BI Perkuat Respons Bauran Kebijakan Jaga Stabilitas Dan Pertumbuhan Ekonomi

  • Bagikan
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam Konferensi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) bersama Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (30/1).
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam Konferensi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) bersama Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (30/1).

JAKARTA (Waspada): Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam Konferensi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) bersama Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (30/1).

“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth),” ujar Perry Warjiyo.

Dia menyebutkan, sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%.

“Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bank Indonesia itu juga menyebutkan pihaknya akan terus memperkuat stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui antara lain, intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) ) dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kemudian melalui penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

“Serta melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023,” sebutnya.

Selain itu, disebutkan BI akan terus memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan. BI juga terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital.

BI juga terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra.

Untuk menjaga stabilitas makrekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, lanjut Warjiyo, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah terus ditingkatkan.

“Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD),” pungkasnya. (m31)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *