Sobir Lubis Bantah Ada Tekanan ke PK Jelang Musda VII Golkar Madina

PANYABUNGAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPD Partai Golkar Mandailing Natal (Madina), Sobir Lubis, S.H., membantah adanya tekanan atau intervensi terhadap Pimpinan Kecamatan (PK) menjelang Musyawarah Daerah (Musda) VII Golkar Madina yang akan digelar.

"Saya sebagai pengurus DPD Golkar Madina menyatakan itu tidak benar. Kalau soal ada yang mendatangi, hal yang wajar. Mungkin ada kader Golkar yang maju menjadi kandidat, sah-sah saja," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (12/11).

Sobir juga menyebutkan, di Daerah Pemilihan I yang meliputi Panyabungan, Panyabungan Timur, dan Panyabungan Barat, tidak ada pengurus yang menghubunginya untuk melaporkan adanya intervensi atau tekanan. Dukungan para PK di wilayah itu, katanya, sepenuhnya merupakan hak masing-masing pengurus kecamatan.

Namun, informasi yang dihimpun Waspada.id dari sejumlah pengurus PK di daerah pemilihan lain menyampaikan hal berbeda. Sedikitnya pengurus PK dari tiga dapil — Dapil II (Ulu Pungkut), Dapil III (Panyabungan Selatan), dan Dapil IV (Natal) — mengaku menerima pendekatan berupa telepon maupun kunjungan dari pihak-pihak tertentu yang meminta perubahan dukungan yang telah diberikan.

Salah satu pengurus PK dari Dapil III yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan, pihak yang datang mengaku sebagai suruhan seorang Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Madina. Pengurus tersebut diajak bertemu untuk menandatangani surat pernyataan dukungan kepada kandidat lain, menggantikan dukungan yang sebelumnya sudah disampaikan. Pendekatan itu disebut disertai tawaran uang dalam jumlah besar serta janji jabatan bagi keluarga atau kolega yang bekerja di lingkungan Pemkab Madina.

Sementara itu, seorang pengurus PK di Dapil II mengaku didatangi seseorang yang diidentifikasi sebagai Sekretaris Camat di wilayahnya. Tujuannya sama, yaitu meminta mengalihkan dukungan dari bakal calon Indah Annisa ke kandidat lain yang disebut-sebut mendapat dukungan Bupati Madina, dengan tawaran serta tekanan serupa.

Jika pengakuan tersebut benar, maka persoalan ini bukan sekadar lobi politik biasa, melainkan dugaan penggunaan jaringan birokrasi dan pengaruh kekuasaan pemerintahan untuk memengaruhi keputusan internal partai. Meski demikian, identitas pihak yang mendatangi, asal perintah, serta kebenaran tawaran uang dan jabatan masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut.

Sementara itu, senior Golkar Madina, Syariful Sarling Lubis, S.E., mengingatkan seluruh kader agar Musda tetap berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan petunjuk pelaksanaan partai. Dengan pengalaman sekitar 40 tahun sebagai kader, Sarling menegaskan mekanisme organisasi harus menjadi pegangan utama. Ia juga membagi bakal calon ke dalam dua kategori: yang memenuhi syarat tanpa diskresi DPP (Zubaidah Nasution, Sobir Lubis, Erwin Efendi Nasution, dan Arsidin Batubara), serta yang memerlukan diskresi DPP (Jeni Saputra, Indah Annisa, Salman, dan Saipullah Nasution). Sarling berharap Musda menjadi momentum konsolidasi, bukan sumber perpecahan, dan menegaskan penolakan terhadap praktik transaksional dalam proses pencalonan.

Golkar Madina memiliki 23 PK yang memegang peran penting dalam penentuan ketua periode 2026–2031. Komunikasi politik memang hal yang wajar, namun jika benar terdapat tekanan, tawaran uang, maupun janji jabatan pemerintahan untuk mengubah dukungan, hal itu sudah menyentuh etika politik dan kemerdekaan organisasi. Oleh karena itu, berbagai pihak yang disebut dalam dinamika ini perlu diberi ruang untuk memberikan klarifikasi guna mengungkap fakta yang sebenarnya.(id100)