TKD Tambahan Jangkau Sari Rejo, Operasi Pasar Murah Ringankan Beban Ekonomi Warga Medan

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) menggelar Operasi Pasar Murah di Kantor Lurah Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia pada Senin (2/11/2026). Kegiatan ini dibiayai TKD Tambahan senilai Rp1,233 miliar untuk 19 kecamatan terdampak bencana hidrometeorologi, guna meringankan beban warga sekaligus menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Plt Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Diskop UKM Perindag Kota Medan Isnaini Hairina menyatakan bahwa Operasi Pasar Murah di Sari Rejo menyediakan beras seharga Rp13.500 per kilogram dan minyak goreng Rp15.500 per liter. Harga tersebut berada di bawah harga pasar dan di bawah HET minyak yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

“Hari ini kita melaksanakan Operasi Pasar Murah untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Kita prioritaskan beras karena sangat dibutuhkan masyarakat dan harganya sedang cenderung naik menjelang akhir tahun,” ujar Isnaini kepada Waspada.id.

Ia menjelaskan bahwa setiap kelurahan disediakan sekitar 500 karung beras ukuran lima kilogram dan 50 kotak minyak goreng berisi 12 bungkus per kotak. Warga yang ingin berbelanja wajib membawa KTP dan terdaftar sebagai warga kelurahan setempat. Pembelian dibatasi maksimal empat karung atau 20 kilogram beras per hari agar manfaat merata.

Petugas penjualan Erlinda menyampaikan antusiasme warga Sari Rejo sangat tinggi. Di lokasi tersebut persediaan beras sebanyak 600 karung dan minyak goreng 84 kotak habis terjual. Jumlah nomor antrean tercatat mencapai sekitar 200-an warga dan sempat berputar dua kali sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.

“Warga berbondong-bondong datang. Kita pastikan mereka membawa KTP dan terdaftar di kelurahan agar program tepat sasaran,” tutur Erlinda.

Warga Sari Rejo Mistiati yang bekerja sebagai penjual gorengan menyambut positif kegiatan tersebut. Ia mengaku biaya produksinya meningkat akibat kenaikan harga tepung dan minyak goreng. Beras yang dibeli di pasar murah akan cukup untuk tujuh hingga sepuluh hari, sedangkan minyak goreng untuk kebutuhan jualan sekitar 15 hari.

“Kalau bisa sering-sering diadakan sebulan sekali. Kami merasa terbantu karena selisih harga cukup terasa,” ujar Mistiati.

Hal senada disampaikan Evi Timurianti, warga Jalan Cinta Karya yang rumahnya terendam banjir sekitar 40 sentimeter pada akhir tahun lalu. Ia mengaku ekonomi keluarga masih berat karena suami bekerja serabutan dan harus membiayai orang tua yang sakit stroke. Pembelian minyak goreng di pasar murah dianggap meringankan beban rumah tangga.

“Alhamdulillah ada selisih sekitar Rp2.000 per liter. Kami berharap ekonomi bisa lebih stabil,” ujarnya.

Kepala Diskop UKM Perindag Kota Medan Hendra Ridho Gunawan Siregar menyatakan dana TKD Tambahan senilai Rp1.233.918.000 dialokasikan untuk Operasi Pasar Murah di 19 kecamatan terdampak bencana. Kegiatan ini telah bergulir sejak Agustus dan direncanakan berlanjut hingga Desember 2026.

Ia menambahkan program ini bukan sekadar jualan murah, melainkan bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Tujuannya menjaga ketersediaan beras dan minyak goreng, menstabilkan harga, serta meringankan tekanan ekonomi warga yang terdampak banjir.

Dalam kerangka Satgas PRR Pascabencana Sumatera, TKD Tambahan sebesar Rp10,6 triliun disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mendagri sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian meminta pemda menggunakan dana tersebut tepat sasaran untuk rehabilitasi, mitigasi dan pemulihan ekonomi, bukan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan bencana.

TKD Tambahan adalah tambahan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu, di luar TKD reguler. TKD Tambahan dipakai antara lain untuk keperluan mendesak, pemulihan pascabencana, penutupan kurang bayar, atau menjaga stabilitas fiskal dan operasional daerah.

Menurut Surat Edaran Mendagri, TKD Tambahan dapat dipakai di setiap tahapan pemulihan bencana, mulai dari prabencana, tahap tanggap darurat, maupun pada tahap pascabencana. Pada tahap pascabencana, kegiatan yang dapat didanai oleh TKD Tambahan mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Bila merujuk pada peruntukan yang disebutkan oleh SE Mendagri, kegiatan operasi pasar murah merupakan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya.

