Wabup Aceh Besar Minta Pencegahan Karhutla Diperkuat hingga Tingkat Gampong

KOTA JANTHO (Waspada.id): Wakil Bupati Aceh Besar, Drs H Syukri A Jalil, meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama melalui kesiapsiagaan personel, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat hingga tingkat gampong.

Hal tersebut disampaikan Wabup Syukri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (12/11/2026).

Pada kesempatan itu, Wabup Syukri mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan komitmen bersama karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu perekonomian masyarakat, merusak lahan pertanian, serta menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, ia meminta upaya pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan setelah kebakaran terjadi. Sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar harus dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat gampong.

Kepala DLHK Provinsi Aceh, Dr Ir A Hanan SP MM, menyampaikan sambutannya pada Rakor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kamis (12/11/2026). (Waspada.id/Ist)

Selain sosialisasi, dinas terkait juga diminta mendampingi petani dan pekebun agar menggunakan metode pembukaan lahan tanpa bakar. Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap kecamatan juga dinilai penting untuk mendukung deteksi dan penanganan dini.

"Prinsipnya, mencegah jauh lebih baik dan efektif daripada memadamkan. Karena itu, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar harus digencarkan sampai ke tingkat gampong," kata Syukri.

Ia juga meminta BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni dan relawan kebencanaan memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Pengecekan peralatan, ketersediaan sumber air di kawasan rawan dan dukungan logistik harus dilakukan secara berkala.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, pihak swasta dan pemerintahan gampong harus membangun koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Syukri juga mendorong pembentukan wadah komunikasi terpadu lintas instansi untuk mempercepat pertukaran informasi, termasuk prakiraan cuaca dari BMKG, pemantauan titik panas (hotspot), serta laporan kejadian dari keuchik dan masyarakat.

Suasana Rakor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (12/11/2026). (Waspada.id/Ist)

"Saya berharap rakor ini tidak berhenti sebatas diskusi seremonial, tetapi menghasilkan langkah operasional yang nyata dan terukur. Kita harus menyatukan komitmen untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan demi keselamatan masyarakat serta masa depan generasi mendatang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh, Dr Ir A Hanan SP MM mengungkapkan, Aceh termasuk salah satu provinsi yang mendapat dukungan kegiatan pengendalian karhutla dari pemerintah pusat karena dinilai memiliki potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menyebutkan, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membentuk kelompok masyarakat peduli api di tingkat desa atau gampong. Pembentukan kelompok tersebut dapat diatur melalui qanun gampong, termasuk ketentuan mengenai larangan dan sanksi bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar sesuai ketentuan hukum.

Hanan juga mengusulkan pembentukan grup komunikasi melalui aplikasi WhatsApp di tingkat kecamatan yang melibatkan camat, danramil, kapolsek, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta masyarakat peduli api.

Melalui wadah tersebut, informasi mengenai kejadian kebakaran dapat disampaikan lebih cepat sehingga personel terkait segera melakukan penanganan.

"Informasi harus disampaikan secepat mungkin. Karena itu, perlu ada grup komunikasi di tingkat kecamatan yang melibatkan camat, danramil, kapolsek, KPH, serta masyarakat peduli api agar setiap kejadian bisa segera ditindaklanjuti," jelas Hanan.

Selain itu, ia meminta setiap KPH menyiapkan personel inti yang bertugas menangani kebakaran dengan dukungan BPBD dan unsur terkait lainnya. Pemetaan lokasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran juga perlu dilakukan, baik yang berada di kepolisian maupun di KPH, sehingga peralatan dapat segera dimobilisasi ketika terjadi kebakaran.

Hanan turut menyoroti pentingnya pembentukan tim pengendalian karhutla melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Dengan adanya tim tersebut, koordinasi penanganan di tingkat kabupaten dapat melibatkan TNI, Polri, BPBD, DLHK, KPH dan instansi terkait lainnya.

Foto bersama pada pelaksanaan Rakor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten Aceh Besar di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Kamis (12/11/2026). (Waspada.id/Ist)

"Kita berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan Aceh, Aceh Besar sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah serta ditangani secara cepat pada 2026 dan tahun-tahun mendatang" imbuhnya.

Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, di antaranya DLH, BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, KPH Wilayah I Aceh, serta para camat, danramil dan kapolsek se-Aceh Besar. (id67)