Soal Walkout Gubsu, Ketua Fraksi PDI-P Menilai Tindakan Bobby Tak Menghormati Mekanisme Lembaga LegeslatifSoal Walkout Gubsu, Ketua Fraksi PDI-P Menilai Tindakan Bobby Tak Menghormati Mekanisme Lembaga LegeslatifSoalWalkoutGubsu,KetuaFraksiPDI-PMenilaiTindakanBobbyTakMenghormatiMekanismeLembagaLegeslatif

LANGKAT (Waspada.id): Sikap Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution walkout saat Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (21/7) kemarin, berbuntut panjang. Beberapa tokoh politik pun memberi tanggapan tegas karena tidak ada skorsing dalam rapat saat Bobby beranjak pergi.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba kepada awak media, Rabu (28/7). Ia menilai tindakan Bobby tersebut salah, karena tidak menghormati mekanisme lembaga legislatif.

Mangapul juga menegaskan, interupsi dan persoalan korum dalam rapat paripurna merupakan urusan internal DPRD. Hal ini tidak boleh dicampuradukkan dengan sikap politik fraksi manapun untuk dijadikan alasan pembenaran atas sikap Bobby. “Interupsi soal korum adalah hak anggota dewan. Jangan mencampurkan dinamika persidangan dengan sikap fraksi. Itu murni urusan internal DPRD,” tegasnya.

Oleh kerenanya, sikap Bobby walkout tanpa adanya skorsing maupun izin kepada pimpinan sidang, merupakan tindakan yang salah. “Kalau Gubernur Sumatera Utara meninggalkan rapat dewan tanpa ada skors dan tanpa permisi, yang salah saya kira gubernur. DPRD memiliki tata tertib yang harus dihormati,” ujarnya.

Apabila terjadi perdebatan mengenai korum, seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal DPRD. Pimpinan sidang memiliki kewenangan menentukan apakah rapat perlu diskors atau tetap dilanjutkan. Selama proses itu berlangsung, gubernur semestinya tetap menghormati forum atau setidaknya, Bobby meminta izin sebelum meninggalkan ruang sidang.

“Kalau memang ingin keluar, gubernur bisa menyampaikan izin kepada pimpinan sidang. Bukan meninggalkan rapat begitu saja ketika proses persidangan masih berjalan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak diarahkan menjadi serangan terhadap partai politik tertentu. Menurutnya, yang harus dijaga adalah penghormatan terhadap kewenangan dan tata tertib DPRD sebagai lembaga legislatif.

“Mari kita menyikapi persoalan ini dengan kedewasaan. Jangan terburu-buru menghakimi partai politik, tetapi hormati juga hak-hak DPRD dan mekanisme persidangan yang berlaku,” tuturnya.(id24)