MEDAN (Waspada): Perekonomian Sumatera Utara diprakirakan mengalami akselerasi pada tahun 2022 dalam kisaran 4,1% – 4,9%, lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 2,6% (yoy). Ke depan, potensi penguatan ekonomi Sumatera Utara masih berlanjut.
Pada tahun 2023, situasi pandemi diprakirakan terus membaik sehingga turut mendukung perbaikan perekonomian domestik. Namun demikian, perbaikan tersebut masih dibayangi berbagai risiko yang bersumber dari berlanjutnya konflik geopolitik serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif.
Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ibrahim pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022, di Hotel Adi Mulia Medan, Rabu (30/11/2022).
“Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi rumah tangga kami prakirakan tetap kuat ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Kinerja lapangan usaha utama juga terus mengalami pertumbuhan yang positif,” ujarnya.
Ibrahim juga menyebutkan, laju inflasi Sumatera Utara pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya didukung perbaikan rantai pasokan global dan produksi bahan pangan strategis.
“Sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasarannya pada paruh kedua tahun 2023,” ujarnya.
Terkait sistem pembayaran, lanjutnya, perluasan implementasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kinerja ekonomi Sumatera Utara ke depan masih tetap tinggi. Namun, di tengah tingginya optimisme tersebut, terdapat beberapa tantangan.
Pertama, dinamika perekonomian global yang dibayangi risiko stagflasi hingga resesi dapat berdampak pada perekonomian domestik. Kedua, potensi tekanan inflasi domestik yang tinggi terutama dari sisi supply. Ketiga, koordinasi antar provinsi dengan kabupaten dan kota perlu didorong untuk memanfaatkan keterkaitan antar daerah dari sisi hulu ke hilir sehingga menciptakan aglomerasi industri. Keempat, masih terbatasnya pengembangan infrastruktur ekonomi hijau.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi dan strategi membangun optimisme pemulihan ekonomi.
Pertama, perlu adanya kesiapan industri agar lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis dari negara pesaing. Kedua, penguatan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung terciptanya aglomerasi industri yang memberikan peningkatan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi dan pembiayaan hijau.
Keempat, respons bauran kebijakan moneter serta koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mitra strategis dalam Pengendalian Inflasi perlu terus diperkuat. Kelima, Pemda dan pihak terkait di Sumatera Utara perlu mendorong peran sektor ekonomi kreatif sejalan dengan semakin pesatnya transformasi ekonomi dan keuangan digital kedepan. Keenam, mendukung peningkatan transaksi non-tunai sesuai dengan guideline percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dalam mencapai upaya tersebut di atas, diperlukan sinergi lintas instansi yang kokoh dari berbagai pihak antara lain Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, jajaran Forkopimda, OJK, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumut, BPS, perbankan, serta seluruh pihak yang ikut mengawal pemulihan ekonomi daerah.
“Mari kita perkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian melalui peningkatan sinergi dan inovasi yang lebih baik lagi di tahun 2023. Bank Indonesia, senantiasa terbuka untuk bekerjasama dengan seluruh pihak agar dapat berkontribusi membangun ekonomi Sumatera Utara yang lebih baik serta turut mendukung pencapaian visi menuju Indonesia Maju,” tandasnya. (m31)
