TKD Tambahan Hidupkan Kembali Akses Vital Warga Dusun Bulu Soma

TAPANULI SELATAN (Waspada.id): Dua tahun warga Dusun Bulu Soma menahan cemas setiap kali menyeberang jembatan gantung mereka. Lantai berlubang, tiang keropos, dan posisi yang miring membuat setiap langkah terasa berisiko.

Kini, jembatan sepanjang sekitar 40 meter itu kembali diperbaiki melalui anggaran TKD Tambahan 2026, senilai Rp399.990.000. Rehabilitasi jembatan dikerjakan CV Pardomuan Jaya di bawah pengawasan Dinas PUPR Pemkab Tapanuli Selatan. Hingga Minggu (8/11/2026), progres keseluruhan mencapai 45 persen, dan jembatan gantung sendiri hampir selesai — tinggal tahap pengecatan.

Selain memperbaiki badan jembatan, Pemda juga memperbaiki plat beton yang hancur dan membangun jalan cor rabat sepanjang sekitar 50 meter, memanfaatkan sisa anggaran untuk memperluas akses warga menuju lahan pertanian dan perkebunan.

“Kami Berjalan Seperti Meniti Nyawa”

Mara Iten Harahap (42), warga yang setiap hari melintas di jembatan itu, masih teringat jelas betapa beratnya dua tahun terakhir. “Jembatan ini bukan rusak karena banjir, tapi murni karena usia yang sudah tua. Dua tahun tidak ada perbaikan — lantai berlubang, posisinya miring. Setiap menyeberang kami harus berjalan sangat pelan, apalagi saat mengangkut hasil kebun ke seberang,” ujarnya.

Jembatan itu bukan sekadar bangunan bagi sekitar 100 kepala keluarga di dusun tersebut. Ia adalah satu-satunya urat nadi warga dari Simpang, Simpang Sisakil, dan Ekapur yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit di seberang sungai. Tanpa jembatan yang aman, perekonomian warga pun terhambat.

Kini saat balok diganti dan lantai kembali kokoh, Mara Iten bersyukur — namun satu harapan tetap dipendamnya: “Terima kasih pemerintah sudah hadir di dusun kami. Namun kami berharap, ke depannya jembatan ini dapat ditingkatkan menjadi jembatan permanen. Hasil kebun kami terus bertambah, dan akses kami pun harus kuat menahan masa depan.”

Setiap Bagian Diperiksa dan Diperbarui

Efrin Gultom (30), pengawas pekerjaan dari Bidang Bina Marga II Dinas PUPR Pemkab Tapanuli Selatan, menjelaskan bahwa rehabilitasi ini menyasar setiap komponen utama jembatan — mulai dari balok jembatan, jik-jak, lantai, hingga gantungan besi — semuanya diperiksa dan diganti jika rusak, lalu dilanjutkan dengan pengecatan ulang.

“Jembatan ini adalah jalur kehidupan warga. Karena itu, kami pastikan setiap bagian kembali kuat dan aman untuk dilintas setiap hari,” ujar Efrin di lokasi pekerjaan.

Untuk perbaikan plat beton, tim membongkar struktur lama hingga kedalaman 2 meter, membangun kembali pondasi dan dinding penahan, lalu memasang besi ulir sebelum mengecor lantai berukuran 3×2,5 meter. Sementara jalan cor rabat sepanjang 50 meter dibangun untuk memperbaiki akses yang sebelumnya terputus, yang telah beberapa kali diperbaiki dengan dana desa namun belum memadai. Pekerjaan dimulai awal Oktober 2026 dan terus berjalan tepat waktu.

Selain jembatan, pemerintah juga memperbaiki akses jalan dan plat beton yang rusak tergerus air di Dusun Bulu Soma, Desa Sihuikhuik, Kecamatan Angkola Selatan, Minggu (8/11/2026). (Dok. Tim Media Satgas PRR)

TKD Tambahan: Hadirnya Negara di Pelosok Desa

TKD Tambahan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat yang disalurkan ke APBD daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, khususnya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana. Pemkab Tapanuli Selatan menerima alokasi TKD Tambahan 2026 sebesar Rp255,9 miliar, di mana Rp153,6 miliar diperuntukkan perbaikan sarana dan prasarana umum, termasuk jalan dan jembatan.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, yang juga Mendagri, Tito Karnavian, berulang kali mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan TKD Tambahan. Hal itu ia ungkapkan lagi dalam konferensi pers seusai melaporkan perkembangan pekerjaan Satgas PRR dalam sidang kabinet bersama Presiden Prabowo di Jakarta, 9 November 2026.

Menurut Tito Karnavian pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Mendagri menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," terangnya.

Mendagri prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan catatan Ditjen Keuda Kemendagri, realisasi TKD Tambahan Pemkab Tapanuli Selatan per 30 Oktober tercatat sebesar Rp46,9 miliar, atau 18,35 persen dari total TKD Tambahan yang diterima sebesar Rp255,9 miliar.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Pemulihan jembatan di Bulu Soma menjadi bukti nyata kehadiran negara di pelosok desa — bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi mengembalikan harapan dan mobilitas warga untuk kembali produktif.

Lebih dari Sekadar Besi dan Kayu

Saat cat baru mulai menempel pada tiang jembatan dan lantai kembali kokoh dipijak, warga Dusun Bulu Soma kembali tersenyum. Mereka tahu, langkah pertama telah selesai dengan baik. Langkah berikutnya — jembatan permanen — masih menjadi harapan yang terus dipelihara. Sebab bagi mereka, jembatan bukan sekadar menyeberangi sungai. Ia adalah jembatan menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi. Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Pembangunan dan perbaikan jembatan masuk dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Satgas PRR menargetkan pembangunan jembatan dan jalan nasional bersifat permanen dengan standar ketahanan bencana yang tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya pada koridor strategis serta akses penghubung antar kabupaten/kota dan wilayah terdampak.

Pembangunan dan perbaikan jembatan juga termasuk dalam Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang. Satgas PRR menargetkan membangun kembali dan merehabilitasi jaringan transportasi darat, khususnya jalan dan jembatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan struktur yang memenuhi standar ketahanan terhadap genangan dan pergerakan tanah.

Berdasarkan data Satgas PRR 22 Oktober 2026, sebanyak 351 jembatan di Sumatera Utara sudah selesai dibangun dan diperbaiki. Tujuh jembatan di antaranya digarap pemerintah pusat dan 344 jembatan digarap pemda setempat. Namun, masih ada 22 jembatan yang masih dalam proses perbaikan. Satgas PRR dan pemda setempat terus berupaya serta mempercepat perbaikan akses jalan di Sumatera Utara.