“Tauke Martabak” Itu Makzul

Dari gerobak Markobar, Gibran melompat ke kursi wakil presiden melalui karpet merah MK. Kini karpet itu tergulung. Sang tauke pulang sebelum dagangan politiknya habis.

PAGI 20 Oktober 2014, Joko Widodo memamerkan keluarganya kepada wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Gibran Rakabuming Raka muncul mengenakan batik cokelat dengan rambut mohawk—sebagian menyebutnya jabrik. Wajahnya masam. Suaranya ketus. Ia memprotes kabar yang mempertanyakan ketidakhadirannya selama kampanye sang bapak.

“Kalau saya pengangguran, saya ikut Bapak terus,” katanya. Tekanan suaranya mirip Jokowi.

Kala itu Gibran memang bukan pengangguran. Ia mengelola katering Chilli Pari yang dirintis sejak 2010. Baru setahun kemudian namanya lekat dengan Markobar—Martabak Kota Barat. Usaha itu bukan lahir dari loyangnya. Markobar sudah berdiri sejak 1996 milik keluarga Arif Setyo Budi. Gibran masuk sebagai mitra, menyuntikkan pemasaran, aneka taburan, dan ekspansi. Martabak kaki lima itu kemudian menjelma jaringan puluhan gerai. Pada 2018, Markobar memiliki 33 cabang. Biaya kemitraannya mencapai Rp300 juta.

Jokowi bangga. Ia berkali-kali mengisahkan keterkejutannya ketika sang putra menolak pabrik mebel dan memilih martabak. Katanya, nilai merek Markobar bahkan lima kali lebih besar dari pabrik kayunya. Cerita itu laris seperti martabak delapan rasa: keluarga sederhana, anak mandiri, tak silau kekuasaan.

Pada 2018, Jokowi mengatakan Gibran belum memiliki feeling politik dan masih “100 persen di dunia usaha”. Setahun kemudian ia kembali menyebut Gibran memilih martabak, sedangkan Kaesang Pangarep memilih pisang goreng. Keduanya, kata Jokowi, tidak mau didorong-dorong masuk politik.

Rupanya politik punya taburan lebih menggoda daripada cokelat dan keju. Gibran menjadi Wali Kota Solo. Kaesang masuk PSI dan dua hari kemudian langsung menjadi ketua umum. Titi Anggraini dari Perludem menyebut perubahan itu memperlihatkan inkonsistensi sikap Jokowi mengenai politik keluarga. Kekuasaan, katanya, memang menggoda dan sulit ditepis lingkungan penguasa.

Lompatan Gibran belum selesai. Pada 2023, pintu pencalonan wakil presiden dibukakan melalui Putusan MK Nomor 90. Usianya belum 40 tahun, tetapi pengalaman sebagai kepala daerah dijadikan kupon pengecualian. Ketua MK ketika itu, Anwar Usman, adik ipar Jokowi, sekaligus paman Gibran. Majelis Kehormatan kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat dan mencopotnya dari kursi Ketua MK.

Jalan yang terasa dipaksakan itu akhirnya buntu. MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengaku tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA. MA kemudian memerintahkan pembatalan surat penyetaraan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat menuju pemakzulan.

Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri (turun tahta) kepada MPR. Paripurna menuju sidang pemakzulan di parlemen pun batal. Ia memilih turun sendiri sebelum diturunkan ramai-ramai.

Begitulah riwayat si tauke martabak. Dahulu dijual sebagai anak muda yang tak tertarik politik. Lalu dipasarkan sebagai calon pemimpin masa depan. Kemasan hukumnya dipermanis, kardus kekuasaannya diperbesar.

Namun politik bukan martabak. Loyangnya panas. Dan jika adonannya bermasalah, keju sebanyak apa pun tak dapat menyelamatkan rasanya, sekalipun itu diracik “Mas Wapres” Gibran—putra sulung Presiden RI paling “gong” dua periode: Mas Joko Widodo.