Yayasan SaKA Adukan Hakim PTUN dan Kejari Abdya ke Lembaga Pengawas


BLANGPIDIE (Waspada.id) : Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), mengadukan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, ke Komisi Yudisial (KY) RI.
Selain itu, yayasan tersebut juga melaporkan penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi (CA), oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya), kepada Kejaksaan Agung RI, melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dua persoalan, yakni dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, dalam memutus perkara Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt, serta dugaan ketidakprofesionalan Kejari Abdya dalam penanganan perkara dugaan korupsi PT CA.
Sekretaris Yayasan SaKA Erisman SH MH Senin (16/11), kepada Waspada.id menyebutkan, pengaduan ke Komisi Yudisial, didasarkan pada dugaan adanya kekeliruan etik dan perilaku hakim, dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

Bukti registrasi terima aduan, Senin (16/11).Waspada.id/Syafrizal
Menurutnya, putusan terbaru yang dikuatkan PT TUN Jakarta, dinilai mengabaikan substansi sengketa yang sebelumnya telah diputus, melalui dua lingkungan peradilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Sudah final, CA kalah 2-0 dalam dua peradilan sebelumnya. Mengapa sekarang justru muncul babak baru lagi?" ujarnya.
Erisman menilai, persoalan tersebut berpotensi mengaburkan kepastian hukum dan memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Karena itu, pihaknya meminta KY tidak hanya menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik, tetapi juga mengawasi proses kasasi yang kini berlangsung di Mahkamah Agung.
Sementara itu, terkait Kejari Abdya, pihak yayasan mempertanyakan pengelolaan lahan eks-HGU PT CA, yang telah disita dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi sekitar tiga tahun lalu.
Erisman menduga, pengelolaan objek sitaan tersebut tidak dilakukan secara profesional. Ia juga mempersoalkan dugaan pemberian izin pinjam pakai, pengelolaan objek sitaan kepada pihak perusahaan.

Selain itu, pihaknya menilai perkembangan penanganan perkara tersebut, belum disampaikan secara menyeluruh kepada publik.
Menurut Erisman, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, karena berpotensi memperbesar konflik agraria di Abdya. Terlebih, lebih dari 2.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA, disebut telah mengambil langkah menguasai sebagian lahan eks-HGU perusahaan tersebut. "Ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar konflik agraria tidak semakin meluas," tegasnya.
Yayasan SaKA menyebutkan, pengaduan kepada KY dan Kejaksaan Agung tersebut, merupakan bagian dari advokasi publik, sekaligus upaya mendorong transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum.(id82)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda