Sutarto Desak Investigasi Total Dugaan Keracunan MBG Di BerastagiSutarto Desak Investigasi Total Dugaan Keracunan MBG Di BerastagiSutartoDesakInvestigasiTotalDugaanKeracunanMBGDiBerastagi

MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo.

Desakan itu disampaikan Sutarto saat mengunjungi sejumlah korban dugaan keracunan MBG yang sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit. Ia menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada pihak pelaksana, tetapi harus menyentuh seluruh tata kelola program, mulai dari penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

Diketahui, sebanyak 353 siswa dari SMA Negeri 1 Berastagi serta SMA dan SMK Bersama Kabupaten Karo mengalami mual, pusing dan muntah setelah mengonsumsi menu MBG, Kamis (13/8/2026).

Pasca kejadian, para siswa mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, di antaranya RS Efarina Etaham, RS Amanda Berastagi dan sebagian lainnya di RSU Kabanjahe.

Namun, setelah sempat dinyatakan pulang, sejumlah siswa kembali membutuhkan perawatan. Dua di antaranya, Ana Karina Br Karo-Karo dan Febiona Br Purba, harus menjalani perawatan intensif di RSU Haji Medan.

“Kita mendukung pelaksanaan MBG ini, dengan catatan pemerintah harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa yang diduga akibat program ini. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” ujar Sutarto, Sabtu (22/8/2026).

Sutarto juga mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang memberikan sanksi terhadap pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kejadian.

Menurutnya, sanksi tersebut harus diikuti dengan pengawasan lebih ketat terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh SPPG.

“Langkah ini harus disusul dengan pengawasan ketat terhadap standar operasional prosedur di sejumlah titik SPPG di seluruh daerah,” katanya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu menegaskan, SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar mutu, kebersihan maupun ketentuan gizi harus diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut dapat berupa penghentian sementara, penutupan dapur hingga pencopotan kepala SPPG.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG ini,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sutarto didampingi Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meriahta Sitepu, yang juga menjabat Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut. Turut hadir Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Daud Ginting, serta Plt Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang RSU Haji Medan, dr. Winda Yolanda.

Sementara itu, Meriahta Sitepu mengungkapkan, sebagian siswa yang sempat dirujuk kembali ke RSU Haji Medan mengalami kondisi cukup serius, termasuk penurunan kesadaran dan harus mendapat penanganan di Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

“Alhamdulillah, setelah mendapat penanganan intensif dari RSU Haji, para korban telah membaik,” ujarnya.

Meriahta juga mendorong agar para korban mendapat pendampingan psikiatri anak untuk mengantisipasi dampak psikologis pascakejadian, seperti trauma berat, kecemasan hingga fobia terhadap makanan.

Menurutnya, pendampingan tersebut penting untuk memastikan pemulihan korban tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan kemungkinan gangguan saraf yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

“Kita berharap para korban mendapatkan pendampingan secara menyeluruh agar proses pemulihan mereka berjalan optimal,” pungkasnya.(id143)