Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Soroti Kasus Eks Kapolri dan Bobby Nasution, Momentum Prabowo Buktikan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 9.42 AM WIB
Soroti Kasus Eks Kapolri dan Bobby Nasution, Momentum Prabowo Buktikan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Gubsu Bobby Nasution saat mendampingi Kapolri Listyo Sigit dalam sebuah acara tahun lalu.Waspada.id/Ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Terungkapnya dugaan keterlibatan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian dan perwira polisi dalam perkara penyadapan, serta munculnya sorotan terhadap dugaan pengaruh orang-orang dekat mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di lingkungan aparat penegak hukum, seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi dan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Penegakkan hukum harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh perkara yang selama ini menjadi perhatian dan pertanyaan publik. Sesuai dengan janjinya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi sekaligus memastikan bahwa tidak boleh ada orang yang kebal hukum hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan, hubungan keluarga, jabatan politik, maupun pengaruh terhadap institusi negara.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, sejumlah persoalan yang menyeret nama Bobby Nasution, baik ketika menjabat Wali Kota Medan maupun pada awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, perlu memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Sejumlah perkara yang menjadi sorotan antara lain dugaan keterkaitan dalam kasus Blok Medan, proyek Lampu Pocong, pembangunan Gedung Kolaborasi UMKM Square USU, proyek pembangunan jalan senilai Rp165 miliar, serta revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang disebut atau siapa yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, melainkan apakah seluruh proses pengambilan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pembayaran, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara telah berjalan sesuai ketentuan.

Berikut wawancara Waspada.id di Medan, Selasa (17/11/2026), dengan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfenda Ananda, menyikapi persoalan tersebut.

Waspada.id: Bagaimana anda melihat momentum penegakan hukum saat ini, khususnya setelah mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang juga menyasar KPK dan Kejaksaan?

Elfenda Ananda: Saya melihat ini sebagai momentum penting sekaligus ujian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam persoalan penegakan hukum serta janji politik saat kampanye. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak cukup hanya berbicara tentang siapa yang melakukan pelanggaran, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan institusi penegak hukum digunakan.

Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 mengungkap bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkungan Istana, pejabat negara, KPK, Kejaksaan, hingga berbagai elemen masyarakat. Bahkan, mantan Kapolri Listyo Sigit disebut dalam hasil penyidikan diduga berperan sebagai penerima akhir hasil penyadapan. Namun, seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap harus diproses berdasarkan pembuktian dan asas praduga tak bersalah.

Menurut saya, ada pesan penting dari peristiwa penyadapan ini tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Kalau mantan Kapolri dan jenderal polisi saja dapat diproses, maka tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk ragu mengusut perkara yang menyeret pejabat politik, kepala daerah, keluarga pejabat, maupun orang-orang yang pernah berada dekat dengan pusat kekuasaan.

Presiden Prabowo harus memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan janjinya saat kampanye dan kinerja pemberantasan korupsi yang konsisten.

Waspada.id: Apakah momentum persoalan penyadapan yang menjerat mantan Kapolri digunakan untuk membuka kembali dan menuntaskan berbagai persoalan yang pernah menyeret nama Bobby Nasution ketika menjabat Wali Kota Medan maupun Gubernur Sumatera Utara?

Elfenda Ananda: Tentu ya, sebagai masyarakat Sumatera Utara terutama Kota Medan berhak mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap sejumlah perkara yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat merasakan banyak persoalan yang patut memperoleh kejelasan, antara lain:

1. Kasus Blok Medan. Perkara ini mencuat dalam persidangan kasus suap perizinan tambang di Maluku Utara. Istilah Blok Medan muncul dalam keterangan saksi dan kemudian dikaitkan dengan putri Jokowi, Kahiyang Ayu serta lingkungan keluarga Bobby Nasution. Persoalannya menggantung, bahkan hilang tanpa ada kejelasan walaupun sudah masuk di persidangan.

2. Kasus Lampu Pocong Medan. Proyek senilai sekitar Rp25,7 miliar yang dinyatakan gagal dan telah menyerap pembayaran sekitar Rp21 miliar. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, serta pengembalian kerugian keuangan daerah. Walaupun uang telah dikembalikan oleh pemborong, namun seharusnya tidak menghilangkan proses hukum didalamnya.

