TKD Tambahan Biayai TPT Sugiharjo Rampung, 400 Rumah Tak Lagi Terancam Banjir

DELI SERDANG (Waspada.id): Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Sugiharjo, Kecamatan Batang Kuis, telah rampung dan berfungsi. Proyek senilai Rp199.472.500 bersumber dari dana TKD Tambahan ini kini melindungi sekitar 400 rumah warga dari ancaman banjir yang kerap melanda kawasan tersebut pascabencana akhir 2025.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Suparno, saat meninjau lokasi, Rabu (21/10/2026), menyampaikan TPT sepanjang 47 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter ini mulai dibangun Juni 2026 dan selesai digunakan pada September 2026.

"Tempat ini merupakan muara penampungan air dari beberapa desa di Kecamatan Batang Kuis. Sebelum diperbaiki, saluran ini berupa parit tanah yang sudah rusak, penuh sampah dan sedimentasi. Ketika tersumbat, air langsung meluap ke pemukiman. Dengan dikerjakannya TPT permanen ini, air mengalir lancar dan tidak lagi menggerus tanah," jelas Suparno.

Banjir 2025 Rendam 400 Rumah, 389 KK Mengungsi

Saat bencana banjir akhir tahun 2025, lebih dari 400 rumah di Desa Sugiharjo terendam air setinggi 1 meter. Sebanyak 389 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Perabotan rumah tangga rusak dan surat-surat berharga banyak yang terendam. Kepala Dusun 3, Agus Purwanto, mengungkapkan lokasi ini merupakan titik terendah dan saluran pembuangan akhir, sehingga air dari desa-desa sekitar berkumpul di sini. Kapasitas saluran yang tidak memadai membuat air sering meluap.

Kini setelah TPT berfungsi, warga tak lagi cemas saat hujan deras. Air mengalir lancar dan sampah tidak lagi menumpuk. Warga berharap pembangunan TPT dapat diperpanjang hingga Dusun 2 dan Dusun 1 agar perlindungan lebih menyeluruh.

Bagian dari Pemulihan Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera terus berjalan sesuai target hingga 2028.

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito mengoordinasikan upaya pemulihan yang mencakup sektor infrastruktur serta fasilitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan dokumen rencana induk rehab-rekon, penanganan pascabencana di Sumatera direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028.

"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028," kata Tito.

Tito menjelaskan, Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang terdampak bencana.

Infrastruktur itu meliputi ruas jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Menurut Tito, sejumlah sungai mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan segera.

"Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi," tutur Tito.

Ia mengungkapkan, pemulihan pascabencana di Sumatera membutuhkan waktu karena dampak bencana yang luas. Penanganan juga menghadapi tantangan berupa bencana susulan, seperti banjir, yang kembali merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.

"Tapi itu tantangan kami. Kami tidak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat," ujar Tito.

Data dan Capaian

Pascabencana Sumatera 2025 lalu, Satgas PRR mencatat 2.036 ruas jalan mengalami kerusakan. Rinciannya 1.631 ruas jalan di Aceh, 41 ruas jalan di Sumatera Utara, dan 364 ruas jalan di Sumatera Barat. Sebanyak 646 unit jembatan juga dilaporkan mengalami kerusakan, terdiri atas 636 unit di Aceh, 7 unit di Sumatera Utara, dan 3 unit di Sumatera Barat.

Khusus untuk kerusakan dan kerugian infrastruktur, Satgas PRR memperkirakan Aceh mengalami kerugian sebesar Rp57,9 triliun. Sedangkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp18,5 triliun dan Rp4,7 triliun.

Satgas PRR juga memprediksi kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Khusus di Sumatera Utara, perkiraan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp30,5 triliun.

Selain itu, Satgas PRR terus berupaya membangun kembali infrastruktur yang rusak pascabencana. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan dan strategi rehabilitasi serta rekonstruksi yang telah disusun oleh Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian.

Ia menekankan, rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak diprioritaskan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya pada koridor strategis serta akses penghubung antarkabupaten/kota dan wilayah terdampak.

Normalisasi sungai serta pembangunan TPT masuk dalam rekomendasi tata ruang untuk mendukung rehabilitasi pascabencana Sumatera, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang disusun Satgas PRR.

Perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu pada kawasan perkotaan dan perdesaan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran, bertujuan mengurangi genangan dan limpasan permukaan.

Rekomendasi lainnya dalam rencana induk adalah rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak untuk menjaga konektivitas antarwilayah. Kemudian, rehabilitasi sistem jaringan listrik di wilayah terdampak guna menjamin keberlanjutan pelayanan dasar serta mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, terdapat rehabilitasi sistem jaringan komunikasi dan informasi, serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan jaringan sumber daya air yang mendukung ketersediaan air baku dan air minum.

Satgas PRR juga merekomendasikan relokasi permukiman dari kawasan rawan banjir dan longsor dengan tingkat risiko tinggi ke lokasi yang aman dan sesuai tata ruang. Relokasi perlu memperhatikan keterpaduan sistem transportasi dan pelayanan dasar, serta memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) tidak dilakukan di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Berdasarkan laporan harian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang ditampilkan kepada Satgas PRR, dari 25 daerah irigasi pada sektor sumber daya air, 17 sedang ditangani dengan progres rata-rata sekitar 15 persen, sedangkan delapan lainnya masih dalam proses lelang.

Selain irigasi, Satgas PRR menangani 33 sungai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dengan progres rata-rata 19,19 persen. Satgas PRR juga merehabilitasi muara yang mengalami kerusakan dan sedimentasi. Berdasarkan Rencana Induk Satgas PRR, muara merupakan titik kendali yang menentukan stabilitas aliran air dari hulu hingga hilir. Dari 29 penanganan muara yang direncanakan, empat sudah selesai direhabilitasi, enam sedang dikerjakan dengan progres rata-rata 14,94 persen, dan 19 lainnya masih dalam proses lelang.

Hingga Kamis, 28 Oktober 2026, hampir setahun pascabencana Sumatera, proses pemulihan masih terus berjalan. Berdasarkan laporan Satgas PRR dan pemerintah daerah setempat yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai sekitar 96–98 persen setelah berjalan selama 11 bulan.

Capaian ini menjadi indikator kehadiran negara. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh program selesai tepat waktu, dengan kualitas yang lebih tangguh dan berkelanjutan.