UPI Jambo Aye-Langkahan Serap Aspirasi Warga Masalah Irigasi Lewat FGDUPI Jambo Aye-Langkahan Serap Aspirasi Warga Masalah Irigasi Lewat FGDUPIJamboAye-LangkahanSerapAspirasiWargaMasalahIrigasiLewatFGD

ACEH UTARA (Waspada.id) : Banjir besar akhir 2025 lalu, masih berdampak terhadap sarana pengairan di Wilayah D.I. Jambo Aye-Langkahan di Aceh Utara. Sarana irigasi, pembersihan saluran dan dampak pascabencana masih menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah itu.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Pasca Bencana Pada Jaringan Irigasi Jambo Aye yang digelar di Kantor UPI Jambo Aye, Senin (3/8). Kegiatan dipimpin langsung Ketua Unit Pengelolaan Irigasi (UPI) D.I. Jambo Aye-Langkahan, Ir. Setia Budi, ST., MT.,

Salah seorang peserta FGD, ​Imam Mukim Kecamatan Baktiya, Aceh Utara menyampaikan bahwa saluran irigasi pada Sub DI Panton Labu, khususnya di ruas BL 6 hingga BL 17, hingga saat ini belum dilakukan pekerjaan normalisasi.

Kondisi ini menyebabkan sedikitnya 5 desa belum dapat dikerjakan, sementara terdapat total 33 desa terdampak bencana yang sampai sekarang masyarakatnya belum bisa melakukan aktivitas bercocok tanam atau turun ke sawah.

​Ia menegaskan, apabila nantinya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) mulai berjalan, pihak pelaksana dimohon agar waktu pengerjaannya tidak memakan waktu terlalu lama. Pasalnya, pengerjaan yang berkepanjangan dikhawatirkan akan mengganggu jadwal masa tanam padi petani setempat.

Sementara Imam Mukim Matangkuli Lhoksukon Anwar, mengungkapkan terdapat 3 jalur saluran (AB, ST, dan AA) yang tembus ke Baktiya Barat belum dibersihkan dari endapan/sampah, sehingga petani belum bisa turun ke sawah.

Keluhan senada juga disampaikan oleh Abdullah, Imam Mukim Arakundo di Aceh Timur. Ia menyebutkan bahwa aliran air dari Meunasah Teungoh pada saluran primer tidak mengalir sehingga pasokan air tidak sampai ke permukiman desa.

​Selain dari imum mukim, FGD tersebut juga menyerap sejumlah masukan dari berbagai perwakilan kecamatan dari Aceh Utara dan Aceh Timur.

​Camat Simpang Ulim, Muhammad Yusuf melaporkan bahwa di wilayah BAK 6 – BAK 11, air dari Bendung Jambo Aye belum menjangkau sekitar 9 desa. Selain itu, terdapat sedimen pada sungai sepanjang 15 km di Simpang Ulim serta kendala saluran di wilayah Grong-Grong dan Teupin Breuh yang perlu ditindaklanjuti dalam masa rehab rekon.

​Sementara Camat Pante Bidari, Darkasyi juga menyoroti kondisi di Desa Meunasah Leubok. Menurutnya, suplai irigasi di sana belum bisa maksimal dapat dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam.

​Capaian dan Tanggapan Penanganan Irigasi

​Dalam pemaparan materi FGD, disebutkan bahwa penanganan darurat pascabencana pada Daerah Irigasi Jambo Aye-Langkahan, mencakup Sub Lhoksukon, Monsukon, Panton Labu, dan Arakunda. Penanganan ini, sebenarnya telah berhasil meningkatkan capaian layanan irigasi dari 5.000 Ha menjadi 15.735 Ha melalui pengerjaan galian sedimen dan pembersihan saluran oleh PT Nindya Karya dan O&P SDA IV.

​Meski demikian, pengelola bendung masih menghadapi kendala pekerjaan berulang, berupa pembersihan debris kayu dan ancaman sedimen yang terbawa dari kawasan hulu.

​ Rencana Tindak Lanjut

​Dari hasil diskusi forum, terdapat beberapa poin kesimpulan dan langkah konkret yang disepakati:

​Masa Transisi Penanganan, meliputi masa Tanggap Darurat yang telah berakhir dan kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) untuk penanganan permanen.

​Pengembalian Fungsi, secara umum fungsi layanan irigasi mulai pulih meski masih dalam kondisi darurat dan membutuhkan penyempurnaan.

Sementara itu, ​Rencana Operasional selanjutnya dilakukan melalui pemantauan dan monitoring kondisi jaringan irigasi secara berkala. Kemudian ​menyusun usulan rehabilitasi permanen pada lokasi-lokasi yang masih mengalami kerusakan.

​Untuk meningkatkan koordinasi antara Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Daerah, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Serta mengoptimalkan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) rutin pada saluran maupun bangunan irigasi.(id71)