Soekirman: Pengarusutamaan Literasi Iklim Mendesak untuk Ketahanan Pangan

MEDAN (Waspada.id): Soekirman mengusulkan agar literasi iklim menjadi arus utama (mainstreaming) dalam konsep Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Langkah tersebut dinilai mendesak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan dan anomali iklim.

Usulan itu disampaikan Soekirman saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Lapang Iklim (SLI) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di LPP Agro Nusantara, Medan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Soekirman, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Seluruh pihak, lintas sektor dan elemen pembangunan, harus terlibat melalui rencana kerja bersama yang berkelanjutan.

Ia menegaskan, prinsip Think Globally, Act Locally (berpikir global, bertindak lokal) harus diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.

Sebagai negara agraris yang harus mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat, Indonesia perlu menempatkan persoalan iklim sebagai agenda strategis dan prioritas pembangunan.

Soekirman mencontohkan, Perjanjian Paris menetapkan komitmen dunia untuk menjaga kenaikan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius. Namun, pada 2024, suhu di Indonesia tercatat mencapai 1,55 derajat Celsius di tengah dampak El Nino.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keselarasan antara pemikiran global dan aksi nyata di tingkat lokal.

Ia juga menyoroti neraca produksi oksigen dan emisi karbon yang masih mengalami defisit. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan vegetasi dalam menyerap karbon belum mampu mengimbangi tingginya emisi yang dihasilkan.

Dampaknya, kualitas udara dan atmosfer semakin terancam, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta produktivitas sektor pertanian.

BMKG sebagai Pusat Literasi Iklim

Lebih lanjut, Soekirman menilai BMKG memiliki peran strategis sebagai simpul penyadaran dan pendidikan masyarakat melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI).

Melalui program tersebut, BMKG telah melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan data iklim, peringatan dini, mitigasi dan adaptasi, hingga pembangunan literasi iklim untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun, menurutnya, pengarusutamaan literasi iklim harus diperluas melalui sektor pendidikan agar pemahaman masyarakat tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi berlanjut menjadi perubahan perilaku.

Ia menyebutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya telah memiliki konsep pendidikan perubahan iklim dengan prinsip RAMAH, yakni relevan, afektif, merujuk pengetahuan, aksi nyata, dan holistik.

Meski demikian, tingkat pemahaman dan penerapan prinsip tersebut di tengah masyarakat masih perlu diperkuat.

Sebagai contoh, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Padahal, proses penguraian sampah organik dapat menghasilkan gas metana (CH4), salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

Demikian pula kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Kondisi tersebut, menurut Soekirman, menunjukkan perlunya peningkatan pendidikan dan kesadaran iklim secara lebih luas.

Ia juga menyinggung peran kepolisian melalui konsep Green Policing serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan. Namun, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi, bahkan dengan kondisi yang lebih parah sepanjang 2026.

Perkuat Sinergi BMKG dan Bapperida

Mengakhiri pemaparannya, Soekirman menyarankan agar BMKG memperkuat sinergi berkelanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kolaborasi tersebut perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain organisasi nonpemerintah (NGO), kementerian yang membidangi pendidikan, kepolisian, organisasi profesi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), asosiasi, kelompok tani, legislatif, serta organisasi keagamaan.

Menurut Soekirman, BMKG bersama Bapperida diharapkan menjadi simpul pengarusutamaan literasi iklim yang mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, kesadaran terhadap perubahan iklim dapat diwujudkan melalui aksi mitigasi dan adaptasi secara bersama-sama, sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.(id.28)