Sumut Halal Festival 2026 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi SyariahSumut Halal Festival 2026 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi SyariahSumutHalalFestival2026JadiMomentumPerkuatEkonomiSyariah

MEDAN (Waspada.id): Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara mendorong ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara. Penguatan ekosistem halal dinilai penting agar daerah tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu berkembang sebagai produsen, inovator hingga eksportir produk halal.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, dalam sambutannya pada pembukaan Sumut Halal Festival 2026 di Medan, Rabu (26/8/2026).

Sumut Halal Festival 2026 tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumatera Utara, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, dan lainnya.

Ameriza mengatakan, Sumut Halal Festival 2026 merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjadikan ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumatera Utara.

"Kita harapkan dengan adanya motor pertumbuhan yang baru ini, ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan, inklusif yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, BI memandang ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan dan inklusif.

Potensi tersebut, kata Ameriza, terlihat dari posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi syariah global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dunia.

Indonesia bahkan menempati peringkat pertama dunia dalam sektor modest fashion, peringkat kedua untuk pariwisata ramah muslim, serta peringkat ketiga untuk makanan halal.

"Data-data ini menunjukkan bahwa kita masih punya potensi untuk kita tingkatkan," katanya.

Ameriza menyoroti sektor makanan halal yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Pasalnya, pasokan sejumlah produk makanan halal dunia masih didominasi negara-negara nonmuslim.

"Seperti Brasil, mengekspor daging-daging halal, unggas halal. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama," ujarnya.

Di tingkat nasional, BI memproyeksikan ekonomi dan keuangan syariah dapat tumbuh sekitar 4,9% hingga 5,7% pada 2026. Sementara itu, sektor halal value chain telah memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap PDB nasional.

Menurut Ameriza, angka tersebut merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi daerah.

"Pertanyaan kepada kita selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah posisi tersebut menjadi kekuatan ekonomi daerah. Kita tidak boleh puas menjadi pasar atau menjadi konsumen, tapi kita juga harus bertransformasi menjadi produsen, sebagai inovator dan juga sebagai eksportir produk halal ke seluruh dunia," tegasnya.

Tiga Strategi BI Perkuat Ekosistem Halal

Untuk menjawab tantangan tersebut, BI memperkuat kebijakan melalui Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ameriza menjelaskan terdapat tiga strategi utama yang dilakukan.

Pertama, penguatan ekosistem halal value chain yang terintegrasi. Strategi ini diarahkan agar pelaku usaha di Sumatera Utara dapat masuk ke dalam rantai pasok halal global.

Dalam Sumut Halal Festival 2026, BI bersama sejumlah pihak memfasilitasi 1.000 sertifikasi halal bagi UMKM. BI juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong sertifikasi bagi juru sembelih halal atau Juleha.

Selain itu, BI mendorong pengembangan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di Sumatera Utara.

"Kami ingin mendorong Pak Gubernur di Sumatera Utara agar lebih banyak lagi zona-zona KHAS yang bisa tumbuh berkembang," katanya.

BI juga memperkuat sinergi dengan halal center di berbagai perguruan tinggi, di antaranya Politeknik Negeri Medan dan Universitas Terbuka.

Strategi kedua adalah optimalisasi keuangan dan pembiayaan syariah. Menurut Ameriza, pengembangan ekosistem halal harus dibarengi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.

Karena itu, BI mendorong terjadinya business matching antara UMKM dengan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah.

Selain pembiayaan komersial, BI juga mendorong pengembangan keuangan sosial syariah melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Kita sekarang kalau bayar ZIS atau membayar wakaf produktif, kita tidak usah repot karena sudah menggunakan teknologi digital. Hal ini merupakan wujud dari peluncuran Wakaf Sumut Berkah," ujarnya.

Strategi ketiga adalah perluasan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah.

Melalui Sumut Halal Festival 2026, BI menghadirkan berbagai kegiatan edukasi, termasuk Tabligh Akbar dan Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah serta Himpunan Doktor Ekonomi Syariah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengunjungi berbagai stan pameran produk halal.

Ameriza menegaskan, edukasi tersebut bertujuan membangun pemahaman masyarakat bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan, kualitas, serta terbuka bagi seluruh masyarakat.

"Ekonomi dan keuangan syariah adalah sistem ekonomi yang adil, mengedepankan kualitas tinggi dan juga tentunya terbuka bagi siapa saja. Bukan hanya umat muslim. Ini adalah salah satu prinsip ekonomi yang berlaku untuk semua umat," tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Utara membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas pihak.

Karena itu, BI Sumut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perbankan syariah, akademisi, serta asosiasi UMKM.

"Mari kita satukan langkah, perkuat komitmen yang tentunya bekerja sama untuk mendorong ekonomi, keuangan dan perbankan syariah Sumatera Utara agar terus tumbuh dan berjaya," pungkasnya. (id09)