Yahdi Minta PT KINRA Ikut Bertanggung Jawab Atas Kebakaran Maut KEK Sei Mangkei

MEDAN (Waspada.id) — Tragedi kebakaran yang menewaskan tiga pekerja asal Kabupaten Batubara di PT Evyap Sabun Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, menjadi perhatian serius Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA. Ia meminta seluruh pihak terkait, termasuk pengelola kawasan PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), ikut bertanggung jawab sesuai kewenangannya dan memastikan insiden tersebut diusut tuntas.

Kebakaran yang terjadi Kamis (3/9/2026) menewaskan tiga pekerja, yakni Muhammad Rivaldi, Natrium Efendi dan Sumadi. Ketiganya diketahui merupakan warga Kabupaten Batubara.

Yahdi mengatakan, sebagai wakil rakyat dari Dapil V yang meliputi Asahan, Batubara dan Tanjungbalai, dirinya berkepentingan memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi.

Ia pun berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan ketiga korban telah terdaftar sebagai peserta aktif meski baru beberapa hari bekerja.

Dari informasi yang diterimanya, ahli waris Muhammad Rivaldi akan menerima santunan sekitar Rp192 juta. Nilai yang sama juga akan diterima ahli waris Natrium Efendi, sedangkan keluarga Sumadi diperkirakan memperoleh santunan sekitar Rp336 juta.

“Alhamdulillah, setelah saya cek, ketiganya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang baru empat hari, ada yang lima hari bekerja,” ujar Yahdi di ruang kerjanya, Jumat (4/9/2026).

Menurut Yahdi, kepastian jaminan sosial tersebut penting bagi keluarga yang ditinggalkan. Santunan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak korban.

Namun, menurutnya, persoalan utama tidak berhenti pada pemberian santunan. Penyebab kebakaran dan kemungkinan adanya kelalaian dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus diperiksa secara menyeluruh.

“Ini harus diusut tuntas. Kita perlu mengetahui apa penyebab sebenarnya, apakah ada persoalan dalam penerapan K3 atau faktor lainnya. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi,” tegasnya.

Yahdi mengatakan, informasi mengenai adanya pekerjaan pengelasan sebelum kebakaran juga harus menjadi bagian dari investigasi. Ia menduga kemungkinan kebocoran pada selang, regulator atau bagian lain dalam pekerjaan pengelasan perlu diperiksa, namun menegaskan hal tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan resmi.

Selain K3, Yahdi meminta kesiapan sistem pemadam kebakaran di KEK Sei Mangkei dievaluasi.

Menurutnya, kawasan industri dengan bangunan bertingkat membutuhkan fasilitas pemadam yang mampu menjangkau area tinggi dan menangani keadaan darurat secara cepat.

“Kalau bangunannya tujuh lantai, tentu peralatan pemadamnya juga harus disiapkan untuk gedung tinggi. Tidak cukup hanya mengandalkan armada dengan daya jangkau terbatas,” ujarnya.

PT KINRA Harus Bertanggung Jawab

Yahdi juga menilai PT KINRA selaku pengelola kawasan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari aspek keselamatan kawasan, khususnya menyangkut kesiapan fasilitas tanggap darurat dan koordinasi penanganan kebakaran.

Menurutnya, meskipun operasional internal pabrik merupakan tanggung jawab tenant dan pihak pelaksana pekerjaan, pengelola kawasan tetap memiliki tanggung jawab dalam memastikan sistem keselamatan kawasan dan mekanisme penanganan keadaan darurat berjalan dengan baik.

“PT KINRA sebagai pengelola kawasan juga harus bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Jangan hanya menyerahkan persoalan ini kepada perusahaan tenant. Sistem keselamatan kawasan, fasilitas pemadam dan koordinasi keadaan darurat harus dievaluasi,” tegas Yahdi.

Ia meminta pengelola kawasan memperkuat fasilitas tanggap darurat, termasuk pompa bertekanan tinggi, armada pemadam yang memadai, serta kendaraan dan tangga pemadam yang mampu menjangkau bangunan bertingkat.

Yahdi juga mendorong koordinasi antara PT KINRA, pemerintah daerah dan instansi pemadam kebakaran di sekitar KEK Sei Mangkei diperkuat. Menurutnya, sumber daya pemadam dari wilayah sekitar harus dapat dikerahkan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat.

“Investigasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan penyebabnya jelas dan menjadi pelajaran agar keselamatan pekerja benar-benar menjadi prioritas,” katanya.

Ia berharap hasil penyelidikan disampaikan secara transparan dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem K3 serta tanggap darurat di kawasan industri.

“Jangan main-main dengan keselamatan. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk membenahi standar K3 dan sistem tanggap darurat di kawasan industri. Kita ingin investasi tetap berjalan, tetapi keselamatan pekerja dan masyarakat juga harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (id142)