Sumut Dapat Jatah 15.011 Bedah Rumah pada 2026, Pemprov Percepat Verifikasi

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat pendataan dan verifikasi 15.011 unit bantuan bedah rumah tahun 2026 agar program tersebut segera menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

Upaya percepatan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat pelaksanaan program tersebar di berbagai daerah dan membutuhkan dukungan pemerintah setempat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, mengatakan program bedah rumah merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas penambahan alokasi bantuan untuk Sumut. Pemprov Sumut, katanya, akan segera berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh kabupaten/kota untuk mempercepat pelaksanaan program.

Hal itu disampaikan Timur saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Ruang Kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut,” ujar Timur.

Sementara itu, Sri Haryati mengungkapkan Sumut memperoleh alokasi 15.011 unit bedah rumah pada 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.982 unit.

“Pada tahun 2025 Sumut mendapat alokasi program bedah rumah 1.982 unit. Naik 13.029 unit atau 657 persen tahun 2026,” kata Sri Haryati.

Ia merinci, dari total alokasi 15.011 unit pada 2026, sebanyak 3.411 unit diperuntukkan bagi kawasan permukiman, 4.505 unit untuk wilayah perkotaan, dan 7.065 unit untuk wilayah pedesaan.

Berdasarkan data Kementerian PKP, sebanyak 9.068 unit telah memasuki proses pendataan dan verifikasi. Sementara itu, unit lainnya masih membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar proses pendataan hingga realisasi bantuan dapat dipercepat.

Sri Haryati mengatakan kunjungannya ke Sumut bertujuan memastikan program berjalan sesuai rencana. Pihaknya juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Deli Serdang, dan Kota Medan.

“Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu,” ujarnya.

Sri Haryati menjelaskan, setiap penerima bantuan memperoleh dana sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk membayar upah tukang.

Melalui program BSPS, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperbaiki kondisi rumahnya menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk dihuni.

Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal, pelaksanaan program bedah rumah juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembelian bahan bangunan serta penyerapan tenaga kerja lokal.

(H21/DISKOMINFO SUMUT)