TKD Tambahan untuk Rehabilitasi Bendung Sabungan Julu, Negara Hadir Pulihkan Pengairan 200 Hektare Sawah

PADANGSIDIMPUAN (Waspada.id): Negara hadir memulihkan infrastruktur pertanian vital di Kota Padangsidimpuan. Rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi Daerah Irigasi Sabungan Julu kini berjalan dibiayai melalui dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, dengan target mengembalikan fungsi pengairan bagi sekitar 200 hektare areal persawahan warga.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Pemko Padangsidimpuan, Arif Budiman (50), menjelaskan proyek senilai Rp889.983.000 ini mencakup pembangunan bendung baru, sayap bendung, normalisasi saluran irigasi, serta perbaikan dinding saluran yang rusak akibat dua kali gelombang banjir besar pada tahun 2025.

"Sayap bendung berfungsi menahan dan mengarahkan limpahan air agar tidak merusak konstruksi di sekitarnya. Perbaikan saluran dilakukan agar distribusi air ke lahan pertanian dapat kembali optimal," ujar Arif Budiman, Selasa (27/10/2026).

Banjir Rusak Bendung, Petani Bertahan dengan Bendungan Darurat Karung

Banjir besar yang melanda aliran Sungai Aek Sibontar pada 2025 mengikis dan merusak struktur bendungan sehingga air tidak lagi dapat dialirkan ke areal persawahan. Selama ini, petani bergotong royong membendung sungai secara darurat menggunakan karung berisi pasir agar sebagian air tetap masuk ke saluran irigasi sementara.

Pekerjaan fisik dimulai 9 Oktober 2026 oleh CV Perintis Abadi. Hingga saat ini progres mencapai 20 persen. Meski kontrak berakhir Desember 2026, pihak Dinas PUPR menargetkan selesai lebih cepat, sekitar 40 hari ke depan. Tantangan utama di lapangan adalah cuaca yang kerap membuat galian tanah tertimbun kembali.

TKD Tambahan: Negara Hadir Pulihkan Infrastruktur Pascabencana

Rehabilitasi ini merupakan bagian dari agenda pemulihan pascabencana banjir 2025. Melalui TKD Tambahan 2026, negara hadir membantu masyarakat memulihkan infrastruktur yang menopang mata pencaharian ratusan keluarga petani. Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengelola TKD Tambahan sebesar Rp111 miliar, di mana Dinas PUPR memperoleh alokasi Rp21,39 miliar untuk rehabilitasi jalan, bendung, irigasi, dan drainase.

Petani di Sabungan Julu kini menantikan rampungnya proyek ini. Aminuddin Siregar, salah satu petani, berharap bendung segera berfungsi normal sehingga mereka dapat kembali bercocok tanam dengan tenang tanpa khawatir kekeringan di tengah musim tanam.

Data dan Capaian Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan pagu efektif sebesar Rp21,42 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera. Anggaran tersebut mencakup pemulihan infrastruktur sumber daya air, jalan nasional, jembatan, serta prasarana strategis di wilayah terdampak.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sektor sumber daya air memperoleh alokasi Rp7,85 triliun, disusul Bina Marga sebesar Rp6,64 triliun, Cipta Karya Rp4,05 triliun, dan prasarana strategis Rp2,89 triliun.

Penanganan infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu fokus dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir berulang. Pekerjaan mencakup rehabilitasi daerah irigasi, penanganan sungai dan muara, pembangunan sabodam untuk pengendalian sedimen, serta penyediaan pompa air baku.

"Kementerian PU menangani 25 daerah irigasi. Sebanyak 17 daerah irigasi telah memasuki tahap pengerjaan dengan progres rata-rata sekitar 15 persen, sedangkan delapan daerah irigasi lainnya masih dalam proses lelang," ujar Apri.

Ia menambahkan, penanganan juga dilakukan terhadap 33 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seluruh sungai tersebut masuk dalam rencana penanganan, dengan progres pekerjaan rata-rata mencapai 19,19 persen.

Selain sungai, muara menjadi bagian penting dalam pengendalian aliran air dari hulu hingga hilir. Dari 29 muara yang direncanakan untuk ditangani, empat di antaranya telah selesai dikerjakan. Enam muara lainnya sedang dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 14,94 persen, sementara 19 muara masih dalam proses lelang.

Pengendalian sedimen melalui pembangunan sabodam juga terus berjalan. Sebanyak 11 sabodam sedang dibangun dengan progres rata-rata mencapai 35,58 persen. Infrastruktur ini ditujukan untuk menahan dan mengendalikan material sedimen yang terbawa aliran air, sehingga dapat membantu mengurangi risiko banjir dan dampak aliran deras di wilayah hilir.

Upaya pemulihan turut mencakup penyediaan air baku melalui pengerjaan 94 unit pompa air baku. Hingga saat ini, progres rata-rata pembangunan dan penanganannya mencapai 10,33 persen.

Rangkaian pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian air secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu, alur sungai, hingga muara. Pendekatan ini diperlukan untuk meminimalkan potensi terulangnya bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera yang menjadi sasaran penanganan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memprioritaskan normalisasi sungai di Sumatra, terutama sungai di daerah rawan banjir.

"Apalagi, sekarang sudah mulai sering terjadi hujan lebat, dengan curah hujan yang cukup tinggi, dan mungkin akan lebih lebat lagi ketika musim hujan mulai masuk," tandas Tito.

Tito menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan waktu karena dampaknya mencakup 53 kabupaten/kota di lima provinsi di Sumatra.

Menurut dia, pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga 2028. Proses tersebut juga menghadapi tantangan karena bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, dapat kembali merusak infrastruktur yang sedang diperbaiki.

"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, ini skala lima provinsi dan 53 kabupaten/kota," tuturnya.

Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028 menjadi acuan pemulihan permanen, baik fisik maupun nonfisik. Berdasarkan dokumen tersebut, pemerintah merencanakan rehabilitasi sungai, penguatan tanggul dan tebing pada segmen kritis, serta penanganan sedimentasi dan kerusakan daerah aliran sungai. Pada sektor pertanian, pemulihan diarahkan pada perbaikan bendung dan jaringan irigasi agar pasokan air dapat kembali mendukung kegiatan pertanian dan keberlangsungan musim tanam. Rencana pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pertanian di Sumatera Utara tercatat mencapai 216,45 kilometer dengan anggaran Rp432,90 miliar.

Upaya tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi pascabencana tidak berhenti pada perbaikan fisik infrastruktur. Pemulihan sungai dan irigasi juga berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan air, memulihkan aktivitas produksi pertanian, dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat di wilayah terdampak.