Utang Luar Negeri RI Tumbuh 5,6 Persen Jadi US$459,3 miliar

JAKARTA (Waspada.id): Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh 5,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$459,3 miliar pada Agustus 2026, terutama didorong peningkatan ULN sektor publik di tengah penurunan utang luar negeri swasta.

Berdasarkan data BI, ULN pemerintah tercatat sebesar US$220,9 miliar atau tumbuh 3,3% yoy. Peningkatan ini terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu. Pengelolaan ULN juga dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk memastikan pembiayaan yang efisien dan optimal.

BI menyebut ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah sektor produktif. Alokasi terbesar mencakup jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, serta jasa pendidikan sebesar 16,2%.

Selanjutnya, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung sektor konstruksi sebesar 11,4% serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%, demikian laporan BI di kutip Kamis (15/10/2026).

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong kenaikan kepemilikan nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perkembangan tersebut sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, ULN swasta tercatat sebesar US$195,6 miliar pada Agustus 2026 atau terkontraksi 0,8% yoy. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok peminjam perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporations) sebesar 0,8% yoy dan perusahaan keuangan (financial corporations) sebesar 0,6% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,5% dari total ULN swasta.

ULN pemerintah maupun swasta juga didominasi utang jangka panjang. BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN agar dapat menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Id88)