Syarat Administrasi Beres, 22 Rumah Rusak-Berat di Binjai Siap Dibangun, BPBD:” Target Kami, Akhir Tahun”

BINJAI (Waspada.id): Di bawah atap sederhana yang terbuat dari seng, kayu, dan sisa bangunan lama, Rubiatun Hasibuan (57) menengok ke arah puing-puing rumahnya yang runtuh diterjang banjir Sungai Mencirim pada November 2025 silam. Hampir setahun berlalu, ia masih menunggu pembangunan hunian tetap dari pemerintah. Lokasi telah dibersihkan, berkas verifikasi tuntas, dan anggaran Rp70 juta per unit telah dialokasikan — pembangunan tinggal menunggu dimulai.

Kepala BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Baroes, menyampaikan bahwa di Kelurahan Mencirim, Lingkungan I dan II, tercatat 22 unit rumah dengan kerusakan berat yang akan dibangun melalui program Hunian Tetap (Huntap) BNPB. Sementara itu, dari 15 rumah berkerusakan sedang, 14 unit telah tuntas dibangun dan satu unit dikembalikan karena berada tepat di daerah aliran sungai.

“Seluruh berkas persetujuan sudah ditandatangani, lokasi sudah dibersihkan sejak dua minggu lalu — bahkan BPBD turut membantu warga membersihkan lokasi karena keterbatasan tenaga. Tinggal menunggu penunjukan pelaksana dari pusat. Target kami, seluruh 22 unit ini tuntas dibangun sebelum akhir Desember 2026,” jelas Rudi saat mendampingi peninjauan di lokasi, Kamis (5/11/2026).

Tidur Tak Tenang Saat Hujan Deras

Siang itu, Rubiatun tampak mencuci piring di teras bangunan daruratnya. Di belakangnya, dinding rumah aslinya ambruk, atap telah lenyap. Air banjir lalu naik sekitar dua meter, masuk sejak pukul dua dini hari dan baru surut tujuh jam kemudian. Semua barang di dalamnya hanyut.

“Suami saya, Ilhamsyah, yang biasanya bekerja serabutan sebagai tukang bangunan, kini sedang dirawat di rumah sakit karena sakit lambung. Saya hanya menjaga dua cucu. Disuruh bongkar rumah dulu karena akan dibangun ulang, katanya dari batako bukan batu bata lagi. Kami ikut perintah. Tapi sejak Desember 2025 sampai sekarang, rumah belum berdiri,” cerita Rubiatun dengan suara lembut namun bergetar.

Ia menyebut janji bantuan awalnya disebut Rp60 juta, kini naik menjadi Rp70 juta. Namun di tengah penantian, bangunan sementaranya kian rapuh. “Tadi malam hujan dan angin kencang. Saya gemetar ketakutan di sini. Tanah ini warisan nenek suami, kami tak punya tempat lain. Tak ada uang untuk menyewa rumah. Cukup kami minta satu hal: bangunkanlah rumah kami secepatnya,” pungkasnya.

Sebagian besar warga dalam situasi yang sama menumpang di rumah kerabat atau tetangga terdekat sambil terus menghubungi BPBD untuk menanyakan kapan pembangunan dimulai.

Sementara itu, menurut Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, penyaluran bantuan hunian bagi penyintas bencana dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Penyaluran dilakukan berdasarkan data yang diverifikasi berlapis, serta pilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, Maret lalu, menegaskan seluruh bantuan pemerintah dalam penyediaan hunian, baik hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), maupun penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), dilakukan berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah dan diverifikasi secara ketat.

“Data dari Pemda diverifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik), yang akan menentukan ini betul (rusak) ringan, ini betul (rusak) sedang,” ujar Tito di Jakarta, Senin 23 Maret, 2026, dikutip dari situs Kemendagri.

Menurut Tito, pendekatan berbasis data menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, Itu juga sekaligus memastikan setiap penyintas mendapatkan skema hunian yang paling sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka.

Ia menjelaskan sejak awal penanganan, pemerintah memberikan pilihan kepada masyarakat terdampak, yakni tinggal di huntara, menerima DTH untuk tinggal mandiri dengan menyewa rumah atau tinggal bersama sanak keluarga, atau membangun kembali rumah melalui skema bantuan perbaikan.

“Kalau yang mau di huntara ya di huntara, tapi kalau mau tinggal di rumah keluarga atau sewa nanti diberikan uang dari BNPB Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menuturkan bantuan perbaikan hunian tidak diberikan secara seragam. Bantuan diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan dana perbaikan Rp15 juta dan bantuan sebesar Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Sementara untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap.

Untuk rumah rusak berat, Satgas PRR juga memberikan opsi pemberian bantuan Rp70 juta jika penyintas bencana ingin membangun mandiri rumahnya. Opsi lainnya, adalah pembangunan huntap, yang dalam pelaksanaannya, terdapat dua konsep utama, yakni pembangunan di lokasi semula (in situ) dan pembangunan secara komunal di lokasi relokasi yang disiapkan pemerintah daerah. Kedua pendekatan ini juga ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan pilihan masyarakat.

“Yang minta in situ itu dibangunkan di tanah mereka oleh BNPB. Kalau yang mau satu kompleks, dibangunkan oleh Menteri PKP di tanah yang disiapkan Pemda,” ungkap Tito.

Untuk memastikan akurasi data, Satgas PRR mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga terdampak. Pendataan tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum proses pembangunan dimulai.

Tito menekankan kecepatan pembangunan hunian sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data dari daerah. Tito bahkan menyebut pemda bisa membentuk satuan tugas (satgas khusus) atau tim untuk pendataan.

Peran BPBD: Mengawal dari Darurat Hingga Rekonstruksi

Kepala BPBD Binjai, Rudi Iskandar Barus, menegaskan pihaknya terus memantau setiap tahapan di lapangan — mulai pendataan, verifikasi, pembersihan lokasi, hingga persiapan pembangunan. Model rumah telah diperlihatkan kepada warga dan disepakati. Meskipun sebagian lokasi masih dipertimbangkan agar tidak berada di jalur banjir, warga lebih memilih membangun kembali di tanah yang sama.

“Kami memahami kerinduan warga memiliki rumah kembali. Koordinasi terus diperkuat dengan pemerintah pusat. Harapan kami tanah yang telah dibersihkan ini segera tumbuh menjadi rumah-rumah yang layak, aman, dan kokoh untuk Rubiatun dan dua puluh satu keluarganya,” tegas Rudi.