Tengku dr. Mansoer Inisiator Pergerakan Keadilan DaerahTengku dr. Mansoer Inisiator Pergerakan Keadilan DaerahTengkudr.MansoerInisiatorPergerakanKeadilanDaerah

MEDAN (Waspada.id) : Tengku dr. Mansoer atau lebih dikenal dokter Mansoer adalah tokoh yang pertama sekali memimpin pergerakan keadilan untuk daerah. Negara RI yang demokratis adalah negara yang adil pada daerah-daerah di dalammya.

Gagasan perjuangan tersebut terungkap dalam diskusi virtual Tengku dr. Mansoer Institute, Jumat (21/8). Diskusi bertemakan "Membaca Kembali Tengku dr. Mansoer: Dekolonisasi & Keadilan Spasial".

Di awal acara, Direktur Tengku dr. Mansoer Institute Maulana Ginting menjelaskan urgensi hadirnya lembaga ini. Kencangnya suara-suara desentralisasi perlu diperkuat dengan satu lembaga thinktank yang mempertebal isu tersebut. Teriakan daerah dan keadilan atas ruangnya perlu diperkuat dengan satu lembaga baru.

"Kami ingin mengisi ruang kosong perwakilan masyarakat sipil yang fokus menyuarakan isu ini. Medan punya sosoknya yang pernah berbuat sebelum Aceh dan sebagainya. Sekarang dan selalu Kepala daerah, tokoh-tokoh sudah banyak bicara ini, tapi musti ada kelembagaan masyarakat sipil," terang Maulana.

Sementara itu Shohibul Ansor Siregar, sosiolog dari UMSU menyatakan dekolonisasi dan keadilan spasial adalah perjuangan masyarakat dimana-mana. Dia menyatakan negara perlu diingatkan terus untuk mewujudkan ini sembari takzim atas perjuangan dr. Mansoer.

"Pikiran perjuangan dr. Mansoer sangat erat dengan tragedi 46 (1946) sebelumnya. Ajaibnya dia sanggup bangkit menghimpun kekuatan, berjuang untuk dekolonisasi dan keadilan atas ruang daerahnya yang menginspirasi daerah lain dalam RIS (Republik Indonesia Serikat). Kalau kita mungkin sudah stroke," ungkap Shohibul Ansor Siregar.

Ada pula pendapat narsum lainnya, bahwa kecenderungan kedaerahan di Indonesia terus meningkat dan belum selesai. Dimana kini banyaknya usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah wujud nyata dari pentingnya mewujudkan keadilan ruang.

"Kata AM Fatwa, ada dua masalah keadilan di Indonesia yang belum pernah selesai yakni HAM dan bentuk negara. Kalau kita lihat DOB yang belakangan muncul, dulunya pernah berusaha berdiri sendiri di dalam RIS," cetus Tengku Muhammad Dhani Iqbal, jurnalis pembuat film dokumenter.(id144)