Warga Huntara Hutanabolon Titip Keluhan ke Wapres: Tanggul Tak Kunjung Permanen, Hujan Masih Jadi Ancaman

TAPTENG (Waspada.id) Hampir setahun berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah pada 25 November 2025. Namun bagi warga korban bencana di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, bencana seolah belum benar-benar berakhir.

Mereka memang telah meninggalkan rumah-rumah yang rusak dan bertahan di Hunian Sementara (Huntara) mandiri. Tetapi rasa aman belum kunjung datang.

Setiap kali hujan turun, kekhawatiran kembali menghantui. Tanggul yang dinilai belum ditangani secara permanen membuat warga takut air sungai kembali meluap dan mengancam keselamatan mereka.

Karena itu, rencana kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Tapanuli Tengah menjadi kesempatan yang mereka harapkan dapat membuka mata pemerintah pusat terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.

“Secepatnya tanggul itulah diperbaiki, biar bisa kami tinggal di sana,” kata Siti Abadi Panggabean, warga Hutanabolon.

Menurutnya, bantuan pembangunan rumah memang penting. Namun, membangun kembali rumah tanpa membenahi sungai dan tanggul dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan.

“Kalau ada bantuan pemerintah, rumah rusak supaya kami bangun. Tapi kalau sungai ini tidak diperbaiki, dibuat tanggul, percuma,” ujarnya.

Keluhan lebih keras disampaikan Epriwati Panggabean, warga Lorong 1 Hutanabolon. Ia mempertanyakan penanganan tanggul yang menurutnya belum memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Ia menyebut timbunan pasir tidak cukup menjadi solusi menghadapi ancaman banjir.

“Kalau hanya pasir saja ditaruh di tanggul, kalau datang gerimis sudah balik lagi ke tengah sungai. Banjir sampai ke situ,” katanya.

Warga berharap pemerintah membangun tanggul permanen, melakukan pengerukan sungai serta memperbaiki saluran air yang dinilai menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko banjir.

“Tanggul itu biar disemen. Kalau pasir yang ditumpuk, nanti datang gerimis masuk lagi ke saluran air,” ujar Epriwati.

Persoalannya kini bukan lagi sekadar soal pembangunan fisik. Bagi warga, tanggul yang belum permanen berarti ancaman keselamatan masih berada di depan mata.

Bahkan, ketika langit mulai gelap dan hujan turun, sebagian warga mengaku sudah bersiap menyelamatkan diri.

“Kalau hujan, wanti-wanti kami mau lari semua. Ada yang ke gunung, ada yang ke kuburan mengungsi karena ketakutan,” tuturnya.

Kondisi tersebut menjadi ironi bagi warga yang seharusnya sudah memasuki fase pemulihan, tetapi masih hidup dalam bayang-bayang bencana yang sama.

Selain persoalan tanggul, warga juga mempertanyakan proses bantuan pemulihan rumah.

Epriwati mengaku hingga kini belum menerima bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana.

Ia juga mempertanyakan hasil pendataan tingkat kerusakan rumah. Menurutnya, terdapat rumah yang mengalami kerusakan parah namun justru disebut masuk kategori rusak ringan.

“Rumah sudah tenggelam di sana, semua rumah rusak di sana. Tapi dibuat rusak ringan,” bebernya.

Jika pendataan tidak akurat, warga khawatir hak mereka untuk mendapatkan bantuan pemulihan juga ikut terhambat.

Di sisi lain, Heni, warga Lorong 3, mengaku harus membangun Huntara secara mandiri setelah rumahnya tidak lagi layak ditempati.

Bukan dengan fasilitas pemerintah, tetapi dengan kemampuan sendiri, sementara lahan yang digunakan untuk Huntara tersebut bahkan masih harus dibayar.

“Semua barang sudah habis. Sekarang makanan pun sudah habis, beras tidak ada lagi,” ucapnya.

Ia berharap kunjungan Wapres Gibran tidak berhenti pada kunjungan seremonial, tetapi menghasilkan bantuan yang benar-benar dirasakan warga.

“Tolonglah kami dibantu, apapun berupa sembako atau mengganti rumah kami ini biar dapat makan,” pintanya.

Bencana November 2025 tidak hanya menghancurkan rumah warga. Sumber penghasilan juga ikut terdampak.

Sebagian warga yang sebelumnya menggantungkan hidup sebagai petani kehilangan akses terhadap sawah, kebun karet, tanaman cokelat dan sumber mata pencaharian lainnya.

Dalam kondisi seperti itu, bantuan sembako memang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Namun warga menegaskan bahwa mereka juga membutuhkan jalan keluar jangka panjang agar kembali mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.

Selama ini, sebagian kebutuhan pangan disebut masih terbantu oleh donatur dan relawan yang menyalurkan beras serta sembako.

Namun sampai kapan warga korban bencana harus bertahan dengan bantuan dari luar?

Asnaria, salah seorang warga, berharap pemerintah juga memikirkan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha.

“Kalau ada UMKM, kalau bisa ada modal, dibentuk grup-grup, biar kami bisa menambah dapur,” katanya.

Rencana kedatangan Wapres Gibran menjadi harapan baru bagi warga Hutanabolon.

Mereka berharap pemerintah pusat melihat langsung bagaimana korban bencana masih hidup di Huntara mandiri, menghadapi ketidakpastian bantuan, kehilangan mata pencaharian, sekaligus dihantui ancaman banjir setiap kali hujan turun.

Pesan warga sederhana: perbaiki tanggul, benahi sungai, pastikan bantuan rumah tepat sasaran, dan pulihkan mata pencaharian mereka.

Sebab bagi warga, pemulihan bukan sekadar laporan di atas kertas atau angka dalam dokumen pemerintah.

Pemulihan berarti mereka bisa kembali ke rumah tanpa rasa takut. Dan selama tanggul belum benar-benar aman, bagi mereka bencana belum selesai.

Kini bola berada di tangan pemerintah. Kedatangan Wapres bukan hanya soal melihat kondisi korban, tetapi seharusnya menjadi momentum untuk memastikan persoalan yang berbulan-bulan dikeluhkan warga benar-benar mendapat penyelesaian. (Tnk)