3. Gedung Kolaborasi UMKM Square USU. Proyek yang menjadi sorotan karena adanya informasi mengenai temuan kerugian negara lebih dari Rp1 miliar dan penyelidikan Kejati Sumut. Harus ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan, konstruksi perkara, dan pihak yang bertanggung jawab, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan

4. Proyek pembangunan jalan Rp165 miliar di Sumatera Utara. Dua ruas jalan di Padang Lawas Utara, yakni Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru, menjadi perhatian karena anggarannya tidak tercantum dalam APBD murni 2025 dan dialokasikan melalui pergeseran anggaran. Hakim persidangang kasus ini bahkan telah meminta jaksa untuk menghadirkan Bobby Nasution, namun hingga sidang berakhir tidak kunjung hadir. Padahal praktik penyelahgunaan kekuasaan lewat pergeseran anggaran, praktik tender yang diatur secara kilat, proyek yang ditinjau Bobby Nasution dengan mengikutkan calon pemborong.

5. Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek ini harus ditindaklanjuti berdasarkan temuan pemeriksaan BPK, terutama menyangkut mutu pekerjaan, kekurangan volume, dan kelebihan pembayaran. Kasus ini telah dilaporkan kejaksaan dan masih dalam proses penelitian kasus. Namun, hingga kini laporan kekejaksaan tidak pernah dibuka secara transparan.

Pentingnya perkara tersebut untuk dituntaskan agar tidak ada yang menggantung. Paling tidak masyarakat menilai hukum tegak, transparan dan prosesnya dapat diketahui secara terbuka. Masyarakat harus memastikan jabatan dan kewenangan juga harus patuh pada penegakan hukum. Jangan pula semua persoalan berhenti pada pejabat teknis atau kontraktor, sementara proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan tidak pernah diperiksa secara memadai.

Waspada.id: Secara khusus, bagaimana anda melihat kasus Blok Medan yang menyeret nama keluarga Bobby Nasution?

Elfenda Ananda: Sebelum terungkapnya Kasus Blok Medan sebenarnya almarhum Faisal Basri, ekonom, sudah menyebut nama Bobby Nasution soal ekspor Nikel. Selanjutnya nama Bobby Nasution muncul lagi dalam kasus suap perizinan tambang di Maluku Utara. Seharusnya fakta pengungkapan kasus ekspor nikel dan kasus izin tambang yang sudah muncul dalam persidangan tidak boleh berhenti sebagai sekadar istilah “Blok Medan”. Harus ada penelusuran yang serius terhadap substansi persoalannya.

Publik bertanya-tanya hubungan kepentingan, pengaruh, atau keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses pengurusan izin usaha pertambangan tersebut. Siapa pemilik manfaat sebenarnya (beneficial ownership)? Siapa yang mengurus perizinan? Siapa yang memperoleh keuntungan ekonomi? Apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan?

Jika fakta persidangan telah mengungkap informasi yang relevan, maka KPK harus memastikan apakah informasi tersebut sudah ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan. Jangan sampai perkara suap perizinan tambang hanya berhenti pada pemberi dan penerima suap yang sudah teridentifikasi, sementara kemungkinan pihak lain yang memperoleh manfaat tidak ditelusuri. Di sinilah pentingnya penegakan hukum yang menyentuh substansi, bukan sekadar menyelesaikan perkara secara administratif.

Waspada.id: Bagaimana dengan persoalan proyek-proyek di Kota Medan ketika Bobby Nasution masih menjabat Wali Kota, khususnya Lampu Pocong, UMKM Square, dan revitalisasi Lapangan Merdeka?

Elfenda Ananda: Menurut saya, ketiga proyek tersebut harus dilihat dari perspektif pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat, bukan semata-mata dari sisi keberhasilan atau kegagalan pembangunan fisik.

Pertama, proyek Lampu Pocong senilai sekitar Rp25,7 miliar. Kalau pemerintah sendiri telah menyatakan proyek tersebut gagal, sementara pembayaran sekitar Rp21 miliar sudah dilakukan, prkatik ini menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan dan mudahnya pertanggungjawaban proyek gagal tanpa memastikan ada persoalan hukum di dalamnya yang tidak diselesaikan.

Jangan sampai Wali Kota Medan (Bobby Nasution) hanya menyatakan proyek gagal, tetapi tidak ada konsekuensi hukum maupun pertanggungjawaban yang jelas.

