Suahasil Ungkap APBN Agustus Defisit Rp240,1 Triliun, Belanja Baru 59,7%

JAKARTA (Waspada.id): Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 masih berada dalam jalur yang direncanakan pemerintah. Meski mencatat defisit Rp240,1 triliun, pemerintah menilai realisasi pendapatan dan belanja masih berjalan sesuai arah yang ditetapkan.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara telah mencapai 65,2% dari target, sementara realisasi belanja negara mencapai 59,7% dari target.

Dengan realisasi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Agustus 2026.

Suahasil mengatakan, pemerintah mulai mendorong percepatan belanja sejak Agustus dan September. Langkah ini dilakukan agar realisasi belanja tidak menumpuk pada penghujung tahun, namun tetap mengedepankan efisiensi dan daya guna anggaran.

“Pada akhir Agustus kemarin APBN itu telah mengumpulkan pendapatan 65,2% dari targetnya. Untuk pencapaian akhir bulan Agustus menurut saya ini on track, karena Agustus itu sudah 8 bulan, 65,2% dari target, belanja negara telah dibelanjakan 59,7% dari target,” ujar Suahasil di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Suahasil, percepatan belanja harus dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak ingin peningkatan realisasi anggaran hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat bagi perekonomian.

“Potensi untuk mengejar percepatan belanja negara ini menurut saya harus kita jalankan, tetapi pada saat yang bersamaan memastikan belanja negara yang dipercepat itu berlangsung secara efisien. Jadi bukan hanya sekedar dia cepat, tapi dia juga efisien sehingga berdaya guna,” kata Suahasil.

Kredibilitas APBN Jadi Penopang Ekonomi

Suahasil menilai kredibilitas APBN tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kredibilitas perekonomian nasional.

Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai pelaksanaan program pemerintah agar dapat mengambil keputusan investasi dan ekspansi.

Pada semester I 2026, pertumbuhan investasi tercatat 6,87%, sementara pengeluaran pemerintah tumbuh sekitar 16%.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027, dengan pertumbuhan investasi sekitar 7% atau lebih. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan sinergi antara APBN, investasi, sektor swasta, dan sektor keuangan.

Suahasil menekankan APBN tidak bekerja sendirian. Anggaran negara diarahkan menjadi katalis yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga ekspor.

“APBN itu masuk ke titik-titik yang kita tahu seperti titik-titik refleksi kaki. Masuk ke satu titik, kemudian efeknya itu bisa ke seluruh badan,” ujar Suahasil.

APBN Jadi Fiscal Enabler

Dalam strategi fiskal pemerintah, APBN ditempatkan sebagai fiscal enabler, sementara Danantara diarahkan sebagai investment catalyst.

Sinergi keduanya ditujukan untuk mendorong investasi strategis dan memperkuat peran sektor swasta. Fokus tersebut mencakup program prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan industrialisasi.

Di sisi fiskal, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 meningkat menjadi 2,85% terhadap PDB, dari desain awal sebesar 2,68%.

Sementara itu, Rancangan APBN 2027 dirancang dengan defisit sebesar 2,4% terhadap PDB, dengan belanja negara yang berpotensi untuk pertama kalinya menembus Rp4.000 triliun.

Suahasil mengatakan, peningkatan belanja harus diarahkan pada program yang memiliki dampak terhadap kualitas modal manusia dan produktivitas nasional.

Prioritas tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pembangunan konektivitas infrastruktur. Pemerintah juga akan menyinergikan belanja negara dengan investasi Danantara dan sektor keuangan.

Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta implementasi Coretax.

Pemerintah juga akan mengarahkan kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif kepada sektor-sektor yang dinilai memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

Suahasil memperkirakan insentif pajak pada 2026 mencapai 2,2% dari PDB atau sekitar Rp576 triliun.

Menurut dia, insentif tersebut tidak semata-mata menjadi pengurang penerimaan negara. Dana yang diberikan melalui berbagai insentif pajak tetap dapat berputar dalam perekonomian melalui konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Pada akhirnya, pemerintah menegaskan pengelolaan APBN akan tetap diarahkan secara kredibel melalui peningkatan penerimaan, efisiensi belanja, inovasi pembiayaan, serta penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027. (Lip6)