Tekan Banjir, Kota Lhokseumawe Alokasikan Rp6,7 Miliar untuk Normalisasi Saluran

LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Untuk menekan banjir yang kerap melanda masyarakat, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,7 miliar untuk penanganan dan normalisasi saluran air di sejumlah wilayah.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lhokseumawe, Said Bachtiar, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), T. Syahrial, S.T., Minggu (11/10), terkait upaya pengendalian banjir melalui normalisasi saluran air.

Dikatakannya, dari total anggaran tersebut, sekitar Rp5,1 miliar dialokasikan khusus untuk pekerjaan saluran dan sungai. Percepatan pelaksanaan dilakukan karena bantuan keuangan dari daerah lain harus segera direalisasikan pascabencana.

Pekerjaan tersebut mencakup normalisasi saluran, penanganan sungai, Reservoir Pusong, serta rehabilitasi pintu air. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat.

Syahrial menjelaskan, pola swakelola dipilih untuk mempercepat pekerjaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga di sekitar lokasi proyek. Metode swakelola dinilai lebih menguntungkan dari segi pembiayaan, dengan target keluaran yang lebih besar dibandingkan metode kontraktual. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.

“Pekerjaan ini tidak hanya untuk memperbaiki fungsi saluran, tetapi juga melibatkan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung,” ujar Syahrial.

Normalisasi dilakukan untuk mengembalikan kapasitas aliran air yang terganggu akibat pendangkalan dan penyumbatan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi genangan dan menekan risiko banjir, terutama saat hujan deras.

Selain pekerjaan fisik, masyarakat diharapkan ikut menjaga kebersihan saluran dan tidak membuang sampah sembarangan agar fungsi drainase tetap optimal.

Pemko Lhokseumawe berharap penanganan saluran dan sungai tersebut dapat memperkuat sistem pengendalian air sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman banjir. (id72)