Wesly Silalahi: Ekonomi Syariah Ajarkan Manfaat Luas bagi Masyarakat Pematangsiantar

PEMATANGSIANTAR (Waspada.id): Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyambut baik gagasan wakaf produktif untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, pemberdayaan tidak boleh terhenti pada pemberian bantuan atau aset.

Hal itu dikatakannya saat membuka secara resmi acara Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah bertajuk Wakaf Produktif: Manfaat Berkelanjutan, Kemandirian Menguat, Ekonomi Umat Meningkat, yang digelar di Aula Kantor Inspektorat Daerah, Jalan Siatas Barita, Kecamatan Siantar Timur, Selasa (13/10/2026).

Wesly bilang, edukasi ekonomi dan keuangan syariah memiliki arti penting bagi Pemko Pematangsiantar. Karena ekonomi syariah bukan hanya berbicara mengenai sistem perbankan atau transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lebih dari itu, ekonomi syariah mengajarkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara adil, transparan, produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Karena itu, literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu kita dorong agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan. Tetapi menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih, memahami risiko, mengelola, dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat," ucapnya.

"Kita harus memastikan adanya pendampingan, peningkatan kapasitas, literasi keuangan, pencatatan usaha, akses perbankan, serta evaluasi terhadap perkembangan usaha," kata Wesly menambahkan.

Dengan demikian, sebutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya selesai pada saat diserahkan. Namun benar-benar menjadi modal awal untuk membangun kemandirian ekonomi.

Kepada para peserta, Wesly berpesan untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Memanfaatkan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya.

Kepada seluruh mitra strategis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bank Sumut Syariah, Lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan, ia mengajak untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat Pematangsiantar.

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, memperluas wawasan, membuka akses, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan perekonomian," tutur Wesly.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar Sari Damanik dalam laporannya memaparkan kegiatan merupakan bagian dari Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pemahaman tentang pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, dalam paparan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Forum Kolaborasi Ekonomi Syariah tanggal 27 Agustus 2026, pengembangan ekonomi syariah ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Bagi Kota Pematangsiantar, Sari sebut, arah tersebut menjadi rujukan untuk menindaklanjuti edukasi ZISWAF secara terencana, kolaboratif, dan sesuai kewenangan daerah. Penjabaran lebih lanjut perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pematangsiantar dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berlaku.

Ia merinci, berdasarkan laporan BAZNAS Pematangsiantar Tahun 2026 yang disampaikan kepada panitia, pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan bantuan tercatat sebesar Rp200.054.000, sedangkan penyaluran dan pendistribusian ZIS serta bantuan tercatat sebesar Rp192.700.000.

Bantuan pendidikan bagi 16 siswa sebesar Rp16.000.000; Penyaluran zakat kepada 520 orang dhuafa pada Ramadan sebesar Rp104.000.000; Bantuan pendidikan bagi 20 santri sebesar Rp20.000.000; Bantuan pembangunan/bedah rumah layak huni bagi dua penerima manfaat sebesar Rp50.000.000; Bantuan beras 5 kilogram bagi 30 anak yatim melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan senilai Rp2.700.000.

"Laporan tersebut juga mencatat dukungan BAZNAS Sumut berupa bantuan pendidikan Rp20.000.000 dan bantuan rumah layak huni Rp50.000.000. Data ini menunjukkan pemanfaatan dana sosial untuk membantu pendidikan, kebutuhan dasar, dan perbaikan tempat tinggal," ujar Sari. (Ata)