Usung Semangat GNPP 24/7, Pemkab Deliserdang Perkuat Layanan Publik Responsif Pascabencana

​MEDAN (Waspada.id): Semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7 yang mengedepankan ketulusan, kecepatan respons, dan integritas menjadi landasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dalam memperkuat kualitas layanan masyarakat, terutama pada masa pemulihan pascabencana.

​Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, di antaranya percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga terdampak bencana, serta penguatan layanan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

​Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, mengungkapkan bahwa sejak beroperasi pada akhir Januari 2026, MPP Deliserdang kini telah menghadirkan 29 tenant dengan total 129 jenis layanan dari berbagai sektor. Pemkab Deliserdang terus melakukan inovasi, evaluasi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat demi menyempurnakan mutu pelayanan.

​“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, berbagi pengalaman, serta menyerap masukan guna meningkatkan kesiapan pelayanan publik, khususnya dalam situasi menghadapi dan memulihkan kondisi pascabencana,” kata Asri Ludin Tambunan usai menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komjen Pol (Purn) Purwadi Arianto, di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/26).

​Dalam kegiatan bertajuk Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana tersebut, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pemulihan layanan publik merupakan elemen krusial dalam penanganan bencana.

Menurutnya, bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan akses warga terhadap layanan dasar pemerintahan.

​“Ketika bencana terjadi, masyarakat justru sangat membutuhkan kehadiran negara. Tidak cukup hanya membangun kembali gedung dan fasilitas fisik, kita harus memastikan layanan yang paling dibutuhkan warga dapat kembali beroperasi normal secepat mungkin,” tegas Purwadi.

Purwadi menambahkan, semangat GNPP 24/7 harus diinternalisasi menjadi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), bukan sekadar slogan seremonial. Tapi aparatur dituntut lebih fleksibel dan proaktif melalui skema jemput bola ke titik-titik pengungsian atau wilayah terisolasi.

​“Pemerintah tidak boleh kaku. Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan birokrasi, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pola layanan dengan kebutuhan warga,” paparnya.

​Ia juga menilai, keberhasilan MPP tidak diukur dari sekadar berkumpulnya banyak instansi dalam satu gedung, melainkan dari kemudahan warga menyelesaikan urusan secara cepat tanpa harus berpindah-pindah kantor.

​“Besok saya dijadwalkan meninjau langsung kondisi MPP Deliserdang. Deliserdang termasuk dalam tiga daerah baru di Sumatera Utara yang telah mengoperasikan MPP. Saya harap kabupaten/kota lainnya dapat segera menyusul,” pinta Purwadi.

​Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, menyebutkan bahwa hingga kini baru 11 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki MPP, termasuk Deliserdang. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah yang telah mengoperasikan MPP agar terus memperluas cakupan layanan, sehingga manfaatnya semakin dirasakan secara merata oleh masyarakat. (id.28)

​