Kedua, pembangunan Gedung UMKM Square USU. Hasil audit BPK RI dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 miliar, maka aparat penegak hukum harus menelusuri secara mendalam proses perencanaan, kontrak, perubahan pekerjaan, pembayaran, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.

Ketiga, revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Ini justru memiliki persoalan teknis yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam IHPS I Tahun 2026, BPK mengungkap ketidaksesuaian mutu beton struktural minimal 16.115,07 meter kubik dengan nilai Rp27,83 miliar serta kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp2,53 miliar. BPK juga merekomendasikan evaluasi teknis lanjutan dan pemrosesan pengembalian kelebihan pembayaran.

Kasus Ini bukan persoalan kecil. Bangunan publik punya nilai histori sejarah kemerdekaan Republik Indonesai untuk wilayah Sumatera yang dilindungi. Karena itu, perlu dipastikan apakah rekomendasi BPK sudah dilaksanakan, apakah kelebihan pembayaran sudah dikembalikan, apakah kualitas struktur sudah memenuhi standar keselamatan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum.

Kalau hanya berhenti pada rekomendasi administratif tanpa menelusuri indikasi tindak pidana yang ditemukan, maka fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap uang rakyat menjadi tidak maksimal.

Waspada.id: Kasus proyek jalan Rp165 miliar di Sumatera Utara cukup menarik perhatian karena muncul melalui mekanisme pergeseran anggaran. Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pengawasan?

Elfenda Ananda: Justru ini salah satu persoalan yang menurut saya tidak boleh dianggap sederhana. Sebab, yang dipersoalkan bukan hanya dugaan tindak pidana suap dalam proyek jalan, tetapi juga bagaimana proses penganggaran dan pengambilan keputusan dilakukan.

Dua ruas jalan di Padang Lawas Utara tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025, tetapi kemudian mendapatkan alokasi melalui pergeseran anggaran sejumlah OPD. Dalam persidangan juga muncul keterangan bahwa pergeseran dilakukan hingga enam kali melalui Pergub.

Bahkan, terdapat fakta persidangan mengenai proses lelang yang sudah berjalan sebelum dokumen perencanaan teknis diselesaikan. Majelis hakim meminta KPK menelusuri lebih jauh pertanggungjawaban penganggaran tersebut. Harusnya ditelusuri siapa yang mengusulkan kedua proyek tersebut?, atas dasar apa kebutuhan dan urgensi pembangunan sehingga masuk menjadi pergeseran anggaran yang harusnya menjadi kategori bencana. Mengapa tidak dimasukkan sejak perencanaan APBD murni? Mengapa anggaran harus digeser dari sejumlah OPD? Apa dasar hukum enam kali pergeseran anggaran tersebut? Siapa yang menyetujui dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut? Mengapa proses pengadaan dapat berjalan ketika perencanaan teknis belum selesai? Ini harus dibuka secara terang.

Dalam pengelolaan APBD, kewenangan kepala daerah bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan penganggaran harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan akuntabilitas.

Karena itu, KPK tidak boleh hanya berhenti pada perkara suap yang sudah diproses. Aspek tata kelola anggaran dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pergeseran anggaran menjadi penting harus ditelusuri.

Waspada.id: Apakah menurut anda ada persoalan serius apabila sejumlah perkara tersebut tidak kunjung memperoleh kepastian hukum, sementara Bobby Nasution kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara?

Elfenda Ananda: Tentu, ini menjadi persoalan serius dari sisi kepercayaan publik dan penegakan hukum. Kita berbicara tentang kewajiban aparat penegak hukum memberikan kepastian terhadap berbagai persoalan yang sudah menjadi perhatian masyarakat.

Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika seseorang masih memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pusat kekuasaan, proses hukum berjalan lambat, tetapi ketika kekuasaan itu berubah, barulah perkara-perkara lama dibuka. Itu berbahaya bagi demokrasi dan supremasi hukum. Saya juga ingin mengingatkan bahwa KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan masing-masing. Independensi dan profesionalitasnya harus dijaga. Jangan ada intervensi politik, tekanan kekuasaan, maupun perlindungan terhadap pihak tertentu.

Apalagi, perkembangan kasus penyadapan yang juga menyasar KPK dan Kejaksaan menjadi pengingat bahwa independensi aparat penegak hukum tidak boleh diganggu oleh kepentingan siapa pun. Namun, kita juga tidak boleh membangun kesimpulan bahwa perkara-perkara Bobby sengaja dihentikan karena adanya pengaruh orang dekat Jokowi di lembaga penegak hukum. Itu harus dibuktikan, bukan diasumsikan.

