Survei Waspada Dinilai Langkah Strategis: Kebijakan Harus Berbasis Data, Bukan Asal Bapak Senang

MEDAN (Waspada.id): Harian Waspada melalui Waspada Group tengah mengembangkan program survei dan riset. Langkah ini dinilai strategis oleh Pakar Ilmu Komunikasi Dr. Sahkyan Asmara, M.SP, asalkan dijalankan secara transparan, independen, dan mengikuti kaidah ilmiah agar dapat mendorong kebijakan pemerintah daerah berbasis data.

Dalam wawancara di Medan Minggu (1/11), Sahkyan menyatakan media tidak seharusnya hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga naik kelas menjadi produsen data yang kredibel. Ia menilai pembentukan Litbang Waspada merupakan momentum untuk mengembalikan marwah media sebagai lembaga rujukan.

“Fungsi media tidak boleh hanya berhenti sebagai penyampai informasi. Media harus naik kelas menjadi produsen data,” ujar Sahkyan.

Menurutnya, Waspada yang telah berusia 79 tahun dan menjadi rujukan di Sumatera Utara memiliki modal sosial serta kredibilitas yang kuat untuk mengembangkan survei. Namun ia mengingatkan agar Waspada secara terbuka menjelaskan metodologi, margin of error, teknik penentuan responden, serta langkah‑langkah menjaga independensi dari kepentingan politik maupun bisnis.

Sahkyan membedakan survei ilmiah dengan polling biasa. Polling dapat dilakukan siapa saja tanpa kontrol ketat, sedangkan survei harus memiliki sampling yang jelas, jumlah responden representatif, kuesioner netral, pengolahan data transparan, serta margin of error yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sekali publik merasa dibohongi oleh data yang metodologinya tidak akurat, kepercayaan terhadap media bisa runtuh,” tegasnya.

Ia menilai hasil survei tidak cukup hanya dijadikan berita. Sebaliknya, data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, aktor politik, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat luas. Tema yang dapat dikembangkan meliputi kepuasan layanan publik, banjir, persoalan ekonomi, hingga Pilkada.

“Ini akan mendorong kebijakan berbasis data, bukan berbasis asumsi,” ujarnya.

Sahkyan menyebut survei semacam ini sebagai bentuk “demokrasi data”, karena masyarakat bukan sekadar objek pemberitaan, melainkan subjek riset yang suaranya diolah secara serius.

Ia merekomendasikan Waspada merekrut tenaga kompeten di bidang statistik dan ilmu sosial, menyusun SOP yang tegas, menjaga pemisahan antara Litbang dengan kepentingan redaksi dan bisnis, serta menggandeng akademisi sebagai peer reviewer. Ia juga menyarankan pembentukan dewan etik internal dan pelatihan metodologi berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, kata Sahkyan, survei dapat menjadi rujukan sehingga kebijakan tidak lagi berdasar laporan “Asal Bapak Senang”, melainkan keluhan dan aspirasi warga yang terukur.

Untuk menjadikan survei Waspada sebagai rujukan terpercaya, ia menyarankan tiga hal: menggelar survei tematik secara konsisten, membuka metodologi pada setiap rilis, serta berani mempublikasikan hasil apa adanya termasuk yang dianggap pahit tanpa tekanan politik maupun bisnis.

“Kepercayaan itu dibangun dari keberanian bersikap jujur,” pungkasnya.(htjs)