Tegas! Menteri Nusron Cabut HGU 11 Perusahaan yang Terlibat Karhutla, Ada Modal Asing

Redaksi

Rabu, 11 November 2026 - 4.23 PM WIB

Tegas! Menteri Nusron cabut HGU 11 perusahaan yang terlibat karhutla, ada modal asing. Waspada.id/Ist

Eksklusif di WhatsApp

Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda

Waspada+ Gabung

Reading Comfort

adjust the font size

MEDAN (Waspada.id): Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 11 perusahaan berbasis Hak Guna Usaha (HGU) kini ditertibkan melalui evaluasi mendalam, mulai dari pencabutan hak secara menyeluruh, sebagian, hingga penolakan perpanjangan izin.

Tindakan tegap ini merupakan tindak lanjut atas koordinasi mendalam antara Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri. "Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Jika dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Ada juga pemegang saham dari dalam negeri," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Rincian Klasifikasi Penertiban 11 Korporasi

Berdasarkan analisis teknis dan yuridis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori tindakan:

1. Pencabutan HGU Seluruhnya

Tindakan ini menyasar perusahaan dengan areal terbakar lebih dari 50%, sarana-prasarana tidak memadai, serta melakukan pelanggaran berulang:

PT MIB (4.000 ha) di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

PT RKA (11.558,11 ha) di Kab. Melawi, Kalimantan Barat.

PT SKM (5.355,33 ha dan 2.360,81 ha) di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.

2. Penolakan Perpanjangan/Pembaharuan HGU

Diberlakukan untuk eks HGU PT BSLT seluas 2.300 ha di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas lahan ini telah berakhir sejak 2020 dan dipastikan tidak akan diperpanjang karena catatan kebakaran berulang serta sarpras yang buruk.

3. Penolakan Penerbitan HGU & Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Tiga perusahaan berikut dipastikan tidak akan diberikan HGU maupun rekomendasi izin perkebunan:

PT ANI (5.246 ha) di Kab. Landak, Kalimantan Barat.

PT BOS (4.750 ha) di Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

PT AER (5.134 ha) di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat.

4. Pencabutan HGU Sebagian

Diterapkan pada PT SAE (1.510,26 ha) di Kab. Landak, Kalimantan Barat. Pertimbangannya, area yang terbakar belum mencapai 50%, namun ditemukan ketidaksesuaian sarana pengamanan kebakaran.

5. Pendalaman Validasi Data (3 Perusahaan)

Masih memerlukan kajian lanjutan untuk menentukan skala pencabutan (sebagian atau seluruhnya):

PT STP (129,55 ha dan 286,99 ha).

PT API (1.263,35 ha dan 4.154,94 ha).

PT JMS (4.928,70 ha dan 521,87 ha).

Mengacu Pada Landasan Hukum Kuat

Menteri Nusron menekankan bahwa seluruh sanksi administratif diproses secara objektif, terukur, dan transparan melalui serangkaian tahapan gelar kasus.

"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," tegas Nusron.

Penertiban ini berlandaskan pada regulasi ketat, di antaranya UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 18/2021, serta Permen ATR/BPN No. 15/2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU pada Lahan Terbakar.

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menko Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman serta dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait dalam Kabinet Merah Putih.(id96)