Soal 53 SHM Sei Mencirim, Kuasa Hukum Warga Pertanyakan Sikap PTPN I

MEDAN (Waspada.id): Kuasa hukum salah satu warga pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan sikap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I yang menggugat penerbitan 53 sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Kuasa hukum salah satu warga, Hartanta Sembiring, menilai PTPN I sebelumnya telah mengetahui persoalan tersebut, termasuk adanya upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemerintah pusat serta rujukan dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Hartanta, gugatan PTPN I seolah-olah menggambarkan perusahaan baru mengetahui keberadaan sertifikat hak milik di atas sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 92/Sei Mencirim.

Padahal, katanya, persoalan tersebut telah diketahui sebelumnya dan sempat dibahas dalam upaya penyelesaian konflik agraria.

"Sebenarnya mereka ini kan sudah tahu persoalan HGU Nomor 92. Tetapi, lagi-lagi seolah-olah mengelabui dengan surat baru mempertanyakan kepada BPN, seolah-olah baru tahu ada Hak Milik di atas HGU. Nah, digugatlah kami dan timbullah permasalahan ini," kata Hartanta kepada wartawan, Jumat (13/11).

Ia mengatakan, dua surat resmi dari KSP dan Menteri ATR/BPN merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya telah dibahas di tingkat pemerintah pusat.

"Namun, PTPN justru menggugat ke PTUN seolah-olah persoalan ini baru terjadi dan mengabaikan kesepakatan perdamaian yang sudah ada," ujarnya.

Hartanta juga mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut. Menurutnya, Majelis Hakim PTUN Medan seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan pihaknya terkait persyaratan administratif gugatan sebelum melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian.

Ia menyinggung ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara.

"Kalau di TUN ini kan ada jangka waktunya 90 hari. Wajib diajukan gugatan TUN apabila telah diketahui ada HGB, ada Hak Milik, ada SK dan segala macam. Kalau lewat dari 90 hari, maka secara administrasi pihak penggugat tidak bisa lagi mengajukan keberatan terhadap SK itu," katanya.

Menurut Hartanta, pihaknya telah menyampaikan keberatan agar aspek administratif gugatan terlebih dahulu diperiksa. Ia juga merujuk ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam argumentasi yang disampaikan di persidangan.

Namun, keberatan tersebut tidak menghalangi kelanjutan pemeriksaan perkara. Eksepsi yang diajukan pihaknya juga telah ditolak Majelis Hakim.

"Harusnya diperiksa dulu apakah secara administrasi perkara ini dapat atau tidak dilanjutkan, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan gugatan. Tetapi hakim melanjutkan," ujarnya.

Hartanta mengatakan, persidangan lanjutan perkara tersebut berlangsung Kamis (12/11) dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi.

Dalam perkara ini, secara formal PTPN I menggugat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, bukan menggugat warga secara langsung. Namun, karena sertifikat yang dipersoalkan atas nama masyarakat, warga menjadi tergugat intervensi dan merupakan pihak yang kepentingannya terdampak dalam perkara tersebut.

Berdasarkan dokumen gugatan, PTPN I mendalilkan bahwa 53 SHM yang menjadi objek sengketa diterbitkan di atas sebagian areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim. Perusahaan menyatakan HGU tersebut masih berlaku hingga 8 Juni 2028.

PTPN I juga mendalilkan adanya tumpang tindih hak atas tanah. Berdasarkan peta telaah spasial HGU Nomor 92/Sei Mencirim yang disebut dalam gugatan, terdapat 56 sertifikat hak milik di dalam sebagian areal HGU, dengan 53 di antaranya menjadi objek sengketa.

Dalam gugatan tersebut, PTPN I mendalilkan penerbitan 53 SHM menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak perusahaan sebagai pemegang HGU. Perusahaan turut mempersoalkan proses penerbitan sertifikat dan menilai bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa berada di dalam areal HGU Nomor 92/Sei Mencirim.

Namun, Hartanta berpandangan persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari aspek tumpang tindih lahan dan status HGU. Menurutnya, proses penyelesaian konflik agraria yang sebelumnya melibatkan pemerintah pusat juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara.

Ia mengatakan, persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah dan melibatkan sejumlah pihak, termasuk pimpinan PTPN dan Kementerian BUMN.

"Persoalan ini kan persoalan nasional waktu itu. Direktur Utamanya sudah, Menteri BUMN-nya sudah, semua sudah membuat kesepakatan dulu," katanya.

Menurut Hartanta, kelanjutan gugatan tanpa mempertimbangkan proses penyelesaian yang telah dibangun sebelumnya berpotensi mengesampingkan kesepakatan bersama tersebut.

"Ketika perkara ini dilanjutkan, sementara keputusan bersama sudah ada, berarti seolah-olah kesepakatan bersama yang dulu tidak lagi menjadi pertimbangan," ujarnya.

Karena itu, pihaknya berharap Majelis Hakim PTUN Medan dapat memeriksa perkara secara objektif dan cermat dengan mempertimbangkan seluruh dokumen, termasuk surat dari KSP dan Menteri ATR/BPN serta latar belakang penyelesaian konflik agraria tersebut.

"Kami berharap majelis hakim dapat melihat secara objektif dan cermat bahwa kasus ini sudah memiliki landasan penyelesaian dari lembaga kepresidenan dan kementerian terkait, demi menghadirkan keadilan bagi warga," pungkasnya.(Fes)