Tebus Pupuk Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih Cukup Pakai KTP

JAKARTA (Waspada.id): Petani kini memiliki alternatif untuk menebus pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menyebut penebusan dapat dilakukan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), sebagai bagian dari upaya mempermudah akses pupuk sekaligus memangkas rantai distribusi.

Melalui skema ini, pasokan pupuk dari PT Pupuk Indonesia dapat disalurkan langsung ke koperasi sehingga diharapkan mengurangi keterlibatan perantara. Harga pupuk tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP dipersiapkan menjadi saluran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk barang bersubsidi.

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Kemudahan tersebut diharapkan membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. Namun, penebusan tetap perlu mengikuti ketentuan penerima dan alokasi pupuk bersubsidi yang berlaku.

Pemerintah Pantau 10.070 Koperasi

Untuk memastikan kesiapan layanan, pemerintah mulai melakukan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP sejak 15 Oktober 2026. Pemantauan mencakup ketersediaan barang, kelengkapan sarana pendukung, hingga kesiapan operasional koperasi.

“Pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan presiden agar kesiapan koperasi dipantau dan dimonitor secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional,” kata Zulkifli.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah memantau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta LPG 3 kilogram. Pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) juga menjadi perhatian agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai saluran distribusi barang kebutuhan pokok dan produk bersubsidi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Puluhan Ribu Koperasi Telah Berbadan Hukum

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (SIMKOPDES), sedangkan 60.854 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari sisi pembangunan fisik, pemerintah mencatat 28.240 titik telah selesai dibangun sepenuhnya. Sementara itu, 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pemerintah terus mendorong percepatan operasional koperasi agar fasilitas yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Petani Boyolali Merasa Terbantu

Dalam kunjungannya ke Boyolali, Jawa Tengah, Zulkifli bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meninjau operasional lima KDKMP. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendengar langsung pengalaman petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

Salah seorang petani Boyolali, Warjito, mengatakan keberadaan koperasi memberikan alternatif bagi petani terdaftar untuk menebus pupuk bersubsidi. Menurutnya, persyaratan penggunaan kartu tani sebelumnya menjadi kendala bagi sebagian petani yang tidak memiliki kartu tersebut.

“Kami dari petani merasa tertolong sekali, karena selama ini sebelum ada koperasi kalau orang mau membeli pupuk itu harus menunjukan kartu tani, kenyataannya tidak semua petani memiliki kartu sehingga petani penggarap atau petani gurem itu jelas tidak mendapatkan pupuk subsidi sehingga membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal,” ujar Warjito.

Ia berharap kemudahan penebusan melalui koperasi dapat membantu petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, terutama bagi petani kecil yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian.

Warjito juga menyampaikan apresiasi atas penyediaan pupuk bersubsidi melalui KDKMP di Kabupaten Boyolali.

“Alhamdulillah sekali dari petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendirikan KDKMP bahkan menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Boyolali dan ini sangat menolong sekali, terima kasih,” kata Warjito.

Diharapkan Pangkas Rantai Distribusi

Pengembangan KDKMP sebagai saluran penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada petani sekaligus memperpendek rantai distribusi. Dengan akses yang lebih mudah, petani diharapkan dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, efektivitas skema ini akan bergantung pada kesiapan koperasi, kepastian pasokan, kelancaran distribusi, serta ketepatan penyaluran kepada petani yang berhak.

Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai prosedur penebusan, persyaratan penerima, dan ketersediaan pupuk tersampaikan dengan jelas agar kemudahan layanan melalui KDKMP dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. (Rep)