Tunjangan Profesi Guru Menunggak 3 Bulan, DPR Desak Menkeu Segera Cairkan

JAKARTA (Waspada.id): Komisi X DPR RI mendesak pemerintah segera mencairkan tunjangan profesi atau sertifikasi guru yang dilaporkan menunggak hingga tiga bulan. Keterlambatan pembayaran tersebut dinilai perlu segera diselesaikan karena menyangkut hak dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru disebabkan kendala birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan karena tidak tersedianya anggaran.

Lalu mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari guru di berbagai daerah terkait belum dibayarkannya tunjangan tersebut. Padahal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengirimkan surat permohonan pencairan anggaran kepada Kemenkeu sejak beberapa waktu lalu.

"Sampai dengan hari ini, tunjangan profesi dan sertifikasinya belum terbayarkan. Padahal surat permohonan dari Kemendikdasmen sudah masuk sejak lama, bahkan saat Menkeu yang lama," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Menurut Lalu, Menteri Keuangan yang baru perlu segera menelusuri berkas permohonan tersebut agar proses pencairan dapat segera dituntaskan. Ia menegaskan, anggaran tunjangan profesi guru telah disetujui DPR dan dialokasikan setiap tahun sehingga tidak semestinya terjadi keterlambatan berkepanjangan.

Ia pun meminta pemerintah menyelesaikan pencairan tunjangan tersebut paling lambat dalam satu minggu ke depan. Menurutnya, persoalan administrasi tidak boleh menghambat pemenuhan hak para guru.

"Kalau memang birokrasinya terlalu jelimet, ya tolong potong birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan. Untuk apa ditahan? Anggarannya sudah ada dan ini hak mereka," tegasnya.

DPR Soroti Birokrasi Pencairan Anggaran Pendidikan

Lalu juga mengingatkan jajaran kementerian terkait, khususnya Kemenkeu, Kemendikdasmen, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), agar menjalankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pendidikan secara cepat dan terkoordinasi.

Menurutnya, perhatian Presiden terhadap sektor pendidikan selama dua tahun kepemimpinannya terlihat melalui berbagai program, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga kejelasan status guru dari paruh waktu menjadi penuh waktu.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan sejumlah program strategis pendidikan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Medical Science University.

Lalu menilai berbagai program tersebut perlu didukung pelaksanaan birokrasi yang efektif agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk para guru sebagai tenaga pendidik.

"Catatan kami di Komisi X, program yang dilaksanakan Pak Prabowo sungguh sangat bagus agar anak-anak Indonesia mampu bersaing secara global. Keinginan Presiden yang kuat ini harus diterjemahkan para menterinya. Jangan sampai program bagus terkendala lagi-lagi karena birokrasi keuangan," kata Lalu.

DPR berharap persoalan tunggakan tunjangan profesi guru segera diselesaikan sehingga hak tenaga pendidik dapat diterima tepat waktu. Percepatan pencairan juga dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan guru sekaligus memastikan komitmen peningkatan kualitas pendidikan berjalan seiring dengan pemenuhan hak para pendidik. (cnni)