TKD Tambahan Bantu 50 UMKM Terdampak Banjir di Binjai Tingkatkan Produksi

Bantuan bersumber dari TKD Tambahan senilai Rp249 juta dan ditargetkan diserahkan pada akhir November 2026.

BINJAI (Waspada.id): Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kota Binjai menyalurkan bantuan peralatan produksi bagi 50 UMKM terdampak banjir. Bantuan tersebut bersumber dari dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tambahan senilai Rp249.004.570 dan ditargetkan selesai diserahkan pada akhir November 2026.

Plt Kepala Diskopukm Kota Binjai Gloria Sinulingga menyampaikan hal itu saat Waspada.id mendatangi lokasi usaha Sitra Dewi Sartika, pelaku usaha Rumah Kue Bunda Badra di Perumahan Griya Payaroba, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Rabu (4/11).

Menurut Gloria, bantuan ini merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi pascabencana yang dikoordinasikan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Berbagai jenis peralatan akan dibagikan, antara lain seteling kuliner sebanyak enam unit, kompresor tujuh unit, doorsmeer tiga unit, alat kuliner 20 unit, oven dua unit, mesin pemotong bambu tiga unit, showcase tiga unit, mesin jahit lima unit, serta satu unit mixer.

“Kami telah menandatangani kontrak pada tanggal 2 November 2026 dengan masa penyerahan 30 hari ke depan. Kami berharap pada akhir November ini peralatan tersebut sudah dapat diserahkan kepada UMKM yang telah terpilih,” ujar Gloria.

Ia menjelaskan bahwa Kota Binjai kerap terdampak banjir kiriman dari hulu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan. Oleh karena itu Diskopukm melakukan survei menyeluruh untuk memetakan UMKM yang benar-benar terdampak serta kebutuhan peralatannya.

“Kami minta keterangan dari Lurah dan Kepala Lingkungan bahwa yang bersangkutan memang pelaku usaha. Selain itu, salah satu syarat adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian kami menyusun prioritas karena dana yang tersedia terbatas, lalu mengajukan kepada Wali Kota untuk penetapan,” tuturnya.

Salah satu calon penerima adalah Sitra Dewi Sartika. Ia mengelola Rumah Kue Bunda Badra sejak tahun 2015, yang memproduksi nastar, cokelat chip, bangkit, semprit, selai nanas serta roti yang dititipkan ke sejumlah toko di Medan dan sekitarnya. Usahanya rata-rata beromzet Rp5 juta-Rp8 juta per bulan.

Sitra mengaku usahanya terendam banjir sekitar 40-50 sentimeter selama dua hari pada November 2025. Akibatnya bahan baku, kotak kemasan dan sejumlah peralatan rusak dengan kerugian sekitar Rp5 juta. Ia mengajukan mixer berkapasitas lebih besar agar dapat meningkatkan produksi dan menghemat waktu kerja.

“Saya sekarang pakai mixer kecil hanya sekitar 750 gram. Kalau dapat yang 1-3 kilogram, saya harap produksi bisa naik lebih banyak,” kata Sitra.

Ia mengakui telah diminta Diskopukm mengirimkan data dan foto sebagai bagian proses verifikasi, meski belum menerima kepastian resmi bahwa dirinya terpilih sebagai penerima.

Gloria Sinulingga menegaskan bahwa bantuan peralatan Diskopukm Kota Binjai bukan berarti semua UMKM terdampak akan terpenuhi. Ia berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi tetap memprioritaskan Kota Binjai agar pemulihan ekonomi berjalan lebih luas.

“Kami ingin memastikan bantuan tepat sasaran, tidak salah alamat. Semoga alat-alat ini benar-benar digunakan untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Diskopukm Kota Binjai masih menunggu penyerahan barang dari penyedia sebelum dilakukan penyaluran resmi kepada 50 UMKM terpilih.

Bacground

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera terus berjalan sesuai target hingga 2028.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito mengoordinasikan upaya pemulihan yang mencakup sektor infrastruktur serta fasilitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang terdampak bencana.

Infrastruktur itu meliputi ruas jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Menurut Tito, sejumlah sungai mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan segera.

“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” tutur Tito.

Ia mengungkapkan, pemulihan pascabencana di Sumatera membutuhkan waktu karena dampak bencana yang luas. Penanganan juga menghadapi tantangan berupa bencana susulan, seperti banjir, yang kembali merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.

“Tapi itu tantangan kami. Kami tidak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” ujar Tito.

Sementara itu, Sekjen Kementerian PU, Apri Artoto memaparkan, perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur selama 2026. Penanganan tersebut mencakup irigasi, sungai, jembatan nasional, ruas jalan nasional, hingga fasilitas kesehatan dan peribadatan.

“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kementeriannya bertugas mendorong pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana.

Upaya tersebut mencakup empat program, yakni penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit. Hingga kini, program-program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap di daerah terdampak.

Data dan Capaian

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi.

Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Utara mengakibatkan terganggunya rantai pasok, penurunan produktivitas, serta meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Secara umum, kegiatan yang direncanakan meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, peningkatan infrastruktur irigasi dan jalan pertanian, serta pengembangan koperasi dan UMKM termasuk fasilitas pergudangan. Seluruh kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah dengan mempertimbangkan efektivitas dukungan terhadap sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Rehabilitasi pasar dan fasilitas distribusi lokal masuk dalam rencana aksi pascabencana Rencana Induk Satgas PRR, yaitu dengan mendesain ulang pasar dengan pertimbangan manajemen risiko banjir, akses darurat, dan fasilitas penyimpanan tahan cuaca ekstrem.

Kemudian, Satgas PRR juga berupaya memulihkan dan meningkatkan kapasitas jaringan transportasi penghubung antarwilayah. Selain itu, Satgas PRR juga telah meningkatkan kualitas prasarana telekomunikasi dan informasi, merehabilitasi sistem penyediaan listrik, memperkuat sistem jaringan air minum, serta meningkatkan sistem jaringan drainase secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Kementerian UMKM yang ditampilkan dalam konferensi pers Satgas PRR, Rabu 27 Oktober 2026, untuk tahun 2026, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp618.877.341.000 untuk pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera.

Rinciannya Rp601 miliar merupakan bantuan presiden (Banpres), Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi, Rp11,2 miliar untuk pemberdayaan UMKM, dan Rp3,6 miliar untuk layanan Klinik UMKM Bangkit.

Target penyaluran Banpres yaitu menyasar 200.000 usaha mikro. Nantinya masing-masing usaha mikro akan mendapat Rp3 juta. Program ini dilaksanakan hingga akhir tahun 2026. Untuk tahap pertama, Kementerian UMKM telah melakukan pendataan sebanyak 112.849 usaha mikro.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan TKD tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,34 triliun. Berdasarkan data monitoring capaian realisasi TKD Tambahan dari Satgas PRR, hingga 30 Oktober 2026, Pemprov Sumut sudah merealisasikan Rp1,90 triliun dana TKD tambahan atau sekitar 29,9 persen.

Khusus di Kota Binjai, dari Rp146,7 miliar TKD tambahan yang diterima, sekitar Rp42,7 miliar atau 29,09 persen telah direalisasikan.