Yang harus dituntut adalah transparansi penanganan perkara, penjelasan perkembangan penyelidikan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Waspada.id: Apa langkah konkret yang seharusnya dilakukan Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut?

Elfenda Ananda: Menurut saya, ada beberapa langkah konkret yang harus dilakukan.

Pertama, Presiden Prabowo harus menunjukkan komitmen politik yang nyata terhadap supremasi hukum. Jangan hanya menyampaikan pemberantasan korupsi sebagai slogan politik, tetapi harus memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

Kedua, KPK harus melakukan pendalaman secara serius terhadap seluruh fakta yang muncul dalam persidangan perkara proyek jalan Sumatera Utara. Termasuk menelusuri proses pergeseran anggaran, pihak yang mengambil keputusan, aliran uang, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti.

Ketiga, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara Lampu Pocong, UMKM Square, dan persoalan proyek Lapangan Merdeka. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, proses hukum harus ditingkatkan sesuai ketentuan.

Keempat, kasus Blok Medan harus ditelusuri berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang tersedia. Jangan membiarkan pertanyaan mengenai kepemilikan manfaat, pengurusan izin, dan kemungkinan konflik kepentingan tidak memperoleh jawaban.

Kelima, BPK harus memastikan tindak lanjut seluruh rekomendasi pemeriksaan. Jika terdapat kelebihan pembayaran, kekurangan volume, atau ketidaksesuaian spesifikasi, harus ada pemulihan kerugian keuangan negara dan pendalaman apabila ditemukan indikasi pidana.

Keenam, aparat penegak hukum harus membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah suatu laporan sudah ditelaah, ditingkatkan ke penyelidikan, dihentikan dengan alasan hukum, atau dilanjutkan ke penyidikan. Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan administrasi tanpa kepastian tindak lanjut.

Waspada.id: Apa pesan anda kepada Presiden Prabowo dan aparat penegak hukum terkait seluruh persoalan ini?

Elfenda Ananda: Saya ingin menyampaikan bahwa momentum ini jangan disia-siakan. Ketika pemerintahan Prabowo sedang menghadapi persoalan serius menyangkut integritas institusi penegak hukum, justru inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar ingin memutus mata rantai impunitas dan praktik perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Jangan sampai penegakan hukum hanya berani menyentuh mantan pejabat tinggi kepolisian, tetapi tidak memiliki keberanian yang sama ketika berhadapan dengan pejabat politik atau keluarga mantan penguasa.

Kalau memang ada bukti yang cukup, siapa pun harus diproses. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti, sampaikan secara terbuka dan berikan kepastian hukum.

Kita tidak menginginkan hukum dijadikan alat balas dendam politik, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan hukum menjadi alat perlindungan politik.

Khusus untuk Sumatera Utara, saya kira sudah waktunya KPK dan Kejaksaan memberikan perhatian lebih serius terhadap berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan Bobby Nasution, baik ketika menjadi Wali Kota Medan maupun Gubernur Sumatera Utara.

Jangan sampai publik terus bertanya-tanya, sementara perkara demi perkara tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke lingkar kekuasaan.

Menurut saya, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam membangun supremasi hukum bukan ditentukan oleh seberapa banyak pejabat yang ditangkap, melainkan seberapa konsisten hukum diterapkan tanpa membedakan jabatan, kekayaan, hubungan keluarga, dan kedekatan politik.

Jangan sampai pergantian pemerintahan hanya mengganti orang-orang yang berkuasa, tetapi tidak mengubah cara kekuasaan memperlakukan hukum.

Kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri harus menjadi pembuktian bahwa tidak ada jabatan yang membuat seseorang kebal hukum.

Demikian pula berbagai perkara yang menyeret nama Bobby Nasution harus memperoleh kejelasan. Jangan dibiarkan menggantung, jangan dipolitisasi, dan jangan pula dilindungi.

Rakyat tidak membutuhkan penegakan hukum yang hanya berani ketika berhadapan dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Rakyat membutuhkan penegakan hukum yang justru semakin berani ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan.

Itulah ujian sesungguhnya bagi Presiden Prabowo: apakah berani membangun pemerintahan yang tunduk pada hukum, atau justru membiarkan hukum tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan.(id96)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement