UEA Siap Kirim Minyak Mentah ke RI Tanpa Biaya Kapal, Ini Kata SKK Migas

JAKARTA (Waspada.id): Indonesia mendapat tawaran pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari Uni Emirat Arab (UEA) tanpa biaya modal kerja (working capital) dan ongkos pengiriman kapal. Tawaran ini menjadi kabar positif bagi upaya pemerintah mengamankan pasokan energi nasional di tengah besarnya kebutuhan impor minyak mentah.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengungkapkan rencana pengiriman minyak tersebut setelah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam pertemuan dengan Duta Besar UEA dan Presiden Direktur Mubadala Energy.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (27/10/2026), pemerintah UEA menyampaikan kesediaannya mengirimkan minyak mentah ke Indonesia dengan sejumlah fasilitas yang dinilai menguntungkan.

“Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab akan segera mengirim minyaknya ke Indonesia hingga 30 juta barel tanpa biaya working capital, termasuk gratis kapalnya. Ini tentu kabar yang sangat bagus buat kita,” kata Djoko di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Meski demikian, Djoko belum memerinci mekanisme pengiriman, jadwal realisasi, maupun skema teknis pengadaan minyak mentah tersebut. Kepastian mengenai pelaksanaan pasokan ini menjadi hal penting untuk melihat kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan minyak nasional.

Selain membahas pasokan minyak mentah, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan investasi sektor energi, khususnya keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) untuk proyek gas Andaman di Aceh.

“Saya mohon maaf agak terlambat karena tadi mendampingi Pak Menteri menerima Duta Besar Abu Dhabi bersama Presiden Direktur Mubadala, yang melaporkan salah satunya mengenai FID proyek gas di Andaman, Aceh,” ujarnya.

Pemerintah Prioritaskan Harga Minyak Ekonomis

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan mengimpor minyak mentah dari luar negeri mempertimbangkan aspek keekonomian. Pemerintah tidak hanya memperhatikan ketersediaan pasokan, tetapi juga harga pembelian agar tidak menambah beban keuangan negara maupun masyarakat.

Bahlil mengatakan Indonesia tidak bergantung pada satu negara produsen minyak tertentu. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai sumber pasokan berdasarkan kebutuhan nasional dan penawaran yang paling menguntungkan.

“Pemerintah Indonesia akan selalu berpikir dan bertindak hati-hati dengan memprioritaskan asas keekonomian. Artinya, ketersediaan barang itu penting, tetapi nilainya juga harus ekonomis,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (18/9/2026).

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara jaminan ketersediaan energi dan efisiensi biaya pengadaan minyak mentah.

Impor Minyak Capai 1 Juta Barel per Hari

Besarnya kebutuhan energi membuat Indonesia masih harus mengandalkan impor minyak mentah dalam jumlah signifikan. Saat ini, Indonesia membutuhkan impor sekitar 1 juta barel minyak mentah per hari untuk memenuhi konsumsi nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari.

Dengan kebutuhan tersebut, pemerintah berupaya mendapatkan pasokan dari negara produsen yang menawarkan harga kompetitif. Langkah ini dinilai penting agar pengadaan minyak tidak semakin menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Tujuannya agar tidak membebani APBN atau masyarakat atas minyak yang kita beli. Kita cari yang terbaik dan paling murah, itu yang akan kita beli,” jelasnya.

Bahlil juga memastikan bahwa ketersediaan pasokan minyak mentah nasional dalam kondisi aman. Selain UEA, Rusia turut disebut sebagai salah satu negara yang berpotensi memenuhi kebutuhan impor minyak Indonesia.

“Ketersediaan pasokan crude kita insyaallah aman, termasuk dari Rusia. Mengenai hal teknis terkait Rusia, nanti akan saya jelaskan pada waktu yang tepat,” tuturnya.

Rencana pasokan hingga 30 juta barel dari UEA menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati dalam strategi pemenuhan kebutuhan minyak nasional. Namun, realisasi pengiriman, kepastian volume yang diterima, serta ketentuan pengadaannya tetap menjadi faktor penting untuk menilai dampaknya terhadap ketahanan energi dan biaya impor Indonesia. (Lip6)