Soekirman: Pendekatan Represif dan Partisipatif Sama Kuat untuk Pembangunan Rendah Karbon di Sumut


MEDAN (Waspada.id): Mantan Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, menilai pendekatan represif dan partisipatif harus diterapkan sama kuat dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara (Sumut), terutama menyikapi maraknya pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Soekirman yang merupakan pengurus Persatuan Purna Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam workshop Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Hotel Aryaduta Medan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut bekerja sama dengan OPML Kedutaan Inggris tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur kementerian/lembaga, dinas teknis, organisasi masyarakat, NGO/CSO, perguruan tinggi, media, GEDSI, BMKG hingga kelompok difabel. Kegiatan difasilitasi PT Hatfield sebagai penyelenggara.
Soekirman menegaskan, pendekatan partisipatif melalui edukasi dan pelibatan masyarakat tetap penting untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
Menurutnya, pendekatan lunak (soft system) yang hanya mengandalkan ajakan dan keterlibatan masyarakat tidak lagi cukup menghadapi para perusak sumber daya alam dan lingkungan.
"Penegakan hukum harus lebih tegas dengan mengedepankan green policing dan prinsip zero tolerance terhadap predator serta perusak sumber daya alam dan lingkungan," tegasnya.
Ia mencontohkan, pemerintah telah mencanangkan target nol emisi pada 2060 serta mempertahankan kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2024 kenaikan suhu telah mencapai 1,55 derajat Celsius.
Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin memprihatinkan dengan kerugian ekologis akibat karhutla selama semester kedua 2026 yang turut memicu protes dari negara tetangga terhadap Indonesia.
Soekirman juga menyoroti ketidakseimbangan neraca gas rumah kaca, yakni antara emisi karbon dan kemampuan alam menyerap karbon melalui produksi oksigen serta keberadaan ekosistem penyerap karbon.
Karena itu, ia menilai tindakan represif melalui penegakan hukum harus dilakukan secara masif, terukur, dan konsisten agar pembangunan rendah karbon dapat diwujudkan.

Sultan Deli, T. Aji (Lamatiji, St.MT) terpilih sebagai ketua forum PRKBI Sumut.
Forum Multipihak PRKBI Sumut Terbentuk
Dalam kesempatan tersebut, Soekirman mengapresiasi keberhasilan workshop yang melahirkan Forum Multipihak Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Sumut.
Forum tersebut beranggotakan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, nonpemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO).
Melalui proses demokratis dan transparan, forum tersebut memilih T. Lamatiji, ST, MT, yang juga dikenal sebagai Sultan Deli, sebagai ketua sekaligus ketua formatur untuk menyusun kepengurusan lengkap periode 2026–2029.
Soekirman yang menjabat Kepala Bidang Pertanian dan Pangan Perpukadesi, organisasi yang beranggotakan para mantan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, menyatakan siap mendukung kerja-kerja sukarela Forum PRKBI Sumut.
Ia berharap forum tersebut mampu memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan rendah karbon serta berketahanan iklim di Sumatera Utara.(id.28)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda