TKD Tambahan untuk Operasi Pasar Murah di Sei Putih Timur II, Bantu Pulihkan Ekonomi Warga Korban Banjir

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) menggelar Operasi Pasar Murah di Kantor Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Jumat (30/10). Kegiatan ini dibiayai TKD Tambahan senilai Rp1,233 miliar sebagai upaya pemulihan ekonomi warga yang terdampak banjir November 2025.

TKD Tambahan adalah dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar pagu alokasi reguler. Dana ini dipakai untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, drainase, irigasi, serta fasilitas publik lainnya.

Di lokasi posko depan kantor kelurahan, puluhan karung beras ukuran 5 kilogram serta kotak-kotak minyak goreng tersedia untuk warga. Beras dijual Rp13.500 per kilogram, sedangkan minyak goreng Rp15.500 per liter — harga yang lebih murah dibanding pasar biasa. Warga yang ingin berbelanja wajib membawa KTP dan terdaftar sebagai warga Kelurahan Sei Putih Timur II, dengan batasan maksimal empat karung beras per orang per hari.

Jainudin Lubis (30), warga Lingkungan V yang bekerja sebagai kuli bangunan, mengaku sangat terbantu. Ia membeli tiga karung beras dan dua liter minyak goreng. Menurutnya, pekerjaan saat ini tidak menentu dengan pendapatan mingguan sekitar Rp600-650 ribu, sehingga selisih harga Rp10-15 ribu per karung sangat berarti bagi keluarga.

“Waktu banjir lalu rumah saya terendam setengah meter dan kami sempat mengungsi ke kantor lurah. Sekarang dengan pasar murah ini kami bisa menghemat sedikit. Berharap kegiatan ini rutin diadakan,” ujar Jainudin.

Jainudin Lubis (30), warga setempat, saat diwawancarai di Kantor Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan pada Jumat (30/10/2026). (Dok: Tim Media Satgas PRR)

Plt. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian Diskop UKM Perindag Kota Medan, Isnaini Hairina, menjelaskan Operasi Pasar Murah digelar bergilir di 19 kecamatan terdampak bencana sejak Agustus hingga Desember 2026. Di tiap kelurahan disediakan 500 karung beras per hari dan 50 kotak minyak goreng. Ia menambahkan beras dijual di bawah harga pasar dan minyak goreng di bawah HET pemerintah guna menstabilkan harga serta meringankan beban warga.

“Kami mulai dengan beras dan minyak goreng yang menjadi kebutuhan utama. Ke depannya berencana menambah komoditas seperti gula dan telur. Yang penting penyaluran tepat sasaran kepada warga terdampak,” kata Isnaini.

Lurah Sei Putih Timur II, Arizona Xaverius Siregar, mengungkapkan sekitar 1.300 Kepala Keluarga di kelurahannya terdampak luapan Sungai Sei Putih tahun lalu. Meskipun air surut relatif cepat, banjir menyebabkan kerusakan perabotan dan gangguan ekonomi warga. Ia menyebut akar masalah banjir juga terletak pada sedimentasi Sungai Sei Putih yang memerlukan normalisasi lebih lanjut.

“Kami sudah menyiapkan antisipasi untuk musim hujan, mulai dari pemantauan sungai, evakuasi lansia, hingga kesiapan dapur umum. Pasar murah ini menjadi napas tambahan bagi warga yang penghasilannya belum pulih,” ujar Arizona.

Kadiskop UKM Perindag Kota Medan, Hendra Ridho Gunawan Siregar, menegaskan dana TKD Tambahan senilai Rp1,233 miliar dialokasikan untuk Operasi Pasar Murah di 19 kecamatan terdampak. Tujuannya menjaga ketersediaan bahan pokok, membuat harga tetap terjangkau, serta mendukung pemulihan ekonomi kerakyatan pascabencana.

Berdasarkan data Satgas PRR, Pemerintah Kota Medan memperoleh TKD Tambahan sebesar Rp565,35 miliar. Per 16 Oktober 2026, realisasi TKD Tambahan berada di kisaran Rp95,5 miliar atau 16,9 persen.

Bila merujuk kepada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatera sebagai acuan tunggal dan peta jalan pemerintah melakukan pemulihan bencana, operasi pasar murah dapat digolongkan pada kegiatan yang mendukung kebijakan di bidang UMKM, koperasi dan ketenaga kerjaan.

Menurut Renduk PRRP, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang UMKM, Koperasi dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk pengaktifan kembali kegiatan usaha serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal sebagai penopang pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada pemulihan akses masyarakat terdampak terhadap lapangan kerja melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif dan adaptif, serta berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi lokal. Bentuk strateginya strateginya antara lain perluasan akses pasar yang inklusif dan afirmatif untuk keluarga miskin dan terdampak.

Dalam pelaksanaanya, strategi ini diimplementasikan antara lain melalui kegiatan Operasi Pasar Murah. Selain merupakan pengaktifan kembali aktivitas usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, Operasi Pasar Murah juga merupakan perluasan akses pasar yang inklusif dan afirmatif untuk keluarga miskin dan terdampak.

Menurut Felix Andreas Hutabarat, Tenaga Pengawas Diskop UKM Perindag Kota Medan, sampai pada Jumat pagi di Sei Putih Timur II tercatat sekitar 32 warga telah berbelanja. Petugas menyediakan sekitar 300 karung beras dan 40 kotak minyak goreng untuk lokasi tersebut.

Pentingnya Percepatan Realisasi TKD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengingatkan daerah terdampak bencana untuk mempercepat realisasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Tito menegaskan, tambahan TKD tersebut perlu segera dimanfaatkan secara optimal. Daerah terdampak diminta memprioritaskan pemulihan, terutama perbaikan infrastruktur yang rusak. Sementara itu, daerah yang tidak terdampak secara langsung dapat menggunakan anggaran tersebut untuk memperkuat mitigasi bencana.

“Nah, bagi yang tidak terkena, silakan digunakan, dalam rangka untuk antisipasi bencana. Itu luas. Saya berikan kesempatan luas sekali, penggunaannya. Ya, bisa untuk membangun, memperkuat jalan, memperkuat jembatan, memperkuat infrastruktur, daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Tito.

Tito juga mengapresiasi, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang menerima tambahan TKD tapi memberikan hibah kepada daerah terdampak yang masih membutuhkan dukungan. Daerah tersebut seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Pemkot Padang, dan Pemkab Solok Selatan.

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi.

Secara umum, kegiatan yang direncanakan meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, peningkatan infrastruktur irigasi dan jalan pertanian, serta pengembangan koperasi dan UMKM termasuk fasilitas pergudangan. Seluruh kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil daerah dengan mempertimbangkan efektivitas dukungan terhadap sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data dari Kementerian UMKM yang ditampilkan dalam konferensi pers Satgas PRR, Rabu 27 Oktober 2026, untuk tahun 2026, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp618.877.341.000 untuk pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera.

Rinciannya Rp601 miliar merupakan bantuan presiden (banpres), Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi, Rp11,2 miliar untuk pemberdayaan UMKM, dan Rp3,6 miliar untuk layanan klinik UMKM Bangkit.

Target penyaluran banpres yaitu menyasar 200.000 usaha mikro. Nantinya masing-masing usaha mikro akan mendapat Rp3 juta. Program ini dilaksanakan hingga akhir tahun 2026. Untuk tahap pertama, Kementerian UMKM telah melakukan pendataan sebanyak 112.849 usaha mikro.