Sudah Bayar PNBP, Pantai Bali Lestari Tolak Pajak Daerah Sergai

SERGAI (Waspada.id): Pengelola objek wisata Pantai Bali Lestari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), menolak membayar pajak daerah tahun 2025. Penolakan itu didasari alasan bahwa pihak pengelola telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Kehutanan.

Pajak yang ditagih Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sergai meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman, Pajak Air Bawah Tanah (ABT), PBJT jasa parkir, serta PBJT jasa kesenian dan hiburan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sergai, Viktor Simamora kepada Waspada.id mengatakan pihaknya telah tiga kali melayangkan surat teguran kepada pengelola Pantai Bali lestari. Namun, hingga pemeriksaan berakhir, kewajiban pajak tersebut belum dibayarkan.

Menurut Viktor, sebelumnya pihak manajemen objek wisata Pantai Bali Lestari sangat patuh pajak. Namun sejak memegang surat edaran Kementerian Kehutanan PNBT pihak Bali Lestari menolak. Penolakan pembayaran tersebut mulai terjadi sejak September 2025, setelah terbit Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tertanggal 30 Juli 2025 tentang kegiatan di bidang kehutanan dalam kawasan hutan yang tidak dikenakan pungutan pajak atau retribusi.

"Jadi Bali Lestari tidak membayar pajak setelah Surat Edaran Kementerian Kehutanan tersebut terbit. Sebelumnya mereka taat pajak," kata Viktor dikonfirmasi Waspada.id di Kantor Bapenda Sergai, Selasa siang (10/11/2026).

Meski demikian lanjut Viktor, Bapenda tetap melakukan penagihan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Kami bekerja sesuai undang-undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Jadi, terkait pajak Bali Lestari kita sampai saat ini masih menagih," tegasnya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sergai, Viktor Simamora di kantor Bapenda komplek perkantoran Bupati, Selasa (10/11). Waspada.id/Bambang

Viktor menjelaskan, PNBP yang dibayarkan kepada Kementerian Kehutanan berbeda dengan pajak daerah. Untuk memastikan kewenangan pemungutan tersebut, Bapenda telah menyurati Kementerian Keuangan.

"Dalam surat edaran Kementerian tersebut sudah jelas ada PNBP, namun ini pajak daerah, jadi ini dua hal berbeda. Balasan dari Kementerian Keuangan itu sampai dengan saat ini bahwa sama-sama punya hak. Secara kawasan hutan PNBP, secara pajak daerah juga berhak," ujarnya.

Bapenda juga telah meminta penjelasan kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai kewenangan pemerintah daerah memungut pajak dari usaha yang berada di kawasan hutan.

"Jadi sampai dengan saat ini, kami sedang menunggu jawaban dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri, apakah kami tidak berhak menarik pajak lagi di kawasan hutan atau kami masih berhak," katanya.

Terkait besaran pungutan, Viktor menyebut PNBP yang dibayarkan Pantai Bali Lestari sebesar 0,5 persen dari omzet penjualan. Sementara nilai pajak daerah tahun 2025 yang belum dibayar belum dapat dipastikan karena penghitungan berdasarkan laporan omzet usaha setiap bulan.

"Pajak itu kan berdasarkan laporan self-assessment. Jadi, kami akan menetapkan pajak ketika mereka melaporkan. Jadi setiap bulan bisa berubah-ubah," jelasnya.

Terpisah, Pengawas Pantai Bali Lestari, Samsul Efrizal, yang akrab disapa Batak, mengatakan bahwa Pantai Bali lestari dikelola oleh kelompok yang namanya "Kelompok Objek Wisata Pantai Bali Lestari". Ia pun membenarkan pihaknya telah menerima surat teguran dan penagihan dari Bapenda Sergai. Namun, pengelola tetap menolak membayar pajak daerah dengan alasan telah memenuhi kewajiban PNBP kepada Kementerian Kehutanan.

"Tanggapan kami ini artinya, kalau kita dari pihak kelompok Pantai Bali Lestari ini taat hukum. Karena lokasi kita ini adalah daerah kehutanan, jadi kita ikut peraturan kehutanan dan membayar PNBP ke Kementerian Kehutanan," kata Batak kepada Waspada.id di Pantai Bali Lestari, Selasa (10/11/2026) malam.

Ia menyatakan pihaknya bersedia mengikuti ketentuan pemerintah daerah apabila terdapat dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban membayar pajak tersebut.

Bukti Objek Wisata Pantai Bali Lestari patuh pajak, Selasa (10/11).Waspada.id/Bambang

"Jadi kalau Bapenda Sergai meminta kami bayar pajak, kalau ada dasar hukum dan undang-undangnya yang jelas kami ikuti. Kalau kawasan hutan itu dikembalikan menjadi lahannya Pemerintah Kabupaten, berarti ya otomatis kita ikut aturan Pemerintah Kabupaten," ujarnya.

Hingga kini, penagihan pajak daerah terhadap Pantai Bali Lestari masih menjadi persoalan antara pengelola dan Bapenda Sergai. Pemerintah daerah masih menunggu penjelasan kementerian terkait mengenai kewenangan pemungutan pajak di kawasan hutan. (bs)