Warga Keluhkan Jadup Saat Kunjungan Wapres Gibran di Barus

TAPTENG (Waspada.id): Sejumlah warga korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menyampaikan keluhan terkait bantuan jaminan hidup (Jadup) dan pendataan penerima bantuan saat kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Jumat (4/9/2026).

Keluhan tersebut disampaikan warga di hadapan Wapres ketika kegiatan berlangsung. Warga mempertanyakan penyaluran Jadup, proses pendataan korban, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Tapanuli Tengah terjadi pada 25 November 2025. Hingga kini, sebagian warga masih menunggu sejumlah bantuan pemulihan.

Selain Jadup, persoalan stimulan rumah rusak juga menjadi perhatian warga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menargetkan penyaluran Jadup dan stimulan rumah rusak dapat dilakukan pada awal Juli 2026.

Namun, sejumlah warga mengaku hingga September masih belum menerima bantuan tersebut. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat saat kunjungan Wapres.

Sejumlah korban juga mengeluhkan proses pendataan. Mereka menyebut masih terdapat warga terdampak yang mempertanyakan status mereka sebagai penerima bantuan.

Di sisi lain, muncul pula keluhan mengenai kemungkinan adanya data penerima yang dinilai tidak sesuai kondisi di lapangan. Persoalan tersebut masih merupakan keluhan dan informasi dari masyarakat sehingga perlu dilakukan verifikasi oleh pihak berwenang.

Warga berharap pemerintah dapat membuka informasi mengenai perkembangan penyaluran bantuan secara transparan, termasuk jumlah penerima yang telah mendapatkan bantuan, warga yang masih menunggu, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan.

Persoalan bantuan pascabencana menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebagian korban disebut harus memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara dengan kemampuan sendiri. Kondisi tersebut menambah beban masyarakat yang sebelumnya telah kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat bencana.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan verifikasi dan penyaluran bantuan, termasuk mekanisme bagi masyarakat yang merasa belum terdata atau keberatan terhadap hasil pendataan.

Pemkab Tapteng juga perlu memastikan setiap data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi sehingga bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Keluhan warga yang disampaikan langsung saat kunjungan Wapres turut menjadi sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu.

Namun, persoalan tersebut tidak semata-mata dapat dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Penyaluran bantuan pascabencana melibatkan proses pendataan, verifikasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak sesuai jenis bantuan dan sumber anggarannya.

Karena itu, diperlukan penjelasan dari pemerintah mengenai posisi masing-masing tahapan serta kendala yang masih dihadapi.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu juga diharapkan memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat tersebut, termasuk perkembangan penyaluran Jadup dan stimulan rumah rusak serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan data penerima.

Kunjungan Wapres Gibran ke Barus diharapkan tidak hanya menjadi agenda peninjauan, tetapi juga momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang masih dihadapi korban bencana.

Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kapan bantuan dapat diterima dan bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan warga yang belum terdata.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi agar proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi korban bencana, keberhasilan pemulihan bukan hanya terlihat dari pembangunan fasilitas maupun kegiatan seremonial. Pemulihan juga diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kembalinya mereka menjalani kehidupan secara layak.

Keluhan yang disampaikan warga di hadapan Wapres menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi proses penanganan pascabencana di Tapanuli Tengah.

Pemerintah diharapkan merespons aspirasi tersebut dengan data dan langkah konkret, sehingga persoalan Jadup, stimulan rumah rusak, maupun pendataan korban dapat segera memperoleh penyelesaian. (Tnk)