Tokoh Aceh Diingatkan Tidak Keliru Beri Masukan Terkait Blok AndamanTokoh Aceh Diingatkan Tidak Keliru Beri Masukan Terkait Blok AndamanTokohAcehDiingatkanTidakKeliruBeriMasukanTerkaitBlokAndaman

LANGSA (Waspada.id): Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan, SH., MH., M.Pd, mengingatkan seluruh tokoh masyarakat Aceh agar tidak gegabah dalam memberikan pandangan dan masukan kepada Pemerintah Aceh terkait pengelolaan minyak dan gas bumi Blok Andaman.

Menurut Muzakkir, pengalaman eksploitasi sumber daya alam di masa lalu yang terjadi di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang harus menjadi pelajaran penting bagi semua kalangan, baik politisi, birokrat, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

“Jangan sampai ada pandangan atau solusi yang justru merugikan kepentingan Aceh. Semua pihak hendaknya menahan diri, tidak terburu-buru dan tidak menjadi pahlawan kesiangan dalam menyikapi persoalan Blok Andaman,” kata Muzakkir kepada Waspada, Rabu (29/7).

Ia menilai perjuangan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf, untuk memperjuangkan pengolahan dan pengelolaan gas serta minyak bumi Blok Andaman di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) PT Arun LNG Lhokseumawe perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

“Semua saran, pendapat, seminar maupun lokakarya hendaknya bermuara pada dukungan terhadap langkah yang sedang diperjuangkan Pemerintah Aceh agar memperoleh hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.

Muzakkir juga menyinggung polemik mengenai batas kewenangan laut yang sempat berkembang dalam pembahasan pengelolaan Blok Andaman.

Menurutnya, masyarakat Aceh tidak perlu terpengaruh oleh berbagai pandangan yang dapat menimbulkan kekhawatiran berlebihan.

“Saya mengingatkan masyarakat Aceh agar bersikap bijak melihat persoalan ini. Pemerintah Aceh telah berkomitmen agar pengolahan gas dan minyak Blok Andaman dilakukan di kawasan KEK Arun LNG Lhokseumawe.

Semua pikiran dan energi hendaknya diarahkan untuk mendukung perjuangan tersebut,” kata Ketua Umum Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Aceh itu.

Mantan Ketua Komisi Politik DPP KNPI Jakarta tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan berhati-hati dalam menyikapi dinamika antara kepentingan Pemerintah Pusat dan upaya Pemerintah Aceh memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Kesalahan dalam mengambil sikap hari ini dapat berdampak panjang bagi masa depan Aceh. Karena itu, semua pihak perlu bersatu dan mendukung langkah yang diyakini mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh,” pungkasnya.(id94)