Teror BBM dari SPBU

Pemerintah dan Pertamina—juga SPBU—harus berhenti berlomba menyusun narasi yang menenangkan, sementara masyarakat dipaksa berlomba mengantre demi setangki bensin.

ADA yang lebih berbahaya daripada kelangkaan bahan bakar: hilangnya kepastian. Ketika warga Medan berbaris berjam-jam di SPBU hanya untuk memperoleh beberapa liter Pertalite atau Solar, yang sedang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya bensin melainkan kepercayaan publik.

Antrean panjang yang melilit hampir setiap SPBU dalam beberapa hari terakhir telah mengubah rutinitas menjadi mimpi buruk. Jalan-jalan tersumbat. Kendaraan mengular hingga ke badan jalan. Sopir angkutan kehilangan setoran. Pengemudi ojek daring kehilangan pelanggan. Pegawai terlambat bekerja. Kota bergerak lebih lambat hanya karena distribusi energi tersendat.

Ironisnya, di tengah kepanikan itu, publik justru dijejali penjelasan saling bertabrakan. Pertamina menyebut konsumsi BBM meningkat sekitar 5–10 persen karena aktivitas masyarakat kembali normal setelah masa libur. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkap persoalan sesungguhnya berada pada distribusi yang terganggu akibat penghentian kerja massal sopir truk tangki pengangkut BBM. Artinya, masalahnya bukan stok di depot, melainkan mata rantai distribusi yang patah.

Perbedaan narasi itu bukan perkara sepele. Dalam situasi krisis, informasi yang kabur adalah bahan bakar paling ampuh bagi kepanikan. Ketika pemerintah mengatakan stok aman, tetapi masyarakat melihat nozzle SPBU ditutup dan antrean mengular hingga ratusan meter, publik tentu lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar.

Maka lahirlah fenomena yang selalu berulang setiap kali isu BBM muncul: panic buying. Orang-orang mengisi tangki penuh, bukan karena membutuhkan saat itu juga, melainkan karena takut besok tidak kebagian. Ketakutan berubah menjadi antrean. Antrean berubah menjadi kelangkaan semu. Kelangkaan semu kemudian menciptakan kepanikan yang jauh lebih besar. Sebuah lingkaran setan yang sebenarnya bisa diputus bila komunikasi publik berjalan jujur dan cepat.

Yang paling menyedihkan, kelompok yang paling menderita justru mereka yang hidup dari roda kendaraan. Sopir angkot, pengemudi ojek daring, kurir, pedagang keliling, hingga nelayan tidak punya kemewahan untuk menunggu tiga atau empat jam di SPBU. Setiap menit dalam antrean berarti uang yang hilang. Negara mungkin menghitung distribusi dalam satuan kiloliter. Rakyat menghitungnya dalam satuan nasi di meja makan.

Bukan kali ini saja Indonesia menyaksikan kepanikan semacam ini. Pada September 2022, menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi, SPBU di berbagai kota dipenuhi antrean panjang. Warga berlomba mengisi tangki sebelum harga berubah. Pemerintah ketika itu menganggap antrean sebagai konsekuensi psikologis menjelang penyesuaian harga. Kini, Medan mengulang adegan serupa, hanya dengan aktor dan alasan berbeda. Dulu dipicu kenaikan harga. Hari ini dipicu distribusi yang terganggu. Korbannya tetap sama: masyarakat.

Karena itu, persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi soal "stok aman". Kalimat itu kehilangan makna ketika bensin tidak sampai ke pompa. Bagi masyarakat, stok yang tersimpan di terminal BBM sama tidak bergunanya dengan air yang mengalir di bendungan tetapi tak pernah tiba di keran rumah.

Ombudsman Sumatera Utara bahkan telah turun tangan setelah menerima banyak pengaduan masyarakat mengenai buruknya pelayanan akibat antrean panjang. Langkah itu semestinya menjadi peringatan keras bahwa persoalan ini sudah melampaui urusan teknis distribusi. Ia telah berubah menjadi persoalan pelayanan publik yang menyentuh hak dasar warga negara.

Negara tidak boleh membiarkan rakyat diteror oleh ketidakpastian setiap kali berbicara tentang BBM. Distribusi energi adalah urat nadi ekonomi. Sedikit saja tersendat, denyut kehidupan ikut melambat. Pemerintah dan Pertamina harus berhenti berlomba menyusun narasi yang menenangkan, sementara masyarakat dipaksa berlomba mengantre demi setangki bensin.

Sebab pada akhirnya, teror sesungguhnya bukanlah habisnya BBM. Teror yang paling mengganggu adalah ketika rakyat kehilangan keyakinan bahwa negara mampu memastikan kebutuhan paling mendasar mereka—BBM—tersedia tepat waktu tanpa teror dari pengelola SPBU.