Data Satgas PRR menunjukkan Provinsi Sumatera Utara menerima TKD Tambahan sebesar Rp6,34 triliun. Hingga 30 Oktober 2026, realisasi mencapai Rp1,90 triliun atau 29,9 persen. Khusus Kota Medan dari Rp565,4 miliar yang diterima, telah terealisasi sekitar Rp110,2 miliar atau 19,49 persen.

Isnaini menambahkan ke depannya Diskop UKM Perindag berencana menambah komoditas seperti gula dan telur sesuai kebutuhan warga. Penyaluran dilakukan bergilir di kelurahan-kelurahan melalui koordinasi kantor kelurahan agar warga terdampak benar-benar menerima manfaat.

“Negara hadir melalui TKD Tambahan bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga meja makan warga pascabencana. Semoga kehadiran Operasi Pasar Murah ini menjadi langkah nyata agar ekonomi masyarakat pulih lebih cepat,” tutup Isnaini.

Arahan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) terdampak bencana di Sumatera segera merealisasikan tambahan transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan pascabencana.

Ia menegaskan, pemerintah telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat penanganan bencana serta mendukung mitigasi di daerah. Oleh karena itu, pemda diminta menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana.

“Memang niat dari Bapak Presiden, tambahan TKD ini diberikan dalam rangka penanganan bencana,” ujar Tito.

Menurutnya, penggunaan tambahan TKD harus difokuskan untuk kegiatan rehabilitasi, mitigasi, maupun antisipasi bencana. Daerah yang terdampak diminta menggunakan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur rusak, mengatasi potensi longsor, memperkuat tanggul sungai, serta mempercepat pemulihan layanan publik. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak tetap diminta menggunakan dana tersebut untuk langkah pencegahan dan penguatan ketahanan bencana.

“Jangan digunakan untuk kepentingan yang terlalu jauh, yang tidak ada hubungan sama sekali (dengan bencana),” tegas Tito.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memantau progres penggunaan tambahan TKD di daerah terdampak. Tito mengapresiasi sejumlah pemda yang telah menyusun rencana kegiatan dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar penggunaan anggaran. Ia juga menyoroti beberapa daerah yang belum menyusun rencana penggunaan maupun menerbitkan Perkada.

Bagi daerah yang telah menyusun rencana penggunaan anggaran, Tito meminta agar segera mengeksekusi programnya di lapangan. Sementara itu, daerah yang baru memiliki draf perencanaan diminta segera menetapkan Perkada agar kegiatan dapat berjalan sesuai aturan.

“Bagi yang sudah selesai membuat rencana dan sudah diperkadakan, silakan lakukan eksekusi, realisasi. Kami akan monitor dari Satgas,” kata Tito.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada kepala daerah agar penggunaan anggaran dapat dipercepat tanpa harus melalui pembahasan panjang bersama DPRD. Dengan begitu, penanganan bencana tidak terhambat proses administrasi.

“Saya sudah pasang badan, sekali lagi, dengan DPRD supaya tidak dibahas, tetapi cukup dengan kebijakan diskresi dari kepala daerah,” ungkap Tito.

Data dan Capaian

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan TKD Tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,34 triliun. Berdasarkan data monitoring capaian realisasi TKD Tambahan dari Satgas PRR, hingga 30 Oktober 2026, Pemprov Sumut sudah merealisasikan Rp1,90 triliun atau sekitar 29,9 persen.

Khusus di Kota Medan, dari Rp565,4 miliar TKD Tambahan yang diterima, sekitar Rp110,2 miliar atau 19,49 persen telah direalisasikan.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi.

Dari aspek ekonomi, bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Bagian Utara mengakibatkan terganggunya rantai pasok, penurunan produktivitas, serta meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Oleh karena itu berbagai upaya pemulihan dilakukan untuk mengatasinya. Salah satunya dengan perkuatan UMKM.

Berdasarkan data dari Kementerian UMKM yang ditampilkan dalam konferensi pers Satgas PRR, Rabu 27 Oktober 2026, untuk tahun 2026 pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp618.877.341.000 untuk pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera.

Rinciannya, Rp601 miliar merupakan bantuan presiden (banpres), Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi, Rp11,2 miliar untuk pemberdayaan UMKM, dan Rp3,6 miliar untuk layanan klinik UMKM Bangkit.

Target penyaluran banpres menyasar 200.000 usaha mikro. Masing-masing usaha mikro akan mendapat Rp3 juta. Program ini dilaksanakan hingga akhir tahun 2026. Untuk tahap pertama, Kementerian UMKM telah melakukan pendataan sebanyak 112.849 usaha mikro.