Wali Kota Binjai Simak Kebijakan Nasional Lewat Pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPRDWali Kota Binjai Simak Kebijakan Nasional Lewat Pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPRDWaliKotaBinjaiSimakKebijakanNasionalLewatPidatoPresidendalamRapatParipurnaDPRD

BINJAI (Waspada.id): Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026, Jumat (14/8).

Rapat paripurna tersebut itu digelar juga dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato Presiden RI Prabowo Subianto disaksikan secara langsung melalui siaran live streaming dari Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai itu turut dihadiri Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti; Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran anggota DPRD Kota Binjai, Sekretaris DPRD Kota Binjai, Nelly Rosa Hasibuan, Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para staf ahli Wali Kota Binjai, para Asisten Setdako Binjai, para kepala bagian Setdako Binjai, serta para camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah dinamika global. Tahun 2026 disebut masih diwarnai ketidakpastian geopolitik, krisis iklim, serta perkembangan teknologi yang berlangsung pesat. Meski demikian, Indonesia dinilai mampu menunjukkan ketangguhan dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Stabilitas tersebut didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta peningkatan ekspor produk olahan bernilai tambah.

Presiden juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan rantai pasok dan ketersediaan pangan nasional. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui perluasan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, pemerintah juga terus mendorong sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

Pada sektor pangan, pemerintah terus memperkuat lumbung pangan nasional dan mendorong modernisasi pertanian berbasis teknologi. Sementara di bidang energi, transisi menuju energi bersih dan terbarukan terus dipercepat sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan hilirisasi juga terus diperluas. Tidak hanya sektor pertambangan, hilirisasi diarahkan untuk mencakup sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri.

Selain pembangunan ekonomi, Presiden menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, peningkatan transparansi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, serta penyederhanaan regulasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kondusivitas politik. Perbedaan pandangan, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika demokrasi, tetapi keutuhan bangsa dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan etos kerja, serta mendorong inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Melalui Rapat Paripurna tersebut, Pemerintah Kota Binjai bersama DPRD dan seluruh unsur masyarakat turut menyimak arah kebijakan nasional sekaligus memperkuat komitmen untuk mendukung pembangunan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.(id.99)