Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Tersangka Penyadapan Prabowo Irjen Eko Hadi Dipecat

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 11.19 PM WIB
Tersangka Penyadapan Prabowo Irjen Eko Hadi Dipecat
KKEP Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam sejak pukul 09.00 WIB.

"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dalam sidang etik ini, Trunoyudo mengatakan turut dihadirkan 9 orang saksi termasuk saksi meringankan.

Truno menjelaskan sidang KKEP dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.

Sedangkan untuk tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Ia menjelaskan dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.

"Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri," tuturnya.

Atas dugaan pelanggaran itu, Eko Hadi dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.(cnni)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement