Wakil Bupati Pidie: Pelayanan Publik Harus Jadi Solusi bagi Masyarakat

PIDIE (Waspada.id): Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, menegaskan pelayanan publik harus hadir sebagai solusi bagi masyarakat, terutama warga yang sedang berupaya bangkit setelah terdampak banjir. Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli Bencana Kabupaten Pidie yang menghadirkan berbagai layanan terpadu, Selasa (13/10/2026) di Sigli.

Kegiatan yang berlangsung di MPP Kabupaten Pidie, di samping Masjid Al-Falah, Sigli, tersebut menghadirkan layanan administrasi hukum, perizinan, perpajakan, imigrasi, kependudukan, kepolisian, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Pembukaan kegiatan itu turut dihadiri Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Drs. Yanuar Ahmad, MPA; Rofiq Wahyu Sulistiyo dari Bagian Pelayanan Publik, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Organta) Kementerian Keuangan; serta sejumlah unsur Muspida Kabupaten Pidie.

Hadir pula perwakilan instansi tingkat Provinsi Aceh, di antaranya Biro Organisasi, Kepala KPP Pratama Aceh, Kepala Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Aceh, perwakilan Kementerian Hukum Wilayah Aceh, serta Kepala BPJS Wilayah Aceh.

Dari pemerintah pusat, kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan BKPM Pusat, Kepolisian RI, BPJS Kesehatan RI, dan Kementerian Dalam Negeri, bersama unsur Pemerintah Aceh, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Alzaizi Umar menyampaikan bahwa banjir yang melanda Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu telah memberikan dampak cukup berat bagi masyarakat. Selain kerusakan tempat tinggal dan kehilangan harta benda, sebagian warga juga menghadapi kendala akibat dokumen penting yang hilang atau rusak, termasuk dokumen perizinan usaha dan legalitas hukum.

Menurutnya, kehadiran MPP Peduli merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kembali akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan agar dapat melanjutkan aktivitas secara normal.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PANRB RI, kementerian terkait, Pemerintah Aceh, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Alzaizi juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang berpartisipasi menyukseskan kegiatan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan responsif, terutama bagi masyarakat terdampak bencana.

“Pemerintah tidak boleh memperlambat proses bangkitnya masyarakat. Justru di saat seperti inilah, Mal Pelayanan Publik (MPP) harus membuktikan fungsi sejatinya: sebagai episentrum solusi pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan penuh empati,” demikian penegasan dalam sambutannya.

Ia berharap kegiatan MPP Peduli dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkualitas.

Kepada seluruh petugas pelayanan, Alzaizi berpesan agar memberikan layanan secara ramah, profesional, dan sepenuh hati sehingga manfaat kegiatan benar-benar dirasakan masyarakat.

Pelaksanaan MPP Peduli

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie, Sri Rahayu, SE, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan MPP Peduli Bencana berangkat dari gagasan kementerian pusat untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat terdampak bencana.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud gotong royong dan kepedulian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Sri Rahayu, pelaksanaan kegiatan didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie, kolaborasi lintas sektor, serta kerja keras seluruh panitia di tengah keterbatasan fiskal dan sarana prasarana.

Ia melaporkan bahwa kegiatan MPP Peduli berlangsung selama satu hari, yakni Selasa, 13 Oktober 2026. Meski kegiatan khusus tersebut berlangsung singkat, MPP Kabupaten Pidie akan terus memberikan pelayanan publik secara terintegrasi dengan melibatkan gerai pelayanan instansi daerah maupun instansi vertikal.

Sri Rahayu juga menyampaikan terima kasih kepada kementerian pusat, instansi vertikal, mitra kerja, para donatur, dan seluruh panitia yang telah memberikan dukungan serta mendedikasikan waktu dan tenaga untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Layanan Gratis

Berdasarkan materi informasi MPP Peduli Kabupaten Pidie, sejumlah layanan dihadirkan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.

Pada sektor hukum, tersedia layanan administrasi hukum umum (AHU), pengajuan dan pendaftaran merek dagang, serta layanan perseroan perorangan melalui Kementerian Hukum.

Layanan lainnya meliputi pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), paspor, BPJS Kesehatan, pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta administrasi kependudukan berupa e-KTP, kartu keluarga (KK), dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Masyarakat juga dapat mengakses layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta layanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain administrasi dan perizinan, kegiatan ini menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan umum, dan konsultasi kesehatan.

Layanan literasi dari Dinas Arsip dan Perpustakaan serta layanan lain yang disediakan instansi terkait turut menjadi bagian dari rangkaian pelayanan terpadu tersebut.

Melalui MPP Peduli, Pemerintah Kabupaten Pidie berharap masyarakat semakin mudah mengurus dokumen, memperoleh legalitas usaha, dan mengakses layanan kesehatan. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi warga setelah terdampak bencana.

Kehadiran berbagai instansi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. (Id69)