TS Menang Aklamasi, Sebagian Peserta Walk Out dari Musda Golkar Pidie

SIGLI (Waspada.id): T. Saifullah TS, SE terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Pidie dalam Musda XI, Sabtu (29/8/2026).

Sementara sebagian memilih walk out karena mempersoalkan legalitas SC dan mekanisme Musda.

Sejumlah peserta memaparkan sejumlah keberatan dalam keterangan pers terkait Musda XI Golkar Pidie. Sabtu (29/8). Waspada.id/Muhammad Riza

Musda XI Partai Golkar Pidie digelar Sabtu (29/8/2026), dengan agenda utama pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Pidie. Persidangan dipimpin Kamaruzzaman Haqni, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, selaku pimpinan sidang.

Kamaruzzaman mengatakan seluruh proses persidangan berjalan lancar dan sesuai tata tertib serta regulasi organisasi.

“Proses persidangan berjalan lancar sesuai tata tertib. Semua pleno yang menyangkut tahapan Musda dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Kamaruzzaman saat dikonfirmasi usai persidangan.

Menurut Kamaruzzaman, sesuai regulasi, apabila hanya terdapat satu bakal calon yang mendaftar melalui panitia penjaringan dan memenuhi ketentuan, maka pemilihan dilakukan secara aklamasi.

“Regulasinya sudah jelas. Kalau hanya satu yang mendaftar melalui Steering Committee atau panitia penjaringan, maka dilakukan secara aklamasi. Tadi hanya satu yang mendaftar dan prosesnya berjalan lancar,” ujarnya.

Berdasarkan hasil persidangan, T. Saifullah TS, SE kemudian ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Pidie.

T Saifullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Musda dan mengajak seluruh kader kembali memperkuat soliditas partai setelah proses pemilihan.

“Ini bukan kemenangan saya sendiri, tetapi kemenangan Partai Golkar. Setelah Musda ini kita harus kembali bersama-sama membangun dan membesarkan partai,” kata T. Saifullah TS, SE, Ketua DPD II Partai Golkar Pidie terpilih.

Muhammad Junaidi Persoalkan Legalitas SC

Di sisi lain, Muhammad Junaidi, SP, salah satu bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Pidie, menyatakan kecewa terhadap proses Musda.

Ia mempersoalkan legal standing Steering Committee (SC) yang menurutnya bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar.

“Saya sebagai bakal calon, ketika legal standing ini inskonstitusional karena bertentangan dengan Juklak dan PO Partai Golkar, saya juga kecewa,” kata Muhammad Junaidi.

Menurut Junaidi, persoalan tersebut berkaitan dengan kapasitas SC yang dipimpin Drs. Sayuti Muchtar, MM, yang menurutnya bukan bagian dari struktur kepengurusan DPD II Partai Golkar Pidie.

Muhammad Junaidi, SP menyampaikan keterangan terkait polemik pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Pidie, Sabtu (29/8).Waspada. Id/Muhammad Riza

“Artinya kapasitas SC tidak legal karena bukan pengurus DPD II Partai Golkar Pidie. Saya selaku kader punya hak untuk dipilih dan memilih pada Musda,” ujarnya.

Junaidi juga mempertanyakan proses penunjukan Sayuti sebagai Ketua SC. Ia menyebut Sayuti baru dilantik sebagai Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Aceh pada Juli 2026.

“Dua hari setelah dilantik bagaimana dia tiba-tiba menjadi SC Musda XI Golkar Kabupaten Pidie?” katanya.

Ia menilai setiap perubahan struktur organisasi seharusnya dilakukan melalui mekanisme dan alasan yang jelas.

“Harusnya kalau ada pergantian struktur ada proses. Apa alasan diganti, apakah sakit keras, meninggal atau mengundurkan diri. Bukan asal ditunjuk,” ujarnya.

Junaidi mengatakan pihaknya berusaha mengembalikan pelaksanaan Musda sesuai mekanisme organisasi.

“Kami berusaha mengembalikan Musda Golkar Pidie ke rel yang sebenarnya. Kalau sudah asal-asal begini, kami tidak ikut,” katanya.

Keberatan serupa disampaikan Sulaiman AY, S.Psi, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Titeue, yang didampingi Raisul Fadhla, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Delima.

