USU Berkontribusi Dalam Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional

MEDAN (Waspada.id): Universitas Sumatera Utara (USU) turut berkontribusi dalam perumusan masukan kebijakan nasional melalui Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional. USU diwakili oleh dr. Inke Nadia D. Lubis, PGDip PID, FAAET, M.Ked(Ped), Sp.A, Ph.D, Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU (RSP Prof. CPL USU) sekaligus dosen Fakultas Kedokteran USU. Ia mengikuti audiensi Panel Ahli dengan Presiden Republik Indonesia, Selasa (3/11/2026), bersama 65 akademisi lain dari berbagai perguruan tinggi.

Audiensi ini menjadi puncak rangkaian kajian yang dimulai sepekan sebelumnya. Para ahli mengevaluasi capaian program prioritas pemerintah, lalu membawa rekomendasi berbasis bukti langsung ke hadapan Presiden.

Hasil kajian tersebut berangkat dari Diskusi Panel Ahli bertema “Membaca Kebijakan, Memperkuat Manfaat bagi Rakyat” yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan di Jakarta pada 28–29 Oktober 2026. Forum yang didukung Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan bagian dari rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026. Para akademisi mengevaluasi capaian, memetakan tantangan dan risiko, serta merumuskan rekomendasi perbaikan atas Program Kerja Prioritas Nasional yang dikelompokkan ke dalam delapan klaster kajian, salah satunya kesehatan.

Dalam diskusi itu, para panelis berdialog dengan sejumlah pejabat negara, antara lain Mendiktisaintek, Menteri Koperasi, Menteri Lingkungan Hidup, Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Hukum, dan Wakil Jaksa Agung.

Pergeseran paradigma ke promotif-preventif

Tema besar yang diusung panel adalah pergeseran paradigma ke arah promotif-preventif tanpa mengabaikan kualitas dan akses pengobatan. Indonesia tengah menghadapi transisi demografi dan epidemiologi: penduduk menua dan penyakit tidak menular meningkat, sementara penyakit menular serta masalah kesehatan ibu dan anak belum tuntas. Angka kematian ibu masih 189 per 100.000 kelahiran hidup (SP2020). Kasus TBC mencapai 387 per 100.000 penduduk pada 2023, tertinggi kedua di dunia. Prevalensi balita stunting 19,8% (SSGI 2024), dan 28,3% belanja kesehatan masih dibayar langsung oleh rumah tangga (2024).

Panel mengingatkan bahwa sebagian besar faktor risiko kesehatan berasal dari luar sektor kesehatan, termasuk tata kelola lahan, potensi bencana, dan dampak perubahan iklim. Karena itu, semua sektor perlu ikut bergerak dengan mempertimbangkan ketahanan kesehatan global dan kesehatan planeter. Di saat yang sama, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkesinambungan harus tetap terjamin, JKN perlu membeli layanan sesuai kebutuhan, dan akar masalah kesehatan perlu diidentifikasi serta ditangani.

Evaluasi Kritis

Selain mengakui capaian, Klaster Kesehatan melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaan program. Panel memetakan sejumlah titik buta kebijakan, yaitu persoalan mendasar yang belum cukup diperhitungkan dalam perumusan program. Indonesia, misalnya, masih mengimpor sekitar 90% bahan baku obat dan alat kesehatan. Program juga cenderung dirancang seragam untuk 514 kabupaten/kota, padahal kondisi dan kapasitas tiap daerah sangat beragam.

Panel juga menilai penetapan prioritas belum secara eksplisit menimbang keadilan dan urgensi masalah, seperti pada kesehatan ibu dan anak. Penguatan surveilans dan sistem informasi melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum optimal. Keterkaitan antara riset kesehatan, kebijakan, dan industri masih lemah, sementara kebijakan yang mendorong pemetaan risiko, Health Technology Assessment (HTA), analisis ekonomi kesehatan, dan pemodelan masih minim.

Di samping titik buta tersebut, panel menyampaikan sejumlah peringatan dini yang perlu segera diantisipasi. Kekosongan stok vaksin dan obat esensial di fasilitas kesehatan masih terjadi. Anggaran program kesehatan, baik di pusat maupun di daerah, tertekan oleh kebutuhan program lain, termasuk kebijakan efisiensi. Kesejahteraan tenaga kesehatan dinilai mendesak untuk ditingkatkan, sementara beban klaim JKN terus naik akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, terutama penyakit tidak menular.

Panel juga meminta kejelasan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai “faskes” tingkat desa. Percepatan pendidikan dokter spesialis pun dikhawatirkan dapat menurunkan mutu pendidikan tanpa menyelesaikan persoalan maldistribusi dokter. Karena itu, sinkronisasi kebijakan antara Kemdiktisaintek dan Kemenkes dinilai mendesak.

