Utang AS Rp694.356 Triliun, Satu Warga Tanggung Rp20,65 MiliarUtang AS Rp694.356 Triliun, Satu Warga Tanggung Rp20,65 MiliarUtangASRp694.356Triliun,SatuWargaTanggungRp20,65Miliar

JAKARTA (Waspada.id): Utang pemerintah Amerika Serikat (AS) terus menggunung hingga menembus US$39 triliun atau sekitar Rp694.356 triliun, dengan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran Rp17.800 per dolar AS.

Lonjakan utang tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan dunia usaha. Tekanan juga semakin besar terhadap program pensiun federal AS.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Conference Board berjudul How the National Debt Affects All Generations of Americans yang dirilis pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam laporan tersebut, utang AS kini setara sekitar US$116.000 atau Rp20,65 miliar untuk setiap penduduk. Perhitungan itu menggunakan data jumlah penduduk AS per Juli 2026.

Mengutip Anadolu, Rabu (19/8/2026), Conference Board memodelkan lima skenario fiskal untuk melihat dampak perubahan defisit, suku bunga, hingga stabilitas keuangan terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Dampaknya dapat dirasakan mulai dari mahasiswa yang membiayai pendidikan, keluarga yang hendak membeli rumah, pensiunan yang bergantung pada jaminan sosial, hingga pemilik usaha kecil yang membutuhkan pendanaan.

Risiko Biaya Pinjaman Makin Mahal

Laporan tersebut menemukan bahwa pengurangan defisit anggaran dapat membantu menekan biaya pinjaman sekaligus memperbaiki prospek fiskal AS.

Sebaliknya, defisit yang semakin besar ditambah guncangan terhadap sistem keuangan berpotensi meningkatkan biaya pinjaman secara signifikan. Kondisi ini dapat berdampak terhadap pinjaman mahasiswa, kredit perumahan, hingga pembiayaan bisnis.

Bahkan, dalam skenario terjadinya gagal bayar utang AS atau default selama satu minggu, pembayaran pinjaman usaha kecil diperkirakan dapat melonjak hingga 21,6%.

Sementara itu, biaya pinjaman mahasiswa berpotensi meningkat 8,7%, sedangkan biaya perumahan dapat naik hingga 6,7%.

"Utang nasional bukan sekadar angka dalam neraca pemerintah, utang ini memengaruhi keputusan keuangan yang dibuat warga Amerika Serikat setiap hari,” kata Presiden CEO Center di Conference Board, David K. Young.

"Utang yang lebih tinggi dapat berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih sedikit untuk prioritas nasional, dan ketidakpastian yang lebih besar seputar program pensiun," ia menambahkan.

Utang Bisa Capai 180% PDB

Conference Board juga memperkirakan rasio utang nasional AS akan terus meningkat dalam satu dekade mendatang.

Dalam skenario dasar, utang nasional diproyeksikan mencapai 154% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2036. Sementara dalam skenario dengan defisit yang lebih tinggi, rasio utang tersebut bahkan diperkirakan menembus 180% terhadap PDB.

Tak hanya persoalan utang pemerintah, laporan tersebut juga memperingatkan kondisi dana perwalian utama yang membiayai tunjangan pensiun Jaminan Sosial.

Dana tersebut diproyeksikan kehabisan dana pada 2032. Jika Kongres kemudian membatasi pembayaran tunjangan sesuai dengan kemampuan pendapatan program, para pensiunan berpotensi menghadapi pemotongan tunjangan sebesar 7% pada 2032.

Pemotongan rata-rata bahkan diperkirakan mencapai 28% per tahun pada periode 2033 hingga 2036.

Butuh Rp48.070 Triliun untuk Pertahankan Tunjangan

Pemerintah AS sebenarnya memiliki opsi lain, yakni mempertahankan pembayaran tunjangan sesuai jadwal melalui transfer dari kas umum Departemen Keuangan.

Namun, langkah tersebut membutuhkan dana sekitar US$2,7 triliun atau sekitar Rp48.070 triliun pada periode 2032 hingga 2036.

Kebutuhan dana jumbo tersebut berpotensi semakin memperlebar defisit federal AS apabila tidak diimbangi dengan langkah fiskal lainnya.

Atas kondisi tersebut, Conference Board menyerukan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan fiskal AS. Rekomendasi tersebut mencakup pembentukan komisi fiskal bipartisan di Kongres, reformasi menyeluruh terhadap Jaminan Sosial, modernisasi Medicare, serta perbaikan proses penyusunan anggaran federal.

Besarnya utang AS kini tidak hanya menjadi persoalan pemerintah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap biaya pinjaman, konsumsi, investasi, hingga masa depan program jaminan sosial masyarakat Amerika. (Lip6)