TKD Rp1 Triliun, DPRD Sumut Pastikan Anggaran UHC Tetap Aman

MEDAN (Waspada.id): Meski Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas lebih dari Rp1 triliun pada tahun anggaran 2027, DPRD Sumatera Utara memastikan program layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi, mengatakan Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp350 miliar untuk program UHC dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, DPRD akan mendorong penambahan alokasi.

"Walaupun ada pemotongan dana transfer, program UHC tidak boleh terganggu. Ini prioritas utama karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Subandi usai rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan Sumut, Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi E, Ahmad Darwis, Pantur Banjar Nahor, Mustafa Kamil Adam dan Ebenezer. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhammad Faisal Hasrimy beserta jajaran.

Jangan Ada Rumah Sakit Tolak Pasien

Subandi menegaskan, keberhasilan UHC tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran. Pemerintah harus memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dipersulit.

Ia mengingatkan rumah sakit agar tidak menolak pasien dengan alasan kamar penuh maupun persoalan penjaminan biaya.

"Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dipersulit dan harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya," tegas kader Partai Gerindra tersebut.

Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien, Komisi E mendorong rumah sakit pemerintah, termasuk Rumah Sakit Haji dan RSUD lainnya, meningkatkan kapasitas pelayanan.

Penambahan tempat tidur serta percepatan penyelesaian fasilitas fisik rumah sakit dinilai penting agar peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui UHC diimbangi kesiapan fasilitas.

BPJS Kesehatan Diminta Tidak Diskriminatif

Subandi juga meminta BPJS Kesehatan lebih terbuka dalam menjalin kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan harus diberikan kesempatan menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Ia mengungkapkan adanya keluhan rumah sakit yang memiliki peralatan medis canggih, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pasien BPJS karena terkendala kerja sama.

"Jangan pilih kasih. Kalau rumah sakit memang sudah layak dan memenuhi persyaratan untuk bekerja sama, berikan kesempatan. Kita ingin ada persaingan sehat antar-rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi E DPRD Sumut berencana turun langsung bersama BPJS Kesehatan melakukan inspeksi ke sejumlah rumah sakit di Kota Medan dan daerah lainnya.

Langkah tersebut bertujuan mengevaluasi berbagai kendala pelayanan sekaligus memastikan masyarakat tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan akibat persoalan administrasi.

"UHC harus tetap berjalan dan kualitas pelayanannya harus semakin baik. Jangan hanya masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi ketika sakit justru kesulitan mendapatkan pelayanan," pungkas Subandi. (id96)