Prioritas ditetapkan berdasarkan bukti

Pesan utama Klaster Kesehatan adalah bahwa prioritas kesehatan harus ditetapkan berdasarkan bukti: efektif secara biaya, adil, dan didukung riset. Panel merujuk pada kerangka Accountability for Reasonableness (A4R) dari Daniels dan Sabin. Dalam kerangka ini, pemerintah terlebih dahulu mengumpulkan bukti melalui kajian capaian berbasis luaran dan dampak, efektivitas biaya, dampak anggaran, serta HTA. Bukti tersebut kemudian dibahas secara terbuka bersama pemangku kepentingan, dan alasan setiap keputusan diumumkan kepada publik. Setelah itu, paket manfaat, tarif, dan alokasi anggaran program diputuskan, lalu hasil dan pemerataannya dipantau agar keputusan dapat direvisi bila diperlukan.

Menurut panel, efektivitas biaya dan dampak anggaran perlu dikaji sebelum program berskala besar diluncurkan, dan HTA perlu digunakan untuk menentukan paket manfaat serta tarif JKN. Aspek keadilan juga harus dijaga. Kelompok miskin, warga di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas perlu dipastikan ikut menikmati manfaat program, sehingga indikator keadilan kesehatan harus dipantau, bukan hanya rata-rata nasional.

Riset menjadi fondasi pendekatan ini. Panel mengapresiasi penambahan dana riset oleh Kemdiktisaintek dan mengusulkan agar sebagian diarahkan ke agenda riset kesehatan bersama, yaitu riset implementasi, HTA, dan evaluasi program prioritas. Tata kelola riset antara Kemdiktisaintek, Kemenkes, BRIN, dan perguruan tinggi perlu disederhanakan melalui agenda prioritas yang sama serta perizinan dan akses data yang sederhana namun akuntabel. Setiap riset juga diharapkan melaporkan luaran yang jelas dan benar-benar dimanfaatkan dalam kebijakan.

Rekomendasi penguatan program dan sistem kesehatan

Untuk program prioritas, panel merekomendasikan agar promosi dan pencegahan diutamakan melalui pengendalian faktor risiko dan deteksi dini di layanan primer. CKG dan MBG perlu diarahkan ke kelompok risiko tinggi dengan tindak lanjut yang jelas. Keberhasilan CKG diukur dari persentase hipertensi dan diabetes yang terkendali, sedangkan MBG dievaluasi melalui riset implementasi dan analisis efektivitas biaya.

Di tingkat sistem, panel mengusulkan agar kuota pendidikan spesialis dan ikatan dinas disesuaikan dengan kebutuhan tiap kabupaten, stok vaksin dan obat esensial dipantau secara real-time melalui SMILE, dan ketergantungan impor bahan baku obat dikurangi. Belanja kesehatan, yang baru 2,9% PDB pada 2024, perlu dinaikkan bertahap menuju 5% PDB, dengan anggaran imunisasi, kesehatan ibu-anak, dan TBC dilindungi dari pemotongan. Panel juga mendorong penguatan Sistem Kesehatan Akademik dan konsorsium rumah sakit perguruan tinggi negeri, termasuk USU, UI, UNPAD, UGM, UNAIR, dan UNHAS, untuk mendukung layanan primer melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset.

Hasil kajian kedelapan klaster dibawa ke hadapan Presiden pada Selasa, 3 November 2026. Sebanyak 66 anggota Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional hadir dalam audiensi tersebut.

Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Menteri Keuangan. Turut hadir Kepala BPN, Kepala BRIN, Kepala BP BUMN, Chief Technology Officer Danantara, dan Sekretaris Kabinet.

Forum ini memberi ruang bagi akademisi untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi secara langsung kepada pengambil keputusan tertinggi. Bagi Klaster Kesehatan, pesannya jelas: prioritas harus ditetapkan berdasarkan bukti, dan program prioritas perlu dikawal dengan data, tata kelola, dan evaluasi agar manfaatnya terasa nyata bagi masyarakat.

Kontribusi USU bagi kebijakan nasional

Partisipasi ini menegaskan peran USU sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Melalui dr. Inke, yang merupakan direktur rumah sakit pendidikan, dokter spesialis anak, dan peneliti, USU membawa perspektif manajerial, klinis, dan keilmuan ke dalam evaluasi program kesehatan, dari pencegahan penyakit anak hingga penguatan sistem kesehatan. Partisipasi USU dalam Diskusi Panel Ahli juga sejalan dengan visi Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, yaitu memperkuat peran akademisi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah dengan pendekatan ilmiah. Partisipasi ini sejalan dengan komitmen USU untuk memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

USU juga disebut dalam rekomendasi panel sebagai salah satu perguruan tinggi yang dapat memperkuat Sistem Kesehatan Akademik nasional. Rekomendasi ini relevan bagi RSP Prof. CPL USU sebagai rumah sakit pendidikan yang memadukan pelayanan, pendidikan tenaga kesehatan, dan riset.

Rekomendasi para ahli juga menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah. Perannya mencakup riset implementasi dan evaluasi program prioritas, penyampaian informasi berbasis bukti kepada masyarakat, hingga penguatan Sistem Kesehatan Akademik. Dalam kerangka ini, USU melalui Fakultas Kedokteran dan RSP Prof. CPL USU memadukan pendidikan tenaga kesehatan, pelayanan, dan riset.(wsp.id)