Suahasil Pastikan Utang KDMP Dibayar, APBN 2026 Sudah Siapkan Anggaran

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah memastikan kewajiban pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan dibayar saat jatuh tempo. Anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut bahkan telah disiapkan dalam APBN 2026 sejak awal penyusunan anggaran.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi pembangunan KDMP di lapangan. Proses tersebut menjadi tahapan sebelum pembayaran dilakukan.

“Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah jadi pasti dibayar, karena sudah ada anggarannya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers sinergi kebijakan moneter dan fiskal di Kantor Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).

Menurut Suahasil, verifikasi diperlukan untuk memastikan pembangunan KDMP yang menjadi dasar pembayaran telah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menjadi bagian dari pihak yang terlibat dalam pembangunan serta pemantauan KDMP. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, pembayaran akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

“Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada,” kata Suahasil.

Masuk dalam Pemantauan KSSK

Pembiayaan pembangunan KDMP juga menjadi perhatian dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

KSSK melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Danantara yang berkaitan dengan kepemilikan Bank Himbara.

Dalam skema tersebut, Bank Himbara menjalankan pembiayaan untuk pembangunan KDMP. Sementara keterlibatan Danantara sebagai pemilik Bank Himbara membuat aspek pembiayaan tersebut turut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga.

KSSK juga secara berkala melakukan stress test untuk mengukur ketahanan sistem keuangan menghadapi berbagai skenario, termasuk perubahan kondisi ekonomi global dan potensi dampaknya terhadap Indonesia.

Suahasil mengatakan hasil pengujian tersebut menjadi salah satu bahan informasi bagi pimpinan KSSK dalam memantau kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pembayaran Tunggu Verifikasi

KSSK menggelar rapat pimpinan setiap tiga bulan. Untuk periode berikutnya, rapat pimpinan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Sebelum rapat pimpinan digelar, koordinasi dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk pertemuan bilateral antaranggota KSSK. Berbagai informasi dari pembahasan tersebut kemudian dirangkum menjadi bahan dalam rapat pimpinan.

“Ini adalah koordinasi kita semua. Karena itu kemampuan untuk koordinasi, kemampuan untuk bersinergi menjadi sangat-sangat penting,” tutur Suahasil.

Dengan anggaran pembayaran yang telah tersedia dalam APBN 2026, pemerintah menyatakan kewajiban pembiayaan KDMP telah memiliki dukungan anggaran.

Namun, realisasi pembayaran masih menunggu proses verifikasi dan validasi pembangunan koperasi di lapangan. Pemerintah memastikan pembayaran dilakukan setelah seluruh proses pemeriksaan tersebut rampung. (Lip6)