Sulaiman mengatakan persoalan yang mereka soroti bukan hanya mengenai pencalonan ketua, tetapi juga mekanisme pembentukan SC dan kepengurusan Pimpinan Kecamatan (PK).

“Harusnya SC lahir dari rapat pleno kabupaten. Biasanya minimal wakil ketua DPD II. Sayuti bukan pengurus DPD II Partai Golkar Pidie,” kata Sulaiman.

Ia juga mempersoalkan keberadaan SK Pimpinan Kecamatan (PK) yang menurut pihaknya ganda di sejumlah kecamatan.

“Pimpinan kecamatan double SK. Sehingga dukungan yang muncul, SK yang mendukung T. Saifullah dapat masuk ikut sidang,” ujarnya.

Menurut Sulaiman, pihaknya menggunakan data Pimpinan Kecamatan (PK) yang diberikan DPD II Partai Golkar Pidie sebagai dasar dukungan kepada Muhammad Junaidi.

Ia menyebut enam Pimpinan Kecamatan (PK) mengusung Junaidi dan mengklaim sebenarnya terdapat 12 PK yang memberikan dukungan.

“Kami mendapat dukungan enam PK yang mengusung Muhammad Junaidi. Sebenarnya ada 12 PK yang mendukung kami,” katanya.

Selain legalitas SC dan SK Pimpinan Kecamatan (PK), kubu Muhammad Junaidi juga mempersoalkan buku panduan peserta Musda.

Sulaiman mengklaim terdapat halaman dalam buku panduan yang dirobek dan kemudian diklip kembali dengan jadwal yang telah diubah.

“Musda ini terkesan sudah didesain untuk memenangkan salah satu calon,” katanya.

Ia juga mempersoalkan agenda Paripurna V yang menurutnya tidak mencantumkan dua tahapan penting, yakni pendaftaran bakal calon ketua dan verifikasi bakal calon ketua.

“Di Paripurna V ada dua item yang dihilangkan, yaitu pendaftaran untuk menjadi bakal calon ketua dan item verifikasi bakal calon ketua,” ujarnya.

Atas sejumlah keberatan tersebut, kubu Junaidi memilih walk out sebelum pembahasan tata tertib dilanjutkan.

“Kami tidak mau mengikuti sidang yang dipimpin oleh SC yang tidak sah atau cacat prosedur,” kata Sulaiman.

Sayuti: SC Berdasarkan Mandat DPD II

Ketua SC Musda XI Partai Golkar Pidie, Drs. Sayuti Muchtar, MM, memberikan penjelasan berbeda. Ia menegaskan keberadaan SC berdasarkan mandat organisasi dari DPD II Partai Golkar Pidie.

“SC itu siapa yang dimandatkan oleh DPD II,” kata Sayuti.

Menurutnya, SC menjalankan tugas berdasarkan mandat yang diberikan untuk mempersiapkan dan mengawal tahapan Musda.

Pernyataan Sayuti tersebut menjadi jawaban terhadap keberatan kubu Junaidi yang mempertanyakan dasar penunjukan SC serta kapasitasnya sebagai Ketua SC.
Pimpinan Sidang: Walk Out Hak Peserta

Kamaruzzaman Haqni mengatakan peserta walk out merupakan hak masing-masing peserta forum.

Drs Sayuti saat memberikan keterangan pers, Sabtu (29/8).Waspada.id/Muhammad Riza

“Yang walk out itu hak mereka. Itu hak mereka. Kami dari pimpinan sidang tidak bisa melarang,” kata Kamaruzzaman.

Ia menegaskan tugas pimpinan sidang adalah memastikan proses persidangan berjalan sesuai tata tertib dan mekanisme organisasi.

Dengan hasil Musda tersebut, T. Saifullah TS, SE resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Pidie.

Sementara sebagian peserta memilih meninggalkan forum dan menyatakan akan membawa persoalan legalitas SC, kepengurusan Pimpinan Kecamatan (PK), serta sejumlah tahapan Musda yang mereka persoalkan ke tingkat DPP Partai Golkar.

Musda XII Partai Golkar Pidie akhirnya melahirkan kepemimpinan baru di bawah T. Saifullah TS, SE, namun juga menyisakan dinamika internal yang masih perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi Partai Golkar. (id69)