Tidak Boleh Ada Pengosongan Paksa 32 Rumah Pensiunan DJPb Sumut, Surat Kanwil 2024 Jadi Pegangan

MEDAN (Waspada.id): Komisi A DPRD Sumatera Utara menegaskan tidak boleh ada pengosongan paksa terhadap 32 rumah dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut yang selama puluhan tahun ditempati para pensiunan Kementerian Keuangan, janda pensiunan dan anak pensiunan.

Penegasan itu disampaikan Heriansyah, anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PKS, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ketiga bersama Ikatan Keluarga Pensiunan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan (IKAPEDIJAK), Senin (9/11/2026).

RDP tersebut juga dihadiri anggota Komisi A DPRD Sumut Megawati Zebua dan Agustinus Zega. Sementara pihak Kanwil DJPb Sumut tidak dihadiri Kepala Kanwil Indra Soeparjanto, melainkan diwakili Kepala Bagian Umum Hendri Rolinson Purba bersama sejumlah pejabat lainnya.

Heriansyah menegaskan, tidak boleh ada pengosongan paksa pada 10 November 2026 karena hingga kini belum ada penyelesaian dari Menteri Keuangan terkait permohonan perubahan status maupun kepemilikan rumah tersebut.

Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar para pensiunan memperoleh kepastian hukum.

"Jangan ada pengosongan paksa. Persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan meminta keputusan Menteri Keuangan. Komisi A akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI," demikian penegasan dalam pembahasan RDP.

Persoalan ini semakin menarik setelah IKAPEDIJAK menunjukkan surat resmi Kanwil DJPb Sumatera Utara Nomor S-1943/WPB.02/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal konfirmasi terhadap usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III.

Surat yang ditandatangani Kepala Kanwil DJPb Sumut saat itu, Syaiful, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri.

Selain itu, surat tersebut mengutip Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 8 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa penghuni mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kanwil DJPb Sumut menyatakan sebagai unit vertikal eselon II tidak memiliki kewenangan melakukan kajian dan memberikan persetujuan terhadap usulan pengalihan status rumah negara Golongan II menjadi Golongan III.

Surat ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perubahan status rumah tersebut membutuhkan keputusan pejabat yang memiliki kewenangan di tingkat pusat.

Rumah Berdiri Sejak 1955

Dalam RDP terungkap, sebanyak 32 rumah dinas DJPb Sumut tersebut telah berdiri sejak 1955 dan selama puluhan tahun dihuni para pensiunan, janda pensiunan serta anak pensiunan.

Para penghuni mengaku memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Mereka juga berpedoman pada PP Nomor 31 Tahun 2005 yang mengatur perubahan status rumah negara.

Bahkan, pada 2008, Kanwil DJPb Sumut disebut pernah memberikan formulir kepada penghuni untuk mengajukan proses kepemilikan rumah tersebut.

IKAPEDIJAK menyebutkan permohonan penyelesaian status rumah telah berulang kali disampaikan sejak 2010, 2018, 2020, 2022, 2024 hingga 2026.

Kepala Kanwil Kembali Tidak Hadir

Ketidakhadiran Kepala Kanwil DJPb Sumut Tunas Agung Jiwabrata dalam RDP ketiga menjadi perhatian. Pihak Kanwil hanya diwakili Kepala Bagian Umum Hendri Rolinson Purba bersama sejumlah pejabat lainnya.

IKAPEDIJAK meminta adanya penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum rencana pengosongan, termasuk kewenangan pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.

Sebanyak 32 rumah yang dipersoalkan tersebar di sejumlah lokasi di Kota Medan, antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiwi, Jalan Kemiri dan kawasan Air Bersih.

Salah seorang penghuni, Usman Siregar (90), mengaku telah menempati rumah dinas di Jalan Kiwi, kawasan Sunggal, selama kurang lebih 44 tahun.

Dibawa ke Menteri Keuangan dan DPR RI

Heriansyah menyampaikan, Komisi A DPRD Sumut akan melanjutkan persoalan tersebut ke Kementerian Keuangan dan mengupayakan RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Langkah ini dilakukan agar aspirasi para pensiunan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat dan memperoleh kepastian mengenai kemungkinan perubahan status maupun pembelian rumah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Komisi A berharap Menteri Keuangan memberikan solusi sebelum ada tindakan terhadap para penghuni yang telah puluhan tahun menempati rumah tersebut.

Para pensiunan berharap pengabdian mereka selama menjadi bagian dari Kementerian Keuangan turut menjadi pertimbangan dalam penyelesaian persoalan ini.

Dengan adanya surat Kanwil DJPb Sumut tertanggal 16 Mei 2024, persoalan kewenangan perubahan status rumah negara kini memiliki dasar administrasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.

Komisi A DPRD Sumut menegaskan, tidak boleh ada pengosongan paksa sebelum persoalan tersebut memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum. (wsp.id)