Wabup Pidie Bahas Penguatan Fiskal DaerahWabup Pidie Bahas Penguatan Fiskal DaerahWabupPidieBahasPenguatanFiskalDaerah

PIDIE (Waspada.id): Di balik layar pertemuan virtual, arah pembangunan daerah kembali dipertaruhkan. Kamis (30/7/2026), Wakil Bupati Pidie Alzaizi mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas penguatan kapasitas fiskal daerah.

Forum nasional tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masing-masing wilayah.

Wakil Bupati Pidie mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kabupaten Pidie. Ia didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Drs. Samsul Azhar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie Edy Saputra, S.IP., M.M., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev.

Rapat yang dipusatkan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI tersebut dipimpin jajaran Komisi II DPR RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri beserta jajaran. Turut hadir Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara langsung maupun virtual.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada tiga isu strategis yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga isu tersebut meliputi kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, evaluasi sistem Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal.

Komisi II DPR RI dalam kesimpulan rapat mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih adil dan proporsional. Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan beban kerja, tanggung jawab, capaian kinerja, karakteristik wilayah, hingga kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Selain remunerasi, pembahasan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi perhatian utama. Komisi II DPR RI menilai mekanisme dan formula pembagian DBH perlu dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan daerah secara lebih berkeadilan. Daerah penghasil sumber daya alam, daerah perbatasan, wilayah kepulauan, daerah tertinggal, maupun daerah dengan kapasitas fiskal rendah dinilai memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Pemerintah juga didorong untuk segera mempercepat penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2026. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program prioritas.

Di sisi lain, forum tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah didorong untuk terus menggali potensi pendapatan melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, digitalisasi sistem pendapatan, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pidie, keikutsertaan dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada daerah. Berbagai masukan dan arah kebijakan yang dihasilkan dalam rapat diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keikutsertaan Wakil Bupati Pidie bersama jajaran perangkat daerah dalam rapat tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus mengikuti arah kebijakan nasional. Sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal yang semakin responsif terhadap kebutuhan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (id69)