Zunaidi Berharap Banpres Pulihkan Bengkel Pascabanjir di Binjai Barat

BINJAI (Waspada.id): Zunaidi (39), pemilik bengkel body repair di Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, menjadi salah satu calon penerima Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM terdampak banjir. Ia berharap bantuan Rp3 juta tersebut dapat digunakan memperbaiki kompresor dan membeli gerinda tambahan agar usahanya yang sempat lumpuh akibat luapan Sungai Bingai kembali berjalan optimal.

Banjir besar pada November 2025 merendam bengkel milik Zunaidi setinggi sekitar 1,5 meter. Dua mesin las, satu gerinda, kompresor, serta sejumlah kunci dan peralatan lainnya rusak atau hilang. Kerugian yang ditanggungnya diperkirakan mencapai Rp20 juta, belum termasuk biaya membersihkan dan memulihkan kendaraan pelanggan yang sempat terendam.

“Saat itu air sudah masuk sekitar pukul 07.30 pagi. Kami langsung beres-beres dan memindahkan kendaraan. Ada mobil pelanggan yang terendam juga, kami bertanggung jawab membersihkannya meski pemilik tidak menuntut ganti rugi,” ujar Zunaidi kepada Waspada.id pada Rabu (4/11).

Bengkel yang telah beroperasi tujuh tahun itu kini kembali melayani pelanggan, tetapi masih berjalan dengan peralatan seadanya. Kompresor belum berfungsi maksimal, sementara gerinda yang tersedia harus dipakai bergantian oleh tiga pekerja. Hal ini menghambat proses pengecatan dan pengelasan, sehingga jumlah tenaga kerja yang sebelumnya lebih banyak kini tersisa tiga orang saja.

“Kalau dapat Banpres, saya rencanakan perbaiki kompresor dan beli gerinda tambahan. Kompresor sangat dibutuhkan untuk pengecatan, sedangkan gerinda untuk tukang las. Kalau alat cukup, pekerjaan jadi lebih cepat,” harap Zunaidi. Ia menambahkan pendapatan bersih bengkel saat ini sekitar Rp8 juta per bulan setelah dipotong upah pekerja dan biaya operasional.

Zunaidi, pemilik bengkel mobil sekaligus calon penerima Bantuan Presiden untuk UKM, Kelurahan Paya Roba, Binjai Barat, Rabu (4/11/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai Gloria Sinulingga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Binjai telah mengusulkan 535 UMKM sebagai calon penerima Banpres. Jumlah itu berasal dari usulan awal 434 UMKM yang kemudian ditambah 101 setelah Kementerian Koperasi dan UKM meminta verifikasi ulang.

“Kami melakukan survei lapangan, mengumpulkan foto bukti kerusakan, serta meminta keterangan lurah untuk memastikan bahwa UMKM tersebut benar-benar terdampak banjir. Selanjutnya data kami unggah ke sistem Kementerian,” ujar Gloria.

Ia menyampaikan kendala yang dihadapi adalah persyaratan NIB serta riwayat KUR. Banyak pelaku UMKM yang terdampak banjir sebelumnya mengambil pinjaman untuk bertahan hidup, sehingga berisiko tidak memenuhi kriteria. Kota Binjai yang dikelilingi Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan kerap mengalami banjir kiriman dari hulu.

“Kami berharap pemerintah pusat meninjau kembali persyaratan tersebut agar UMKM yang benar-benar terdampak dapat tertampung. Usulan ini masih dalam proses dan penetapan akhir ada pada Kementerian Koperasi dan UKM,” tutur Gloria.

Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Kota Binjai, setiap penerima Banpres akan menerima Rp3 juta yang ditransfer langsung ke rekening. Namun pengusulan bukan berarti otomatis diterima, karena masih ada tahap verifikasi akhir oleh Kementerian.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyatakan Banpres ditujukan bagi usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bantuan sebesar Rp3 juta dapat digunakan untuk membeli peralatan agar usaha kembali beroperasi. Target penyaluran diharapkan selesai sebelum Desember 2026.

Bagi Zunaidi, Banpres bukan sekadar uang tambahan, melainkan harapan untuk mengembalikan roda usaha yang menjadi sumber penghidupan keluarganya. Ia sudah didata sejak Mei 2026 oleh kepala lingkungan dan telah melengkapi dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, email serta NIB.

“Sudah hampir setahun kami bertahan. Kalau bantuan ini cair, kami akan pakai untuk hal yang produktif agar pekerjaan lebih lancar dan karyawan tetap terjaga,” ucap Zunaidi.

Pemulihan bengkel Zunaidi menjadi bagian dari narasi negara hadir pascabencana. Melalui Banpres, pemerintah berupaya mendorong pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir agar mereka kembali berproduksi, memperoleh pendapatan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Background dan Data

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden untuk membantu pelaku usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh Rp3 juta untuk rehabilitasi usaha.

Pada tahap pertama, kementerian menerima 173.600 data usulan dari kepala daerah melalui dinas yang membidangi UMKM dan koperasi. Setelah verifikasi serta pembersihan data, sebanyak 112.849 calon penerima dinyatakan valid dan sedang diproses untuk penyaluran.

Rinciannya meliputi 70.296 penerima di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pembelian perlengkapan yang diperlukan agar usaha kecil dapat kembali beroperasi.

“Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan agar mereka bisa kembali menjalankan aktivitas ekonomi, seperti kompor, blender, maupun perlengkapan lainnya untuk membuka dan menjalankan usaha kecil,” kata Maman.

Ia menjelaskan, proses verifikasi menemukan sejumlah persoalan, termasuk ketidaksesuaian data kependudukan dan sekitar 23 ribu calon penerima yang tercatat sebagai penerima Kredit Usaha Rakyat atau KUR.

Menurut Maman, Banpres diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses layanan perbankan. Sementara itu, pemerintah menyiapkan kebijakan tersendiri, termasuk relaksasi, bagi pelaku usaha yang telah mengakses pembiayaan perbankan.

Penanganan calon penerima lainnya dilanjutkan melalui tahap kedua. Kementerian berkoordinasi dengan dinas di tiga provinsi untuk melengkapi usulan, dengan batas penyampaian data pada 2 November 2026.

Setelah batas waktu tersebut, data kembali diverifikasi untuk menentukan penerima yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pengusulan nama belum berarti bantuan langsung dicairkan, karena penyaluran mengikuti hasil pemeriksaan kelayakan.

“Target kami, seluruh bantuan ini sudah harus terealisasi sebelum Desember 2026,” ujarnya.

Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRRP) tahun 2026, Kementerian UMKM mendapat anggaran belanja tambahan sebesar Rp618 miliar yang telah diterima dari Kementerian Keuangan.

Renduk juga mengarahkan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui Klinik UMKM Bangkit, termasuk pelatihan dan pendampingan. Dari sisi pemasaran, pemerintah mendorong kemitraan serta pemanfaatan pengadaan pemerintah untuk memperluas akses pasar produk UMKM.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, pemulihan UMKM sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi masyarakat. Sebab, bencana turut mengganggu kegiatan usaha, mulai dari warung, kafe, restoran, hingga berbagai usaha kecil lainnya.

Dengan berbagai program yang ada itu, pemerintah berupaya memastikan pemulihan pascabencana tidak sekadar pada pembangunan fisik. Tetapi kembalinya kegiatan usaha, pulihnya pendapatan keluarga, dan terbukanya kembali lapangan kerja menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat terdampak.

Tito meminta Kementerian UMKM menjelaskan program yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Paparan tersebut diperlukan agar perkembangan pemulihan dapat diketahui pemerintah daerah dan masyarakat melalui media.